Connect with us

Opini

Kawasan Industri, Mendidik Siapa?

Gaung penyerapan pembangunan fase kedua akan memperkerjakan 25.000 karyawan membawa kegelisahan tersendiri putra-putri lokal.

Ilustrasi

Danil Fahmi, SH.

Negara yang maju adalah negara yang industrinya berkembang pesat. Industri ini menjadi penentu kemajuan kualitas suatu bangsa, salah satunya kualitas pendidikan bangsa.

Tapi keberadaan industri harus diperhatikan dengan benar. Karena salah-salah malah membuat dampak negatif bagi sosial masyarakat, ekonomi dan lingkungan.

Maka sangat perlu dilakukan Feasibility Study (Studi Kelayakan) kawasan industri. Dengan hasil studi kelayakan merupakan barometer dan tolak ukur serta titik tolak layaknya pembangunan sebuah kawasan.

Banyak aspek yang dikaji dalam studi kelayakan kawasan industri ini, seperti keuntungan, manfaat, prospek, dan lain-lain. Bahkan tempat yang digunakan untuk membangun kawasan industri ini pun juga tidak luput dari kegiatan studi kelayakan.

Termasuk di dalamnya potensi-potensi strategis kawasan yang dibangun. Singkatnya, dengan studi kelayakan yang memadai maka memperkecil kesalahan investasi, ekses sosial antropologi, sumber daya alam dan manusia serta potensi lainnya. Malah jangan dengan buruknya studi kelayakan, maka pembangunan kawasan industri sudah bermasalah dari awal.

Sampai saat ini, di Indonesia terdapat 103 kawasan industri yang tersebar, 58 kawasan di Pulau Jawa, 33 kawasan di Pulau Sumatera, 8 kawasan di Kalimantan dan 4 kawasan di Pulau Sulawesi.

Hingga periode 2018, telah beroperasi 10 kawasan industri baru yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) antara lain di Morowali, Bantaeng, Konawe, Palu, Sei Mangkei, Dumai, Ketapang, Gresik, Kendal, dan Banten dari 23 kawasan industri yang menjadi target pengembangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, di mana 13 di antaranya masih dalam proses kontruksi dan pembangunan. Termasuk di dalamnya kawasan industri Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan road map pengembangan kawasan industri dari Kementerian Perindustrian, Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT) akan diperuntukkan klaster pengembangan industri berbasis Aluminium, sedangkan di Sei Mangkei adalah klaster industri berbasis agro (kelapa sawit dan turunannya).

Begitulah kawasan industri dibangun berdasarkan potensi lokalnya masing-masing. Sehingga mampu mewujudkan perekonomian yang inklusif, selain upaya strategis tersebut, tentu untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam lokal negeri sehingga dapat mensubstitusi produk impor, meningkatkan penerimaan devisa dari hasil ekspor, dan melengkapi rantai pasok manufaktur di Indonesia. Selain itu mampu memperdalam struktur industri di Indonesia.

Begitu besarnya keinginan Pemerintah untuk mengembangkan kawasan industri yang diharapkan selaras dengan keinginan masyarakat dan perkembangan yang dibawa oleh pembangunan. Dengan pengembangan kawasan industri diharapkan terbukanya lapangan kerja, tumbuhnya berbagai peluang usaha baru, peningkatan ekspor, meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatkan pendidikan anak lokal di wilayah kawasan industri.

Dalam hal ini, dampak yang langsung dapat dirasakan masyarakat adalah mudahnya dalam mencari pekerjaan serta timbulnya peluang-peluang baru dari sebuah kawasan serta semakin banyaknya alternatif peningkatan pendidikan anak lokal yang tersedia.

Begitu pula proses pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung — PT. Prima Pengembangan Kawasan (PPK) yang sudah memasuki fase kedua pengembangan kawasan. Fase pertama adalah pembangunan pelabuhan yang dioperatori PT. Prima Multi Terminal (PMT), harusnya dapat membawa dampak ikutan terutamanya dalam pengembangan pendidikan putra-putri lokal.

Gaung penyerapan pembangunan fase kedua akan memperkerjakan 25.000 karyawan membawa kegelisahan tersendiri putra-putri lokal. Di kalamana harus disadari pengembangan pendidikan di Batu Bara yang tidak terlalu menggembirakan. Sehingga memunculkan kesimpulan sementara di hati warga bahwa kebutuhan karyawan pada pembangunan kawasan akan diisi oleh pekerja-pekerja pendatang.

Tanpa disadari dan tercetuskan, masyarakat berharap adanya perkembangan dan manfaat yang berpihak kepadanya dari aksi-aksi korporasi di wilayah kawasan Industri. Karena pemenuhan pekerja kawasan berdasarkan output dunia pendidikan lokal. Sejatinya, pabrik industri Aluminium harusnya mampu mendorong berdirinya politeknik selaras atau SMK Industri atau bahkan Balai Latihan Kerja (BLK) pendukung industri kelapa sawit serta SMK pelayaran yang mampu mendukung operasional pelabuhan.

Ketidak pekaan korporasi tak lebih parah dari tumpulnya pemangku misi pendidikan di daerah yang tak pernah memikirkan dan mengeksekusi strategi-strategi pengembangan pendidikan berbasis industri lokal.

Yang dibutuhkan saat ini adalah crash program jangka pendek, menengah dan panjang Pemerintah Daerah yang berkolaborasi dan elaborasi dengan Korporasi di dalam menyelaraskan strategi dan eksekusi peningkatan pendidikan, kompetensi dan skill putra-putri lokal kawasan.

Seperti diketahui, program pembangunan politeknik maupun akademi komunitas di sekitar kawasan industri merupakan langkah yang sudah lama dicanangkan kementerian untuk mengantisipasi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan pada saat ini dan masa depan.

Ini juga menjadi concern tersendiri dari Presiden Joko Widodo. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, salah satu program prioritasnya adalah peningkatan kualitas SDM. Apalagi, Indonesia sedang menikmati masa bonus demografi hingga tahun 2030 nanti yang bila tidak diantisipasi dengan baik bisa menjadi antiklimaks bagi industri lokal Indonesia.

Continue Reading
Advertisement
10 Comments

10 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.