News Sumut

LBH Medan Sebut Polda Sumut dan Rektor Langgar Hak Asasi Demonstran dan Tak Menghargai Gerakan Mahasiswa

Pukuli mahasiswa demonstran, munculkan issu teroris, libatkan rektor dalam penangguhan, mengancam beri sanksi bagi mahasiswa yang ikut demo sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin kepada oknum polri yang menganiaya mahasiswa

 “Kepolisian daerah sumatera utara dan rektor yang mengancam beri sanksi langgar hak asasi demonstran dan tak menghargai gerakan mahasiswa” LBH Medan, Kamis (03/10/2019)

JANGKAU.com, Medan – Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Medan kembali angkat bicara soal aksi demonstrasi ribuan mahasiswa di DPRD Sumut yang berakhir ricuh pada selasa 24 september 2019 lalu.

Ketua Divisi Buruh Bruruh dan Miskin Kota LBH Medan, Maswan Tambak menyebutkan dalam kegiatan aksi demonstrasi tersebut faktanya telah terjadi kerusuhan dan mengakibatkan beberapa mahasiswa ditangkap dan dipukuli oleh oknum polri.

Tidak hanya mahasiswa yang ditangkap tapi faktanya Kapolda sumut dalam keterangannya yang dimuat di berbagai media mengatakan bahwasanya telah menangkap salah satu DPO kasus teror dengan inisial RSL. Bahkan dalam peristiwa tersebut salah seorang anggota DPRD fraksi Gerindra juga menjadi korban keganasan oknum polri.

Lebih lanjut, ada tiga point yang menjadi sorotan LBH Medan pasca kericuhan tersebut, mulai tindakan represif kepolisian terhadap mahasiswa, dugaan keterlibatan teroris dan mengenai proses hukum 40 mahasiswa yang sempat ditangkap dan ditahan melibatkan pimpinan-pimpinan universitas.

Pertama, mengenai adanya tindakan represif terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi sangat disesalkan. Menurut Maswan, secara hukum tindakan represif kepolisian tersebut melanggar ketentuan hukum dan mengangkangi hak asasi manusia para mahasiswa.

“Dalam sila ke-2 pancasila disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai falsafah bangsa tentu sila kedua ini telah dilanggar oleh kepolisian R.I khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepolisian Resor Kota Besar Medan karena dari tindakan terhadap mahasiswa sangat tidak manusiawi dan tidak beradab,” terang Maswan Kamis (03/10/2019).

Menurut Maswan, berulang kalinya kepolisian melakukan pelanggaran HAM maka perlu kiranya agar lembaga ini segera di evaluasi karena semakin hari semakin buruk yang justru melahirkan ketakutan dan kekecewaan kepada masyarakat.

“Mengenai oknum pelaku kekerasan terhadap mahasiswa yang hanya dijatuhi hukuman disiplin juga sangat menciderai hukum di negeri ini, bagaimana mungkin oknum polri pelaku kejahatan hanya dijatuhi hukuman disiplin sementara tindakan tersebut merupakan tindak pidana,” terangnya.

Oknum polri pelaku penganiayaan, lanjutnya, harus dijatuhi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku, jika hanya penjatuhan hukuman disiplin itu berarti kepolisian daerah sumatera utara melindungi oknum polri pelaku kejahatan.

Kedua, mengenai adanya dugaan keterlibatan teroris. Dugaan keterlibatan teroris dalam aksi mahasiswa yang disampaikan oleh kapolda sumut sangat membuat resah para pegiat HAM. Maswan menilai, dalam keadaan chaos seharusnya seorang pimpinan polda sumut dapat memberikan suasana yang menenangkan dan meneduhkan namun dengan adanya hal ini maka justru memperkeruh suasana.

“Tentu secara etik kapolda sumut harus mempertanggungjawabkannya kepada publik khususnya mahasiswa karena dengan demikian tentu akan merusak nama baik gerakan mahasiswa,” tegas Maswan.

Padahal jelas dari beberapa tuntutan mahasiswa tidak ada issu mengenai terorisme. Atau jangan jangan justru terduga teroris tersebut dititipkan/disusupkan di gerakan mahasiswa agar mencemari gerakan mahasiswa?

Menurut kami, terangnya, dengan adanya issue teroris hanya merupakan pengalihan issu dan narasi menakut nakuti. Adanya issu teroris tersebut juga diharapkan agar nantinya tidak berdampak terhadap proses hukum yang sedang dijalani oleh para mahasiswa yang sedang ditahan.

Ketiga mengenai proses hukum 40 mahasiswa yang sempat ditangkap dan ditahan melibatkan pimpinan-pimpinan universitas. Mahasiswa ditangguhkan dengan alasan mahasiswa akan mengkuti ujian tengah semester cukup dapat di mengerti tapi ketika ada hal hal tambahan seperti akan mendata catatan kasus kriminal para mahasiswa yang ditangguhkan yang mana nantinya SKCK itu akan terus dibawa saat yang bersangkutan akan melamar pekerjaan.

“Hal ini mengindikasikan bahwasanya ada intervensi dan menakut nakuti terhadap gerakan mahasiswa yang jelas jelas menggangu gerakan kritis mahasiswa ditambah lagi ada instruksi untuk cooling down,” jelasnya.

Tidak biasanya kampus turutserta dalam proses hukum mahasiswa yang tertangkap saat berdemonstrasi apalagi dalam hal ini secara serentak dilakukan oleh pimipinan-pimpinan universitas.

Tindakan para pimpinan kampus-kampus tersebut hanya bentuk tindakan akibat ketakutan terhadap sanksi keras dari menristekdikti dan tindakan yang sengaja untuk meredam gerakan mahsiswa.

“Anehnya lagi dimuat dibeberapa media kalau Rektor mengancam akan memberi sanksi kepada mahasiswa yang ikut berdemontrasi hal ini semakin menunujukkan betapa otoriternya kampus kampus saat ini,” pungkas Maswan.

Tidak hanya kepada mahasiswa ancaman tersebut juga ditujukan kepada para siswa yang ikut berdemonstrasi, padahal komnas HAM telah menyebutkan bahwasanya siswa juga berhak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat.

LBH Medan lewat Maswan menilai, dari poin pertama, kedua dan ketiga di atas jelas bahwa faktanya ada tindakan represif kepolisian terhadap mahasiswa, issu teroris dan keterlibatan rektor dalam proses hukum dengan instruksi cooling down dan mencatatkan kasus kriminal sampai dengan mengancam beri sanksi hal tersebut melanggar hak asasi manusia dan mencemarkan nama baik gerakan mahasiswa.

“Terhadap peristiwa tersebut kepolisian daerah sumatera utara dan kepolisian resor kota besar medan harus menindak tegas oknum polri pelaku kekerasan tidak hanya dengan menjatuhkan hukuman disiplin, meminta maaf pada korban, tidak mengintervensi gerakan mahasiswa demikian juga kepada rektor-rektor universitas agar tidak mengintervensi gerakan mahasiswa apalagi dengan mengancamm,” tutup Maswan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.