Connect with us

Kilas Daerah

Dugaan Korupsi Dana BOS, Kampak Minta Kejatisu Periksa Kadisdik Simalungun

Billy Pasaribu SH (kiri) Ketua Devisi Kampak Kabupaten Simalungun

Jangkau.com, Simalungun – Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KAMPAK) Kabupaten Simalungun, Billy Pasaribu SH mengungkapkan telah terjadi dugaan tindakan melawan hukum serta dugaan korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah ) di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.

Dugaan korupsi yang diduga terjadi mengakibatkan pengelolaan dana BOS TA 2018 tidak sesuai dengan ketentuan RKAS dan saldo kas dana BOS sebesar Rp. 3.845.267.729,30 sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.

Terkait hal itu, KAMPAK Simalungun minta Kejati Sumatera Utara melakukan pengusutan dan memeriksa Kadisdik Kabupaten Simalungun demi penyelamatan uang negara.

Permintaan tersebut diungkapkan Blly Pasaribu, SH usai rapat penyusunan struktur organisasi Kampak di Jalan Stadion No 4 Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, Minggu (21/06/2020).

Billy Pasaribu menyebutkan bahwa pengelolaan dana BOS Kabupaten Simalungun TA 2018 diduga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis BOS sebab pengelolaan dana BOS oleh Dinas pendidikan Kabupaten Simalungun tidak sesuai dengan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

Guna menguatkan dugaannya, Billy Pasaribu menunjukan beberapa bukti dokumen dalam LHP atas LKPD Kab Simalungun TA 2018 No.57.B/LHP/XVIII.MDN/05/2019 tertanggal 20 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Pengelolaan Dana BOS Kabupten Simalungun TA 2018 tidak Sesuai Ketentuan dan Saldo Kas Dana BOS sebesar
Rp. 3.845.267.729,30 yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

Melihat besaran saldo kas yang diduga tidak dapat diyakini kewajarannya, KAMPAK Simalungun menduga telah terjadi perbuatan melawan hukum dan dugaan tindak pidana korupsi yang terstuktur dan sistematis dalam pengelolaan dana BOS TA 2018 di kabupaten Simalungun.

“Atas hal tersebut Devisi Kampak Kabupaten Simalungun meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan Hukum,” pinta Billy Pasaribu.

Continue Reading
Advertisement
5 Comments

5 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.