Connect with us

Kilas

Pemerintahan Zahir Lambat Seperti Keong, Kencang Menumpuk Utang

Published

on

JANGKAU.com – Kabupaten Batu Bara di bawah Zahir hingga saat ini terus berkerja keras menyelesaikan pembangunan infrastruktur tahun 2019, baik pembangunan jalan, Irigasi, drainase, maupun jembatan yang menjadi prioritas secara bertahap, meskipun belum tampak hasil kerja kerasnya di tengah masyarakat.

Khusus mengenai kinerja Zahir, pembangunan infrastruktur yang kerap dia galakkan tak kunjung mengobati derita ekonomi rakyat, seolah hanya menghasilkan tambahan masalah baru bagi rakyat.

Lantas Zahir pun berang terus dituduh belum bekerja dan lamban dalam urusan pembangunan.

Meskipun sudah ada tim percepatan pembangunan, namun bukan Bupati Zahir namanya jika tak pintar dalam merangkai kata-katanya “Biarkan dulu kami bekerja,” (17/08/2019) seakan Bupati dengan mudahnya meminta rakyat menunggu lagi.

Kembali ke ucapan “Biarkan dulu kami bekerja” dalam celotehan ini bupati seolah meminta rakyat harus bersiap-siap lagi kepada perlambatan kesejahteraan ke depan. “Tak seperti yang dia digembar-gemborkan,” Sindir Muhammad Arifin Efendy, Warga Sei Suka, Jumat (27/9/2019)

Lantas apa respon Bupati? pada 17 agustus 2019, Zahir berucap di hadapan para Forkopimda “Dalam membangun reputasi kabupaten Batubara tidak bisa hanya dalam semalam atau seratus hari kerja, bahkan selama delapan bulan, karna kita juga lagi sedang membagun tahapan regulasinya dulu bersama anggota DPRD,” Zahir (27/08/2019).

Lantaran dianggap terlalu banyak bicara, seorang pemuda asal Talawi, Muhhammad Fatih Sultan memprotes kinerja Bupati yang hingga mendekati masa triwulan ke 4 masih lambat seperti keong.

“jika keadaan Pemerintah Batubara terus begini, dikhawatirkan geliat ekonomi daerah akan berjalan dengan berat, kesejahteraan akan melambat seperti keong keong sawah, yang tentunya selalu menjadi kutukan bagi para petani,” celoteh Sultan, Jumat (27/9/2019)

Namun sebaliknya, Zahir diam diam terus berlari kencang bagai kereta listrik dalam urusan menumpuk hutang untuk menuntaskan jalan jalan tua yang hancur.

Berdalih APBD defisit, Zahir pun optimis pada tahun 2020 mampu memperoleh dana pinjaman utang sebesar Rp 139 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), untuk membiayai 11 proyek pembangunan jalan yang rusak parah di daerah itu.

Menyusul niat baik Bupati mengakhiri penderitaan masyarakat (tugas pokok Kepala Daerah), anggota dewan selaku tim legislasi akhirnya menyetujui rencana utang Bupati dalam Nota KUA PPAS tahun 2020, di mana pembiayaan utang daerah tersebut ditetapkan sebesar Rp 139 miliar.

Rencana utang di era pemerintahan Zahir ini memang bukan dengan alasan konyol, sebab proses pengajuan hutang ini sudah melewati kajian legislasi di Paripurna DPRD, sehingga tujuannya jelas disepakati tak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasar data yang diperoleh, jalan yang rencananya akan dibangun Bupati dengan dana ratusan miliar itu akan dipergunakan untuk 11 proyek jalan yang diantaranya :

Ruas jalan Simpang Gambus menuju Kedai Sianam. Jalan Cinta Damai menuju Kubah Kelambu. Ruas jalan Cahaya Pardomuan menuju Kampung Panjang. Ruas jalan Sei Simujur menuju Kandangan. Jalan Simpang Tanjung Kubah menuju Tanjung Harapan. Ruas jalan Ujung Kubu menuju Kwala Sikasim. Ruas jalan Simpang KR menuju batas Asahan. Jalan Kampung Kedah menuju Desa Sentang. Jalan Pasir Permit. Ruas jalan Sumber Padi menuju Empat Negeri. Ruas jalan tanah merah menuju Pagok.

