Connect with us

Nasional

5 Tahun Lebih Mengabdi, Buruh Kokalum di-PHK Tanpa Pesangon

Published

on

Jangkau.com, Batu Bara – Memasuki awal april tahun 2020 menjadi hari dan momen yang sangat kelam bagi 4 buruh Koperasi Karyawan Inalum (Kokalum).

Pasalnya mereka (4 Buruh) Kokalum yang telah bekerja mengeluarkan keringatnya selama lebih dari 5 tahun, kini terpaksa berdiam diri di rumah setelah di PHK dari tempatnya bekerja.

Ke empat buruh yang di PHK adalah Rizki Ramadhani, Rozi Popo, Kusnan, dan Yuriadi. Bahkan di antara mereka ada yang sudah mengabdi hingga 8 tahun atau sejak tahun 2012.

Kami mencatat, alibi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Koperasi Karyawan Inalum terhadap 4 buruh pabriknya itu lantaran status Kontrak kerja mereka yang telah habis pada 31 maret lalu.

Ternyata, meski telah bekerja di atas 5 tahun, selama ini mereka hanya diperlakukan sebagai buruh sistem kontrak sambung putus tahunan.

Tak cukup itu kekecewaan yang dialami, setelah di PHK mereka juga tidak mendapatkan pesangon, uang penghagaan masa kerja, hingga uang pergantian hak lainnya dari managemen Kokalum.

Hal itu diungkapkan Pengurus Komisariat Federasi Kontruksi Indormasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (PK FKUI SBSI) di Kokalum/PT.DMK, Muhammad Yusri didampingi pengurus lainnya.

“Yang empat orang harus dipekerjakan kembali karena dinilai kontrak sudah bekerja di atas 5 tahun diangkat menjadi karyawan tetap,” ucap Muhammad Yusri didampingi Syahyunan, sabtu (11/04/2020) malam.

Serikat menilai, di pasal 59 ayat 4 undang-undang no 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibunyikan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya boleh dilakukan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

Melalui serikat, mereka juga mempertanyakan misteri kejanggalan posisi bekerja selama ini yang masih di bawah sebuah koperasi karyawan milik Inalum.

Apalagi tempat bekerja ke empat buruh yang di PHK tersebut sebagai buruh pabrik bidang Waste Water Treatment Plant (WWTP) dan Liquee Cerebro Spinalis (LCS) di pabrik peleburan Aluminium Inalum.

Padahal dalam permenaker nomor 19 tahun 2012 koperasi sudah tidak dibolehkan sebagai penyalur tenaga kerja atau buruh pabrik.

“Kita mau terhadap mereka (4 buruh di PHK) diterapkan sesuai pertauran undang-undang ketenagakerjaan dan permenaker,” ucapnya.

Atas persoalan ini, pihak buruh melalui PK FKUI SBSI Kokalum/PT.DMK pun telah melakukan upaya perundingan bipartit dengan pihak managemen Kokalum mempertanyakan kejelasan PHK tanpa uang pesangon.

Namun upaya buruh menuntut hakya lewat perundingan Bipartit yang kedua tepatnya pada 8 april 2020 lalu berujung kebuntuan.

Di bipartit kedua tersebut, buruh tidak mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai hakya selama bekerja.

Saat itu, pihak managemen Kokalum yang mewakilkan atau mengkuasakan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batu Bara, Ulung Azis, enggan menjawab pertanyaan dari serikat.

Dengan alasan nakal, jika Serikat Buruh FKUI SBSI tidak berhak mempertanyakan porsoalan karyawan Kokalum.

Karena menurut Ulung Azis FKUI SBSI bukanlah sekretariat resmi di Kokalum.

“Tidak berhak, tidak ada yang perlu dibicarakan di sini. Saya tidak mungkin berunding, mana mungkin saya berunding dengan PUK yang dari PT lain. Saya mewakili perusahaan,” kata Ulung Azis yang juga penerima kuasa dari Kokalum di perundingan Bipartit antara buruh dan Kokalum, rabu (08/04/2020).

Untuk diketehui bersama, sebelum perundingan bipartid kedua kalinya antara pihak buruh dan Kokalum digelar.

Mediasi bipartit pertama dibatalkan akibat larangan dari kepolisian sebab Covid-19 yang melarang untuk mengadakan perkumpulan.***(lk)

Continue Reading
Advertisement
29 Comments

29 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.