Connect with us

Batu Bara

Copot PNS Sesukanya, Bupati Zahir Digugat ASN ke PTUN

Jangkau.com, Batu Bara – Pasca pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Batu Bara yang dilakukan Bupati Zahir pada Senin, 16 Mei 2020 lalu, seorang pejabat eselon III, Irnawati menyatakan keberatan karena dicopot Bupati Zahir jabatannya dari kepala Bidang Penanganan Fakir miskin Dinas Sosial kabupaten Batu Bara.

Menurut Irnawati, Bupati Batu Bara Zahir melakukan pelanggaran disiplin PNS sebagaimana tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Aku tak tau mengapa dicopot, dan kemuduian aku dinonjobkan Bupati di kantor Camat Laut Tador, padahal selama aku mengabdi di dinas sosial tak pernah aku melanggar disiplin PNS,” kata Irnawati melaporkan kepada Media pada Senin, pada 29 Juni 2020.

Dilain sisi Irna mengakui, pencopotan jabatanya distruktural PNS dengan cara mutasi memang merupakan kewenangan Bupati Batu Bara Zahir melalui Baperjakat.

Namun di sisi lain, Irna menyebut Bupati Zahir telah melakukan ‘abuse of power’ dengan cara sewenang-wenang mencopot jabatan struktur PNS-nya tanpa didasari hukum yang berlaku.

Atas dasar itu, “Pada 23 Juni 2020 kemarin aku sudah menggugat Bupati Batu Bara di PTUN, dan Alhamdulillah pihak pengadilan Tata Usaha Negara sudah kabulkan gugatan ku, registraai perkara gugatannya dengan nomor 100/G/2020/PTUN.Mdn,” kata Irna.

Irna menyebutkan, gugatan tersebut didaftarkan ke PTUN Medan pada Selasa, 23 Juni 2020 lalu. Objek perkara yang digugat Irna adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Batu Bara nomor 356 BKD terkait mutasi pejabat di kabupaten tersebut pada 15 Mei 2020 lalu.

“Insyallah sidang gugatan perkaranya nanti dimulai pada hari kamis, 2 Juli 2020,” kata Irna.

Kemudian Irna menyebut gugatan itu dilakukan untuk membuktikan bahwa Bupati mencopot jabatannya tanpa ada disiplin PNS yang Irna langgar.

“Sekaligus ingin memulihkan harkat martabat ku juga sebagai Abdi Negara, bahwa apa yang dilakukan Bupati Kepada ku itu tak prosedural dan tak sesuai dengan etika bernegara,” sebutnya.

Akibat SK pencopotan Bupati Batu Bara yang dianggap ‘abuse of power’, Irna merasa dirinya semakin menimbulkan ketidakpastian hukum selaku abdi negara.

“Dan tindakan pencopotan ini menimbulkan beban moral dan psikologis bagiku,” ungkapnya.

Menurut Irna, pencopotan dirinya  dinilai kental berbau politis.

kata Irna, sebagai bagian dari abdi negara yang diwajibkan menjalankan peraturan perundang -undangan, ia mengaku tak mau dinasnya dijadikan sebagai sapi perah tempat oknum keluarga Bupati mencari kekayaan dengan mengorbankan dinasnya.

“Setau ku, aku sudah menjalani amanah struktur jabatan ku dengan baik, bahkan sikap baik ku ditulis oleh kepala dinas secara tersurat, dan di surat itu pak Kadis ada menyebut bahwa aku selama ini aktif dan tak pernah melakukan pelanggaran disiplin PNS,” ucapnya.

“Bahkan jauh hari sebelum aku dicopot Bupati aku sudah mengetahuinya, informasi itu langsung disampaikan oleh keluarga Bupati dengan mengancam-ngancam ku karena tak menuruti ingin mengganti dan mengintervensi e-warung sesuai pesanan oknum keluarga Bupati mencari kekayaan,” kata Irna.

Sebenarnya, lanjut Irna, aku tak pernah mencampuri oknum keluarga Bupati ini mau cari makan, tapi jangan dinas kami ini dipaksa dan dijadikan kambing hitam untuk memperkayakan mereka, bahwa tugas ku hanya bertanggung jawab kepada kepala Dinas ku.

“Bukan kepada oknum keluarga Bupati yang cari kekayaan dengan mengkambingkan dinas,” ucapnya.

Selain pernyataan itu, Irna juga mengaku memiliki keyakinan lain dirinya dicopot Bupati lantaran dinas sosial dan BUMD sedang diselidiki pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait kasus dugaan korupsi Bansos Sembako E-warung, yang diduga melibatkan oknum keluarga Bupati Batu Bara melalui BUMD, sebagai pemasuk sembako di beberapa e-warung.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.