Kericuhan Aksi Mahasiswa di Medan, KontraS: Bukti Kegagalan Aparat Keamanan

JANGKAU.com, Medan – Menyoal aksi demonstrasi ribuan mahasiswa di Medan Sumatera yang berakhir ricuh yang berujung penangkapan terhadap 55 orang masa aksi oleh pihak kepolisian Polda Sumut, Selasa (24/09/2019).

Penangkapan 55 massa aksi itu pun mendapat sorotan dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut dan aliansi masyarakat lainnya.

Koordinator KontraS Sumut, M Amin Mutazam Lubis menilai, aparat keamanan dalam hal ini Polda Sumut telah gagal dalam melakukan penanganan aksi pengunjuk rasa dari ribuan mahasiswa tersebut.

“Kericuhan yang terjadi merupakan salah satu bukti kegagalan aparat keamanan dalam hal melakukan pengendalian masa (Dalmas),” terang Amin, Rabu (25/09/2019).

Di sisi lain, KontraS Sumut bersama Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP) Sumut memaparkan kepolisian menggunakan kewenangan yang berlebihan dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa yang menolak RKUHP.

“Adanya Dugaan penggunaan kekuatan secara berlebih-lebihan dalam upaya pembubaran massa,” tuturnya.

Kepolisian, lanjut Amin, harusnya menjadikan PERKAP 1/2009 tentang penggunaan kekuatan sebagai acuan dalam menggunakan kekuatan.

Dalam PERKAP tersebut, penggunaan kekuatan bisa dilakukan asal menerapkan prinsip akuntabilitas dan terukur. Untuk itu, aparat kepolisian harus mengisi formulir penggunaan kekuatan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan dalam mengendalikan massa. Hinga saat ini, prinsip akuntabilitas dan terukur masih tidak jelas.

“Apalagi melihat fakta di lapangan maupun melalui video yang tersebar luas di publik, kami menduga kuat bahwa standart operasional ini tidak berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Tak sampai di situ, KontraS menilai proses penegakan hukum masih berjalan sepihak, yakni cenderung menyasar pada massa aksi yang diduga melakukan tindak pidana.

Amin menjelaskan, dari berbagai temuan di lapangan, dugaan pelanggaran prosedur dan praktik kekerasan aparat terhadap massa aksi juga harusnya usut secara professional, akuntabel dan transparan. Sehingga massa aksi korban kekerasan juga dapat terpenuhi rasa keadilannya. (Lk)