Balada “Klaim” dan “Omong Kosong” Pemerintahan Zahir

Jangkau.com, Batubara – Masyarakat kabupaten Batubara di bawah kepemimpinan Zahir – Oky tampaknya mengalami dampak buruk dari era post-truth, gempuran klaim keberhasilan maupun omong kosong janji politik bertaburan di media sosial bahkan dalam bentuk baliho terpampang sepanjang jalan selama 1 bulan terakhir.

Masyarakat disajikan drama capaian prestasi dan kebijakan publik yang katanya pro rakyat. Mencoba memanifulasi nalar warga dengan penyebaran informasi di luar fakta dengan tujuan mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja.

Publik menyaksikan dan terus disuguhi informasi, keterangan, data maupun pernyataan yang kebenarannya belum teruji yang seharusnya berkewajiban memberikan informasi, keterangan, data dan pernyataan yang benar.

Disadari atau tidak, klaim (keberhasilan pemerintah sebelumnya) dan omong kosong (janji politik) membawa efek yang sangat negatif kepada kemajuan Batubara. Yang pada hakikatnya untuk pencitraan dan menutup- nutupi kelemahan dan kegagalan.

Jangkau.com mencatat janji yang diucapkan secara lisan oleh Zahir dan Oky sejak mulai sesi debat pilkada hingga keduanya duduk menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati Batubara.

Berikut adalah klaim serta omong kosong pemerintah Zahir – Oky :

1. Klaim Raihan Opini WTP

15 mei 2019 Pemkab Batubara mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut. Namun ada satu lelucon dalam raihan opini tersebut lantaran diklaim oleh Zahir sebagai keberhasilan di 107 hari kerjanya.

Ia bernarasi sebagai framing branding jika torehan opini WTP atas kerja kerasnya, namun lupa bahwa publik melihat itu semua tak lepas dari pemerintah sebelumnya (RM Harry Nuhroho).

2. Antar E KTP ke Rumah Warga

31 Januari 2019 Zahir berwacana melakukan terobosan baru lewat program penyerahan e-KTP langsung ke rumah warga dengan harapan bisa mengurangi masalah dan keluhan warga yang berkaitan dengan e-KTP.

Hingga kini, program itu hanya solusif dalam kata tanpa realisasi nyata (omong kosong), sebagai buktinya masih banyak warga yang resah dan gelisah saat melakukan pengurusan bukti tanda penduduk mereka. Jangankan untuk diantar langsung ke rumah warga, sebagian mereka yang mencoba mengurus langsung ke dinas saja, selalu tidak terlayani dengan sahaja.

Nyatanya, saat melakukan pembuatan resi, KTP dan KK, warga masih susah karena meski harus menunggu lama, bahkan ada yang sampai bertahun harus menunggu kartu identitasnya.

3. Seragam Sekolah SD – SMA Gratis

Janji ini tampaknya akan menjadi wacana tanpa aksi nyata kedua, pada jum’at 25 januari 2019 lalu Zahir kembali mengumbar janji surga kepada seluruh siswa yang berada di Batubara, yakni akan memberikan seragam sekolah kepada seluruh pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) secara cuma cuma.

Zahir akan menyiapkan pos anggaran tersebut di APBD Batubara dan mengambil sumber dana CSR sejumlah perusahaan di Batubara.

Hingga detik ini, program itu seakan hanya framing branding, dan akan jadi isapan jempol para siswa dan orang tua murid di Batubara.

4. Sejuta Wacana dan Pinta

“kalau gak janji gak menang, setelah memang tetap mengumbar janji”

Zahir seakan lupa saat ini telah menjabat sebagai Bupati Batubara, sehingga masih saja terus bernanuver lewat janji/wacana atau memang terbiasa berwacana.

Pasca dilantik, 28 desember 2018 Zahir meminta aparat tingkatkan kompetensi, 3 januari 2019 minta perusahaan yang berada di teritorial Batubara wajib kelola lingkungan, 27 januari 2019 Zahir berkomitmen tingkatkan taraf hidup nelayan tradisional, 5 maret 2019 Zahir minta agar tak berbelit belit melayani masyarakat, Zahir pun meminta para satpam untuk bekerja profesional.

Bukankah seharusnya pemkab melakukan penyususan program kerja nyata bukan malah hanya sekedar meminta dan sebatas wacana tanpa realisasi nyata.

Sebagai satu contoh, pada 12 februari 2019 Zahir meminta Disnaker inventlisir kebutuhan pekerja, realisasi di lapangan cukup banyak permasalahan yang dihadapi para pekerja di Batubara, mulai dari sistem upah yang tak layak sampai pada pemecatan sepihak oleh perusahaan.

Seperti yang dialami 27 orang karyawan konsorsium PT PP dan Waskita dalam pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung yang tidak mendapatkan upah layak, THR dan tidak diberinya hak JHT mereka.

Dedikasi tanpa kompromi belum tertanam dalam tubuh pemimpin kita, jauh dari asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, masih sebatas meminta – meminta dan meminta (bahkan sampai minta tolong bantu saya) tanpa kerja nyata.

5. Program Kerja (Janji Politik Belaka)

Batubara hari ini seakan berjalan tanpa pemerintahan, seperti roda yang dilepas dari tempat tinggi, bergulir sendiri, terbentur-bentur, tanpa kepastian arah, kendali dan tujuan, dan tanpa satupun kita tahu bila, di mana, dan dalam kondisi apa akan berhenti.

Ungkapan di atas cukup layak disematkan pada pemerintahan Zahir – Oky, sebab belum ada satu program, visi – misi janji kampanye mereka yang terealisasi.

Lewat satu visi yakni menjadikan masyarakat Batubara yang berdaya saing, mandiri, sejahtera, berbudaya dan religius, serta dengan sembilan visinya benar benar akan menjadi janji politik belaka, lantaran belum terjadi program kerja (terealisasi) dengan konkrit.

12 program prioritas Zahir mulai membangun SDM berpendidikan, prodiktif, dan berdaya saing, melaksanakan rehabilitasi sosial daerah kumuh bagi masyarakat yang berdomisili di daerah kumuh, sampai melaksanakan rehabilitasi bagi masyarakat korban narkoba ke panti sosial pemerintah dan swasta serta memberantas bandar narkoba, belum juga berjalan dan menunjukkan pencapaian visinya.

Batubara hari ini, terkesan tanpa pemimpin, tidak memiliki ruh, nurani. Publik dihiasi janji-janji manis, birokrasi tak mapan, tak transfaran, dan tak sistematis.

Sudahi lah narasi framing branding, politic branding yang pada sebenarnya guna menutupi kebobrokan dan fakta yang ada. Rakyat meminta pemkab Batubara tidak lagi menggunakan kebohongan, klaim keberhasilan (omong kosong) sebagai instrumen kerja.