Connect with us

News

Dana Program Inovasi Desa Kecamatan Pantai Labu Diduga Diselewengkan

Published

on

Jangkau.com, Deli Serdang – Dana Operasional Kegiatan (DOK) Program Inovasi Desa (PID) yang dikucurkan untuk kecamatan Pantai Labu Tahun anggaran 2017 diduga telah diselewengan oleh Ketua PID, Pendamping Desa dan Camat.

Untuk mengoptimalisasikan Dana Desa, Kementerian Desa PDTT melucurkan Program Inovasi Desa (PID), bantuan dana tersebut bertujuan untuk penguatan kewirausaahan melalaui BUMDes, peningkatan SDM dan peninggkatan produk unggulan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasalnya kecamatan Pantai Labu melalui ketua PID pada desember 2017 yang didamping Pendamping Desa, telah melakukan pencairan tahap awal 30 persen yaitu sebesar sembilan belas juta rupiah untuk tahun anggaran 2017.

Dana Operasional Kegiatan (DOK) Program Inovasi Desa kecamatan Pantai Labu terindikasi telah diselewengkan secara berjamaah.

Salah seorang Warga Pantai Labu yang juga bekerja di pemerintah desa kepada jangkau. Com, Selasa, (13/02/2018) mengungkapan bahwa dari anggaran 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) itu, semenjak pencairan sampai saat ini sama sekali tidak ada kegiatan yang dilaksanakan, uang itu diduga telah dibagi-bagi bersama kepada ketua PID, Pendamping Desa dan Camat.

“Yah begitu sampai saat ini belum ada kegiatan yang dilaksanakan dari dana PID itu, kita masih heran, kemana uang itu dihabiskan, yang jelas ketua PID, Pendamping Desa dan Camat lah yang tau uang itu kemana,” cetus pria yang tak ingin disebut namanya itu.

Saat pihak Jangkau.com mencoba menkonfirmasi pihak yang bersangkutan tidak dapat dihubungi.

Tak cukup sampai disitu, Pendamping Desa kecamatan Pantai Labu bermarga Tambun yang juga sebagai bendahara Program Inovasi Desa (PID), dan juga Sekretaris BUMDes desa Kelambir kecamatan Pantai Labu yang terindikasi telah membagi-bagi Dana PID.

Ternyata dia juga diduga telah ikut serta meminta uang fee dari Dana Desa (DD) di beberapa Desa dampingannya.

Fee tersebut didapat dari hasil pembuatan APBDes, RAB dan pemberkasan lainnya seperti SPJ, karena hampir segala kegiatan administrasi kegiatan Dana Desa (DD) di kecamatan itu dicateringkan kepada Pendamping bermarga tambun itu. Sehingga aparat pemerintahan desa tak aktif menjalankan kewajibanya dan hanya menjadi penonton. [red/jc]

Continue Reading
Advertisement
551 Comments

551 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.