Connect with us

Batu Bara

Carut Marut Kebijakan Zahir Jelang Setahun Pimpin Batubara

Published

on

JANGKAU.com – Rabu, 27 Desember 2019, akan genap 1 tahun Bupati Batu Bara Zahir memimpin kabupaten Batu Bara. Namun sayan, dari berbagai program yang dijalankan belum terlihat hal istimewa.

Sebaliknya, sejumlah kebijakan Zahir cenderung resposif tanpa didasari dengan tahapan sistematis dan tak memiliki benang merah antara rencana dan pelaksanaannya dengan arah tujuan pembangunan yang ingin dicapai, sehingga tidak memiliki tahapan runtun secara berkesinambungan dalam membangun Batubara.

Wakil Bupati kabupaten Batubara, Oky Iqbal Frima, mengakui ada sejumlah hal yang perlu dikoreksi dari kebijakan Zahir.

Pertama, jumlah anggaran Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) sangat fantastis, yakni sebesar Rp1,3 miliar ternyata tak sebesar dengan hasil ukuran kerjanya.

Selain tak punya kerja yang terukur, kata Oky, penunjukan Ketua TBUPP (Syaiful Syafri), juga dinilainya tidak lebih dari lapangan kerja bagi Ketua Timses Bupati Zahir saat pilkada 2018. Bukan dengan mekanisme rekruitmen profesional, melainkan sesusai selera Zahir.

Oky pun bercerita tentang bingungannya dia menyaksikan kerja Syaiful Syafri memimpin tim itu, terkesan hanya menjadi mesin dalam kategori pebisnis birokrasi yang cenderung menimbulkan kekacauan, dengan mencopot dan mengangkat sejumlah pejabat di dinas-dinas Pemkab Batubara.

“Ini sudah menjelang satu tahun kepemimpinan saya dengan Pak Bupati, saya rasa sekian bulan saya belum pernah lihat adanya kinerja Ketua TBUPP, selain mengangkat jabatan dan menonjobkan jabatan PNS – PNS,” Tudingnya (6/11/2019).

Kejanggalan Pelantikan Pejabat OPD

Kedua, Isu miring terkait Assessment sejumlah Kepala Dinas dilingkup pemkab Batubara pada Kamis, 10 Oktober 2019 lalu, ada banyak sejumlah kejanggalan terungkap.

Belakangan muncul pernyataan mengejutkan dari eks Kepala BPBD Batubara Nasir Yuhanan, mengungkap ada beberapa fakta kejanggalan pada pelantikan tersebut.

Dimana ada jenjang dalam hasil asesment jabatan pimpinan OPD yang masih sengaja dikaburkan, baik penilaian dari pansel UNIMED, TBUPP dan tim internal Organisasi Sekretariat Daerah.

“Ga ada itu hasil asesmen-nya diberikan ke kita, jadi tak tau kita mau dipakai atau tidak. kartunya ini kan belum dibuka, ada yang masih disembunyikan,” Protes Nasir Yuhanan, (10/10/2019).

Anggaran Rp 18 Miliar Hangus

Ketiga, anggaran dana alokasi khusus atau DAK fisik yang diterima Pemkab Batubara dari Pusat pada tahun 2019 senilai Rp18 miliar untuk pembagunan proyek jalan, akhirnya hangus tidak bisa dicairkan, akibatnnya, Bupati Zahir terpaksa mengembalikan dana sebesar Rp 18 miliar itu kepada Pemerintah Pusat.

Hangusnya dana sebesar rp.18 miliar itu, dibenarkan oleh Plt Kepala Dinas PUPR Batubara Khairul Anwar pada Jum’at (18/10), mantan kadispora Sumut itu membenarkan bahwa proyek sebesar Rp 18 miliar itu memang hangus dan tak bisa lagi dikembalikan.

“Yang pasti limit waktu yang ditentukan tak bisa lagi ditenderkan, makanya kita transfer lagi uang itu ke Pusat,” bebernya.

Zahir Ajukan Utang Sebesar Rp 139 M dengan Bungga 7,6 s/d 7,8 %

Keempat, Dibalik ketidakmampuan Pemerintah dalam Zahir menyerap anggaran DAK Rp 18 Miliar tanpa bungga dari pusat itu, tanpa merasa diri bersalah atas hangusnya uang rakyat tersebut, secara diam-diam Zahir justru mengajukan pinjaman utang kepada PT. SMI sebesar Rp 139 miliar, dengan bungga sekitar 7,6 sampai 7,8 persen pertahun.

