Connect with us

Kilas Daerah

RUU Minerba Disahkan, DPR Lawan Mandat Rakyat

Jangkau.com – Koalisi Mahasiswa Peduli Rakyat Korban Tambang (KMPR-KT) angkat bicara atas pengesahan UU Minerba.

KMPR-KT dalam narasi rilisnya mengutarakan hakikatnya amanat UUD 1945 untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus diciptakan secara bergotong-royong.

Konsepsi bernegara antara rakyat dan pemerintah harus diciptakan secara linier dan saling ketergantungan. Karena pemerintah merupakan bingkai pelindung dari rakyat.

Untuk mengelola kekayaan alam Indonesia (mineral dan batubara) sepatutnya diharapkan mampu memberikan kesejahteraan untuk rakyat.

Salah satu upaya mensejahterakan rakyat itu adalah memberikan arah pembuatan pengaturan dan atau kebijakan yang selaras dengan tujuan sosiologis, filosofis dan yuridis yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Namun sejak tanggal 12 Mei 2020, ketika DPR mengesahkan RUU Minerba, seolah DPR bukan mewakili rakyat Indonesia, malah memilih menguatkan posisi investor atau korporasi sebagai penghisap hasil bumi.

Padahal dalam RUU minerba terang dan jelas bagaimana klausul izin dipermudah, petani mudah di kriminalisasi, peran pemerintah daerah di pangkai habis, dan tiada keterbukaan baik data maupun dalam mekanisme pengaduan jika seandainya proses penambangan tersebut menyalahi aturan.

Peran masyarakat sipil dipersempit dan masih banyak masalah lain yang membuat masyarakat petani, nelayan dan seluruh elemen buruh akan terancam dengan pengesahan RUU Minerba ini.

DPR yang telah ditetapkan sebagai repsentatif rakyat, legislator untuk penopang arah kebijaakan dari negara telah menciderai bathin rakyat dengan mengesahkan RUU minerba.

Dengan seluruh kekuatannya ia gunakan taring, kuku dan ketajamannya untuk menangkap dan memakan setiap kesempatan mendapatkan keuntungan dan membela oligarki tambang.

Pengesahan terkesan tertutup dan dalam situasi yang terkena bencana corona menjadikan RUU Minerba kami anggap hanya mengakomodasi kepentingan pelaku industri-batubara, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat di daerah tambang.

Merespon hal tersebut, Koalisi Mahasiswa Peduli Rakyat Korban Tambang (KMPR-KT) mendesak empat poin tuntutan:

Pertama: Agar DPR menggunakan kembali fungsi legislative rieview untuk membatalkan dan membahas ulang kembali RUU Minerba tersebut dengan melibatkan unsur masyarakat dan mahasiswa.

Kedua: Agar mahkamah Konstitusi membatalkan secara keseluruhan UU Minerba hasil pengesahan DPR karena tidak pro terhadap lingkungan dan masyarakat yang menjadi korban terdampak.

Ketiga: Mendesak pemerintahan daerah untuk melayangkan surat protes pada pemerintah pusat karena dalam RUU yang baru mengkerdilkan posisi pemda sebagai pengelola pemerintahan di daerah.

Keempat: Mengajak seluruh elemen mashasiswa dan mayarakat untuk bersatu melawan pengesahan RUU Minerba ini.

Continue Reading
Advertisement
5 Comments

5 Comments

  1. ปั้มไลค์

    Mei, 22/05/2020 at 5:02 pm

    Like!! Thank you for publishing this awesome article.

  2. I really like and appreciate your blog post.

  3. Thanks so much for the blog post.

  4. เบอร์สวย

    Juni, 09/06/2020 at 9:05 am

    I like this website very much, Its a very nice office to read and incur information.

  5. SMS

    Juni, 15/06/2020 at 9:00 am

    Thanks so much for the blog post.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.