Connect with us

Batu Bara

LEM-BB Sebut Kritikan Hendaknya Berbasis Kepentingan Masyarakat

JANGKAU.com, Batu Bara – Beragam pendapat masyarakat di Kabupaten Batu Bara terkait seolah Bupati Batu Bara Ir.Zahir M.AP hidup bermewah-mewah dengan 10 fasilitas yang diperuntukkan bagi Rumah Dinas (Rumdis) semakin liar.

Kondisi ini mengundang perhatian salah seorang tokoh muda pejuang pemekaran Kabupaten Batubara, MA Syahuri Nainggolan yang saat ini beraktivitas sebagai Pemerhati Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan di Batubara dari LEM-BB (Lembaga Elemen Masyarakat Batu Bara).

Di sebuah warung kopi dibilangan Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh, Jum’at (29/11/2019) Nainggolan mengatakan bahwa kritik yang dilontarkan kepada pemerintah hendaknya berbasis kepentingan orang banyak dan bukan sebab adanya permintaan pribadi yang tidak diakomodir lantas berbuntut negatif.

“Soal tudingan 10 fasilitas mewah, kami rasa sumber datanya sangat begitu dangkal,” ujar Nainggolan.

Senada, RR Samosir ST, M.I.Kom, pemerhati Reformasi dari Lingkar Rumah Rakyat (LRR) Sumut menjelaskan sejatinya belum ada regulasi atau payung hukum peraturan yang melarang di sekitar Rumdis Kepala Daerah tidak boleh dibangun sebuah pendopo atau pun joglo.

“Kan gak jelas siapa dan pihak mana yang keberatan soal pembangunan pendopo atau joglo di sekitar rumah dinas Bupati tersebut. Jadi kalau mau cari sensasi maunya jangan asal,” ketusnya.

Dikatakan Samosir apabila ada dugaan mark-up pembiayaan suatu pekerjaan pasti ada aturan mainnya.

“Jadi begini ya.., kalau ada mark-up dalam pembiayaan proyek tersebut, itu nanti jadikan sebagai temuan. Tapi soal temuan juga ada aturan mainnya, biasanya setelah audit BPK RI yang dibukukan dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), akan diminta pengembalian kelebihan uang. Setelah tidak dilaksanakan maka barulah masuk ke ranah pidana,” ungkap Samosir.

Diakhir perbincangan, Samosir juga mengingatkan seyogianya seorang Kepala Daerah tidak lantas mempertontonkan kemewahan yang berlebihan, apalagi jika hal itu akan sangat kontras atau berbanding terbalik dengan kehidupan ekonomi masyarakat luas didaerah tersebut.

“Angka pembiayaan yang disebutkan yakni Rp. 687 juta kami rasa belum dalam kategori fantastis, apalagi seorang Kepala Daerah juga berhak nyaman dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Namun revitalisasi Rumdis harus tetap tercatat sebagai Aset Daerah,” pungkasnya. (eps)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.