Connect with us

Opini

Buka-bukaan, Itulah Seksinya Konsultasi Publik

Ilustrasi

Danil Fahmi, SH

Ada yang tak biasa di kampung ku ini. Biasanya masyarakat sibuk bekerja, ada yang bertani, nelayan, pedagang, buruh kasar, pegawai, dan karyawan swasta. Hari ini, semua orang tengah asyik membahas pembebasan lahan di Kuala Tanjung.

Seolah semua orang ikut merasakan emosi psikologis yang terbentuk, sedih, gundah, risau, atau mungkin bahagia atas kegiatan pembebasan lahan. Tak semua dari warga mengerti apa yang sedang terjadi kiranya di Tanah Bertuah Batu Bara ku.

Aku coba memahami. Dan kita sepatutnya bersyukur, melalui Perpres No. 81 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara.

Setelah 42 tahun lebih PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) persero berdiri di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara ini kembali menggeliat.

Banyak cerita muncul, banyak komentar, gosip hingga hoax bertebaran di masyarakat. Ada yang tulus, ada pula yang prihatin, dan sebahagian menebar kepentingan. Kepastiannya, Kuala Tanjung menjadi Kawasan Industri adalah sebuah keniscayaan.

Satu hal yang harus benar-benar difahami masyarakat Batu Bara. Khususnya warga Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras, dan Kecamatan Air Putih, bahwa mereka saat ini sedang berada, hidup, dan tinggal di atas lahan yang diproyeksikan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai amanat Perpres No.3 tahun 2016 dan Perpres No. 56 tahun 2018.

Maka hari ini. Pembebasan lahan adalah sebuah tahapan yang wajib dilakukan Pemerintah dan kondisi yang pasti terjadi serta diterima warga.

Persoalan apakah kita akan berbeda pendapat ataupun sepakat dengan pembangunan. Dampak-dampaknya serta aspek-aspek lainnya yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan pembebasan lahan dan pembangunan Kawasan Industri, itu bukanlah soal yang utama, namun lebih substansial dari itu adalah kita “tahu” apa yang tengah terjadi dan mengerti proses tahapannya.

Aku tidak membahas pembangunan dan pengembangan kawasan industri secara luas. Aku akan fokus pada pembicaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dimaktubkan Undang-Undang (UU) nkmor 2 tahun 2012.

Sedikit menggelitik rasa humor hukum ku. Menurut UU tujuan pengadaan tanah adalah untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil.

Sedikit pun aku tidak ingin menggiring opini publik, namun coba membaca tujuan yang diamanatkan UU itu berkali-kali, kira-kira apa yang tercetus dan keluar di dalam fikiran kita? Karena ketulusan kita pada pemikiran akan membawa pada pemahaman akan pentingnya hal ini.

Hari-hari ini, kita sudah memasuki tahapan kedua dari 4 (empat) proses tahapan pengadaan tanah. 1. Perencanaan, 2. Persiapan, 3. Pelaksanaan, dan 4. Penyerahan hasil.

Tahapan persiapan antara lain Pemerintah Provinsi melakukan pengumuman; pendataan awal lokasi; serta konsultasi publik rencana pembangunan. Konsultasi publik adalah tahapan kritis dan signifikan dalam proses awal pembebasan lahan.

Mengingat pada tahapan ini, warga diundang untuk berdiskusi tentang manfaat, dampak dan aspek-aspek lainnya tentang pembebasan lahan kaitannya dengan pembangunan untuk kepentingan umum. Kali ini menjadi lebih sulit. Karena kepentingan umum yang akan dibangun adalah kawasan industri, melingkupi areal paparan yang luas.

Seharusnya tahapan konsultasi adalah tahapan paling “SEKSI” dari keseluruhan proses pengadaan tanah. Pada tahapan ini, semua pihak, Pemerintah dan warga akan berhadap-hadapan dan “buka-bukaan” tentang nominatif dan “bargaining” lainnya.

Pada tahapan inilah, kata “Setuju” atau “Sepakat” warga terdampak merupakan kunci pembuka keseluruhan proses pembebasan lahan.

Namun di sini pula, kemungkinan terjadi antiklimaks. Dimana warga bisa saja tidak sepakat dengan rencana pembangunan yang dilakukan Pemerintah. Pilihan besar ada pada warga. Menerima pembangunan ini sebagai sebuah harapan baru di Kuala Tanjung atau “tidak setuju” berarti sepakat untuk memindahkan atau menolak proyek strategis nasional di Batu Bara.

Pemerintah Daerah tingkat II maupun Tingkat I harus cerdas membaca dan memahami keinginan masyarakat. Berusaha lebih empati dan menaruh kepercayaan lebih besar kepada warga.

Demikian pula sebaliknya. Pembebasan lahan ini bukan hal mudah, mengingat banyak nilai-nilai historis dan ekonomis yang sangat berat bagi warga.

Pemerintah harus lebih bijak dan memberikan solusi-solusi proaktif bagi masyarakat sehingga konsultasi publik benar-benar mencapai tujuan untuk komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan, guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Continue Reading
Advertisement
4 Comments

4 Comments

  1. g as

    Juni, 20/06/2020 at 9:04 am

    Thank you for every other magnificent article. Where else
    may anyone get that kind of info in such a perfect way
    of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m at the search for such info.

  2. http://tinyurl.com/cbd-oil-that-works-2020

    Juni, 24/06/2020 at 4:56 pm

    Cbd oil that works 2020
    What’s up everyone, it’s my first pay a quick visit at
    this web site, and paragraph is in fact fruitful designed for me,
    keep up posting these articles. best cbd oil for pain http://tinyurl.com/cbd-oil-that-works-2020 cbd oil that works 2020 http://tinyurl.com/cbd-oil-that-works-2020

  3. http://tinyurl.com

    Juni, 27/06/2020 at 4:57 am

    Thanks for sharing your thoughts on cbd oil. Regards

  4. cbd oil that works 2020

    Juni, 27/06/2020 at 3:42 pm

    I am not sure where you are getting your info, but good topic.
    I needs to spend some time learning much more
    or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.