“Sampai sejauh ini tidak ada masalah dengan rencana pinjaman kita ke PT SMI, lancar lancar saja, tak ada hubungannya dengan DAK (yang gagal) itu, masih lanjut kok dan ini dalam proses,” kata Sekretaris BPKAD Batubara,” Hotman (21/10/2019).

Kebohongan Antar e-KTP ke Rumah-rumah Warga

Kelima, dilaporkan pada kamis, 31 Janurai 2019, Bupati Zahir mengatakan, pihaknya berjanji akan membuat berbagai terobosan baru untuk mengatasi masalah KTP-E di Batubara, di antaranya dengan mendatangi langsung ke rumah-rumah warga.

“Sering kali masyarakat merasa tidak nyaman ketika mengurus KTP. Inilah yang menjadi alasan kami turun langsung ke masyarakat untuk menangani masalah KTP-E,” kata Zahir, seperti dilansir dari antaranew.com pada Kamis, 31 Januari 2019.

Fakta – Setelah beberapa lama kabar Program antar jemput E-KTP yang  Zahir itu beredar di media sosial, sebahagian warga mengatakan Zahir telah ingkar terhadap janjinya, bahwa janji Zahir akan memerintahkan staffnya untuk mengantarkan e-KTP ke rumah-rumah warga ternyata, kata mereka, tak lebih dari kebohongan.

”Buktinya saya tetap datang kok kesini, mana itu e-ktp nya belum selesai juga, bonggak (bohong) nya itu.” kata warga, Juli Seno saat berada di Disdukcapil, jum’at (8/2/2019).

“Hoaks itu… Aq ngurus ktp aja sudah hampir 3 tahun kok ga diantar-antar” protes Warga lain, Erwin Maulana, (8/2/2019).

Bantuan Alat Tangkap Bagi Nelayan Blunder

Keenam, pada awal januari 2019, bupati Zahir berencana akan menyalurkan bantuan alat tangkap kepada nelayan pukat trwal sebesar Rp 3 miliar. Zahir berjani akan merealisasikannya pada akhir Februari 2019 lalu melalui programnya di dinas perikanan.

Hal itu dibeberkan oleh Kapolres Batubara, AKBP Robinson Simatupang, kepada sejumlah awak media pada 15 januari 2019 lalu.

Menurut Kapolres Robin (15/1/2019), satu-satunya jalan agar tidak terulang perbuatan anarkis yang melanggar hukum ditengah pertikaian antar nelayan, dirinya sudah bertemu dengan Bupati Zahir, membicarakan agar nelayan dapat diberikan bantuan alat tangkap ikan pada akhir Februari 2019.

Lebih lanjut dikatakan Kapolres Robin, usulan yang dilakukan sangat di respon oleh Bupati Zahir dengan positif dan akan diberikan bantuan alat tangkap ikan itu paling lama di akhir bulan Februari 2019

“Itu sudah dialokasikan anggarannya oleh Bupati Batubara, untuk menggantikan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan,” ujar Kapolres Batubara, Robinson Simapupang (15/1/2019).

Fakta – Menelusuri laman online SIRUP LKPP dan LPSE Batubara pada 29 Februari 2019 lalu, ternyata  anggaran bantuan tersebut belum ditayangkan oleh dinas perikanan Batubara.

Atas ketimpangan informasi itu, Kontra.ID kembali mengkonfirmasi salah seorang pejabat dinas perikanan, mengungkap bahwa proses lelang tersebut bisa saja memakan waktu berbulan-bulan, tak bisa direalisasikan pada tanggal 29 februari 2019.

“Realisasi anggaran bantuan untuk lelangnya nanti dibulan Desember 2019, kalo yang PL sudah kalo tak salah di bulan 7”, Ucap salah seorang Kepala Bidang dinas perikanan Batubara yang meminta namnya tak dicatutkan di media ini,  (15/11/2019).

Klaim Raihan Opini WTP

Ketujuh, Pada tanggal 15 mei 2019 lalu, Pemkab Batubara mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun 2018 dari BPK Perwakilan Sumut. Namun keberhasilan itu diklaim Zahir sebagai framing branding keberhasilannya di 107 hari kerja.

Menaggapi klaim Zahir tersebut, sebahagian warga menuding Zahir telah memberikan informasi sesat kepada masyarakat, disisi lain warga menilai pencapaian WTP yang diperoleh pemkab Batubara itu tak lepas dari pemerintah Harry Nuhroho.