Atas nama kesejahteraan yang dijadikan kambing hitam, Fraksi Partai Golkar, Ismar Khomri yang awalnya menolak, pada 25 September 2019 lalu menyetujui rencana utang itu ditetapkan menjadi kesepakatan bersama di Nota KUA PPAS.

Ismar Khomri yakin Pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati Zahir-Oky dapat mensejahterahkan kehidupan masyarakatnya dengan lebih baik lagi lewat utang, meskipun harus dipatokan dengan bungga sebesar 7,6 – 7,8 persen pertahunnya.

Namun, klaim utang dengan alibi kesejahteraan itu langsung dielaborasi oleh Fraksi Partai Amanat Nasional, Fahmi menyatakan fraksinya menyetujuinya dengan beberapa catatan, “asalkan dikerjakan saja dengan betul”.

Selain itu, rabu 25 September 2019 seluruh Fraksi lain juga berharap agar pemanfaatan dana pembiayaan utang ini dapat dipergunakan sesuai dengan rencana pemerintah untuk percepatan pembangunan yang ada.

Di sisi lain, langkah pinjaman ke PT SMI itu juga, selain atas persetujuan dari DPRD Batubara, juga sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2018, permenkeu nomor 106/pmk tahun 2018, serta Perpres nomor 56 Tahun 2018.

“Maka atas dasar hukum itu pula, Pemerintah kabupaten Batubara berani mengajukan pinjaman ke PT SMI sebesar Rp 139 miliar, dan KUA PPAS-nya sudah kita sepakati bersama pada rabu kemarin,” kata wakil Ketua DPRD Batubara, Syafrizal Ramli, Kamis (26/09/2019)

Saat ditanya apakah pinjaman itu menguntungkan Pemerintah atau sebaliknya, sebab ada bunga di balik pinjaman tersebut yang harus ditangung rakyat selama 4 tahun ke depan?

Anggota Dewan 2 priode yang merupakam kontraktor besar di daerah ini memastikan utang itu justru akan menguntungkan masyarakat Batubara.

“Sebab PT SMI ini kan underbow-nya kementrian keuangan, artinya kita meminjam dana ini ke lembaga pemerintah juga kan dalam rangka membantu kita dalam mempercepat pembangunan di Batubara,” sebutnya.

Karena, lanjutnya lagi, dengan bertambahnya uang di APBD senilai Rp 139 miliar, kan tentu banyak ruas jalan yang seharusnya belum terbagun, jadi cepat terbagun, kan tidak ada yang dirugikan disitu, justru akan menguntungkan masyarakat.

Politikus Gerindra itu mengibaratkan, untuk mendapat pinjaman dari PT SMI ini tidak lah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Karena butuh proses yang panjang. Bahkan, harus menggunakan perda APBD 2020.

“Ini tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Syaratnya harus pakai perda bersamaan dengan R-APBD 2020, dan kemarin kita sudah rapatkan ini dengan pimpinan DPRD, dan sudah kita setujui di KUA-PPAS. Kalau tidak ada hambatan, pertengahan Oktoberlah pengesahan perdanya,” tutupnya.

Sementara Wakil Bupati Batubara, Oky Iqbal Frima saat menyampaikan pandangannya merencanakan pinjaman daerah ke PT SMI yang semula sebesar Rp 220 miliar, selanjutnya dalam pembahasan bersama DPRD disepakati pinjaman Rp 139 Miliar.

“Perlu kami tegaskan, bahwa kebijakan pengajuan pinjaman daerah yang dianggarkan pada pos pembiayaan daerah sudah kami pertimbangkan dengan cermat dan untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Batubara,” katanya, Rabu (25/09/2019).

Menurutnya, Pemerintah Batubara dalam pengajuan utang daerah ini tentu dengan perpedoman pada kemampuan keuangan Pemerintah

“Yang kita sadari (APBD Batubara) belum dapat mengakomodir seluruh aspek pembangunan yang kita rencanakan dalam RKPD,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.