Connect with us

Batu Bara

BUMD Bilang ke DPRD Batu Bara Mau Bangun Kilang Padi, Eh.. Rupanya Jadi Agen Beras

Published

on

Ketua Komisi 2 DPRD Batu Bara Ali Hatta ( no. 3 dari kanan) bersama anggota Komisi 2 lainnya, Senin (22/06/2020)

Jangkau.com, Batu Bara – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Batu Bara di bawah managemen baru mengajukan dana segar melalui penyertaan modal dari Pemkab Batu Bara dengan mengajukan planning (program) menggiurkan.

Di hadapan Komisi 2 DPRD Batu Bara yang salah satu tupoksinya mengenai BUMD, sewaktu rapat managemen PT Pembangunan Batra Sejahtera (PBB) sebagai BUMD milik Pemkab Batu Bara mengajukan anggaran Rp. 40 Miliar.

Salah satu planning yang diajukan adalah pembangunan kilang padi untuk mendongkrak harga gabah petani. Namun dalam pelaksanaannya DPRD Batu Bara khususnya Komisi 2 merasa terkecoh.

Pasalnya BUMD yang dikomandani Rapolo Siregar selaku Dirut malah menjadi agen beras.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi 2 DPRD Batu Bara Ali Hatta kepada sejumlah wartawan di ruang Komisi 2 DPRD Batu Bara di Lima Puluh, Senin (22/06/2020).

Dikatakan Ali Hatta saat itu BUMD PT PBB mengajukan 4 planning bisnis untuk mendapatkan suntikan dana segar dalam bentuk penyertaan modal Pemkab Batu Bara sebesar Rp 40 Miliar.

Keempat planning tersebut disebutkan Ali Hatta yakni Pertama, BUMD akan mendirikan kilang padi untuk menampung gabah petani yang rendah dipasaran.

Kedua, PT. PBB akan membuat solar cell untuk seluruh lampu jalan di Kabupaten Batu Bara untuk mengurangi pembayaran PPJ (Pajak Penerangan Jalan) ke PLN.

Planning ketiga yang terlihat menggiurkan adalah program PT. PBB untuk mendirikan industri hotel menyambut industri Kuala Tanjung.

Masih menurut penuturan Ali Hatta, planning keempat yang tidak kalah menggiurkan yang diajukan PT. PBB adalah progtam bisnis di kawasan industri Kuala Tanjung.

“Maka melihat prospek yang diajukan oleh managemen PT. PBB maka kita di Komisi 2 (DPRD Batu Bara) tertarik dan menyetujui dana penyertaan modal sebesar yang mereka ajukan,” terang Ali Hatta.

Namun seiring berjalannya waktu, Ali Hatta mengaku dirinya dan rekan-rekan di Konisi 2 terkejut setelah mengetahui BUMD PT. PBB bukannya mendirikan kilang padi. Mereka kaget karena BUMD milik Pemkab Batu Bara tersebut malah memilih bisnis agen beras (distributor beras bansos Sembako ke e-waroeng).

“Komisi 2 menilai tidak menarik (agen beras) jadi usaha (BUMD). Kalau itu diajukan kemarin mungkin lain sikap kita,” ucapnya kesal yang diamini anggota Komisi 2 lainnya.

Padahal menurut hemat Ali Hatta, bila 4 bidang usaha sesuai proposal benar-benar dilaksanakan akan menjadkan BUMD survife.

Terkait melencengnya usaha BUMD dari yang diajukan sebelumnya, Komisi 2 dikatakan Ali Hatta akan meningkatkan pengawasan serta melakulan evaluasi terhadap kinerja BUMD PT. PBB.

Diakui Ali Hatta, hingga saat ini belum ada laporan dari BUMD Batu Bara terkait 4 bidang usaha tersebut.
Bahkan efektifitas penggunaan dana yang disuntikkan ke BUMD menurut penilaian Komisi 2 belum terlihat.

“Akan kita evaluasi BUMD nantinya di P.APBD ( Batu Bara tahun 2020),” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Menjawab besaran dana penyertaan modal yang telah disuntikkan ke PT. PBB disebutkan Ali Hatta sebesar Rp. 14 Miliar tahun 2020 ini yang diberikan secara bertahap.

Begitupula mengenai kekurangan dari total suntikan ke BUMD sebesar 40 Miliar disebutkan Ali Hatta juga akan diberikan secara bertahap sesuai keuangan daerah.

Sedangkan mengenai evaluasi BUMD dikatakan Ali Hatta berbeda dengan OPD (organisaai perangkat daerah). Untuk BUMD minimal 3 atau 6 bulan terkait monitoring dan pengawasan,.

“Info yang kita dapat pada Juli nanti laporan BUMD masuk jadi disitulah kita lakukan evaluasi,” pungkas Ali Hatta.

Sementara baik Direktur Utama PT. Pembangunan Batra Berjaya Rapolo Siregar maupun Direktur Operasional Syarkowi Hamid ketika hendak dikonfirmasi wartawan di kantor BUMD tersebut di Jalinsum Desa Suka Raja Kecanatan Air Putih tidak berhasil.

Menurut Manager Unit Perumahan BUMD Suhaidi kedua petinggi BUMD tersebut sedang tugas luar.

“Pak Dirut sedang di luar. Demikian pula Direktur Operasional sedang ada urusan di Lima Puluh. Sementara saya tidak berwenang menjawab,” akunya. (amr)

Continue Reading
Advertisement
10 Comments

10 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.