Connect with us

Nasional

Akademisi dan Koalisi Masyarakat Sipil Teken Petisi Tolak Pembentukan Komponen Cadangan

Jangkau.com – Akademisi, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil teken petisi bersama soal pembentukan komponen cadangan pertahanan negara.

Mereka menilai pembentukan komponen cadangan tidak urgen dan pemerintah seharusnya fokus memperkuat komponen utama serta pemulihan ekonomi.

Akademisi yang ikut dalam petisi ini mencangkup dosen-dosen dari Universitas di Indonesia, seperti Sigit Riyanto, Zainal Arifin Mochtar, Muhammad Najib Azca dari UGM, Chusnul Mar’iyah dari UI, Busyro Muqoddas dari UII Yogyakarta, Anton Aliabbas dari Universitas Paramadina, Airlangga Pribadi Kusman dari Unair, hingga Ali Safa’at dar Brawijaya.

Petisi juga diikuti oleh sejumlah organisasi buruh, organisasi mahasiswa, hingga lembaga NGO internasional.

“Kami mendesak agar pemerintah tidak perlu membentuk Komponen Cadangan saat ini. Selain tidak mendesak, di tengah situasi krisis global akibat pandemi Covid-19, seharusnya pemerintah lebih fokus untuk mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi serta penguatan komponen utamanya, yakni TNI, ketimbang membentuk komponen cadangan,” kutipan petisi penolakan pembentukan komponen cadangan.

Mereka menyinggung dasar disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN), Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada tahap awal akan merekrut 25.000 masyarakat. Kurang lebih pada tahap awal anggaran yang dialokasikan untuk pembentukan Komponen Cadangan adalah sebesar 1 triliun rupiah.

Mereka memandang pembentukan UU PSDN yang menjadi dasar hukum terbentuknya PP Nomor 3 Tahun 2021 sesungguhnya mengandung masalah formil dan materil. Masalah formil pembentukan UU PSDN terlihat dari proses pembentukan undang-undang tersebut yang dilakukan secara terburu-buru, cenderung tertutup, dan minim partisipasi publik.

Padahal, prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan secara substansi, pembentukan UU PSDN mengandung pasal-pasal bermasalah, multi-interpretatif, dan tidak sejalan dengan prinsip HAM.

“Kami menilai rencana pembentukan Komponen Cadangan pada saat ini sesungguhnya tidak urgen. Pemerintah dan DPR sebaiknya fokus untuk memperkuat komponen utamanya yakni TNI dalam modernisasi alutsista dan meningkatkan kesejahteraan prajuritnya guna mewujudkan tentara yang profesional, ketimbang membentuk Komponen Cadangan,” kata mereka.

Mereka menila bahwa setiap anggota masyarakat yang menjadi Komponen Cadangan dan menghindari panggilan mobilisasi akan dikenakan sanksi pidana selama paling lama 4 tahun (Pasal 77 ayat (1)) terlalu berlebihan dan sangat berbahaya.

Bahkan setiap orang yang membuat Komponen Cadangan tidak memenuhi panggilan mobilisasi terancam hukuman penjara dua tahun (Pasal 77 ayat (2)). Hal ini tentu menyalahi prinsip conscientious objection (hak untuk menolak atas dasar keyakinannya) yang merupakan prinsip utama dalam pelibatan warga sipil dalam pertahanan di berbagai negara yang sudah diakui dalam norma HAM internasional.

Kemudia argumentasi mereka memandang bahwa salah satu persoalan utama dari aturan tentang Komponen Cadangan adalah terkait ruang lingkup ancaman yang akan dihadapi yang sangat luas. Dalam Pasal 4 UU PSDN, ruang lingkup ancaman meliputi ancaman militer, ancaman non militer, dan ancaman hibrida.

Luasnya ruang lingkup ancaman menimbulkan permasalahan tersendiri, di mana Komponen Cadangan yang telah disiapkan dan dibentuk pemerintah dapat digunakan untuk menghadapi ancaman keamanan dalam negeri seperti dalih untuk menghadapi ancaman bahaya komunisme, terorisme, dan konflik dalam negeri yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat.

Sebab, Dalam sejarah Indonesia, proses militerisasi sipil oleh kekuasaan pernah digunakan oleh penguasa untuk mengamankan kekuasaan yang sering menimbulkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada saat sebelum jajak pendapat di Timor Timur 1999, kekuasaan menciptakan sejumlah kelompok milisi.

Sebelumnya, pada tahun 1998, kelompok-kelompok pam swakarsa menghadapi demonstrasi besar mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa. Di Aceh, penguasa menciptakan banyak kelompok milisi selama operasi darurat militer.

“Pembentukan Komponen Cadangan ini sangat dikhawatirkan akan menjadi sarana dilegalkannya para milisi untuk kepentingan menghadapi kelompok masyarakat dalam negara sendiri. Lebih dari itu, pembentukan Komponen Cadangan yang dipaksakan pada saat ini punya kecenderungan dimensi politisnya yakni untuk kepentingan politik praktis ketimbang untuk kepentingan pertahanan,” terang mereka.

Pembentukan Komponen Cadangan akan menjadi beban baru bagi anggaran sektor pertahanan yang saat ini jumlahnya masih terbatas. Pemerintah dan DPR seharusnya dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor pertahanan secara lebih efektif dan efisien untuk memperkuat modernisasi alutsista dan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Pembentukan Komponen Cadangan pada saat ini adalah bentuk dari perencanaan pertahanan yang tidak tepat sasaran.

Lebih lanjut, substansi dalam UU PSDN menyalahi tata peraturan perundang-undangan yang ada. UU PSDN mengatur anggaran untuk Komponen Cadangan dapat diperoleh dari APBN, APBD, serta sumber lain yang tidak mengikat (Pasal 75). Padahal, menurut Pasal 25 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 66 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, sumber anggaran pertahanan hanya melalui APBN. Oleh karena itu, UU PSDN bertentangan dengan Undang-Undang Pertahanan sendiri dan menyalahi prinsip sentralisme anggaran pertahanan.

“Penetapan Komponen Cadangan berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional mengabaikan prinsip kesukarelaan,” terang mereka.

“Untuk menjadi Komponen Cadangan, kedua sumber daya serta sarana dan prasarana yang dikelola baik oleh warga negara maupun swasta tersebut hanya melewati verifikasi dan klasifikasi (Pasal 51) oleh Kementerian Pertahanan tanpa kesukarelaan dari pemilik. Dengan demikian, UU ini tidak memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak properti yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini akan membuka ruang potensi konflik sumber daya alam dan konflik pertanahan antara negara dan masyarakat,” lanjutnya.

Terakhir, penggunaan hukum militer bagi Komponen Cadangan selama masa aktif sebagaimana diatur dalam pada Pasal 46 UU PSDN tidak tepat. Di saat reformasi militer tersendat karena ketidak tundukkan militer terhadap sistem peradilan umum, UU PSDN justru mewajibkan Komponen Cadangan tunduk terhadap hukum militer.

“Padahal, kewajiban untuk tunduk pada sistem peradilan umum bagi anggota militer merupakan perintah Pasal 3 ayat (4) TAP MPR VII/2000 dan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004. Ketidak tundukkan pada peradilan umum ini berpotensi melanggengkan impunitas dan menghambat reformasi peradilan militer,” kata mereka.

Continue Reading
Advertisement
5 Comments

5 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.