“informasi itu bisa menyesatkan masyarakat, jadi kami anggap ibarat ‘Ayam yang bertelur, tapi sapi yang punya nama,” kata Aktivis KNPI kabupaten Batubara, Rustam Afandi mengecam klaim Zahir.

Fakta – Pada 20 Mei 2019, Bupati Zahir akhirnya mengakui prestasi WTP tersebut bukanlah hasil kerja kerasnya.

“Jangan lagi dipermasalahkan soal WTP yang diterima pemerintah Batubara, apakah itu keberhasilan bupati baru?, atau keberhasilan bupati lama?, yang jelas itu adalah keberhasilan bersama dan keberhasilan masyarakat Batubara” alibi Zahir, senin (20/05/2019).

Seragam Sekolah Gratis Belum Terealisasi

Kedelapan pada Rabu 14 Agustus 2019, bertempat di Aula Kantor Bupati, Zahir sempat mengumbar ke awak media dirinya telah merealisasikan bantuan 18.645 seragam sekolah gratis kepada pelajar baru tingkat SD dan SMP sederajat se-Kabupaten Batu Bara.

“Ini sesuai janji kami. Hari ini kita serahkan bantuan seragam gratis kepada pelajar SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta se-Kabupaten Batubara,” petikan Zahir, Rabu (14/08/2019).

Fakta – Mengejutkan. Ternyata 18.645 seragam gratis itu belum juga terealisasi ke tangan para penerima hak.

“Gak tau kami, infonya sih udah. Tapi sampe sekarang belum ada kok murid sekolah kami yang dapat,” ucap seorang pegawai sekolah Dasar yang tak ingin nama dan jabatannya disebut, Jumat (04/10/2019), seperti dilansir jangkau.com.

Kebijakan Zahir Dikoreksi oleh Orang yang lebih Berkuasa Dari Bupati

Kedelapan, Beberapa waktu belakangan, beredar rumor bahwa kebijakan Zahir mulai dikoreksi oleh seseorang yang tak mempunyai jabatan struktural dalam birokrasi pemerintahan.

Masyarakat dan pejabat OPD pun mulai habis terkuras dalam membahas persoalan ini, sebab Bupati Zahir dianggap telah dipengaruhi oleh orang yang tidak memiliki jabatan struktural di birokrasi, namun lebih berkuasa dari pada Bupati.

“Saya sendiri pun bingung, kadang saya sering ditelpon sama Ketua TBUPP (Syaiful Syafri), padahal tangung jawab saya itu kan bukan sama dia, tapi sama Sekda dan Bupati tapi kok dia yang kayaknya lebih berkuasa dari Bupati ,” ungkap salah seorang Plt Kepala Dinas yang tak bersedia namnya dikorankan, rabu, (13/11/2019).

Tidak Sehatnya masukan Pembisik
Menaggapi berbagai kacaunya kebijakan Zahir tersebut, Direktur YLBH Cakrawala Indonesia, Zamal Setiawan mengingatkan sekiranya Bupati Zahir dapat menjaga independensi dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah.

Sebab, kata dia, apabila Bupati Zahir terus berlarut dalam pusaran pembisiknya di Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP), hal tersebut akan menjadi pertanya publik, sehingga akan menyebabkan masyarakat tidak lagi percaya atas pemerintahan yang sedang dipimpin Zahir saat ini.

“Saya hanya ingin katakan, Bupati jangan mudah didikte oleh sipapun, karena apa? Karena beliaulah pemimpin saat ini,” kata Zamal.

Aktivis penggiat hukun itu juga menginggatkan, agar Zahir tetap berhati-hati dengan masukan pembisik, sebab, katanya, boleh jadi akibat tidak sehatnya masukan yang disampaikan pembisik kepada Zahir dapat menghancurkan reputasi Bupati

“Bupati harus sadar diri bahwa dimasa kepemimpinannya saat inilah, integritasnya mulai benar-benar teruji ataukah tidak ? sebab kebijakanya saat ini kita duga tidak berbasis pada akal jernihnya lagi, namun apa yang beliau dengar melalui pembisik, cetusnya.

Artikel ini pernah terbit di Kontra.id dengan judul: Jelang 1 Tahun Pimpin Kabupaten Batubara, ini Sederet kacaunya kebijakan Zahir

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.