Jangkau.com, Batubara – Aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) Jasmi Assayuti meminta Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Batubara segera mengambil langkah bijak untuk mengevaluasi kinerja Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Batubara.
Kadis PMD Batubara Muhammad Nasir, dinilai kurang optimal melakukan perencanaan dan pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD).
“banyak program desa yang diduga tidak sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), sehingga penyerapan alokasi Dana Desa tidak sesuai peruntukan. Selain itu banyak pula program-program dinas PMD yang tidak bermanfaat bagi pembangunan desa dan kebutuhan masyarakat,” kata Jasmi, Senin (12/03/2018).
Jasmi mengaku heran dengan program bimbingan teknis (bimtek) yang dari tahun ke tahun terus dilakukan, mulai dari Kades, Sekdes, BPD, PKK hingga bendaraha desa yang menyerap anggaran tidak sedikit, sementara hasilnya tidak signifikan.
“Patut diduga program tersebut dijadikan objek bisnis oknum pejabat dinas dengan beragam modus,” tudingnya.
Menurut Jasmi, bila hal ini terus dibiarkan maka dikhawatirkan alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut tidak bermanfaat baik bagi perekonomian masyarakat.
“Oleh karena itu, Pjs Bupati perlu melakukan evaluasi menyeluruh pada dinas PMD tersebut karena disinyalir sudah menjadi virus korupsi anggaran desa,” tambahnya.
Adanya kesan pembiaran dan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DD di desa, sehingga aparatur desa diduga ‘leluasa’ mengambil keuntungan dari dana tersebut.
Aktivis Muda NU itu berharap aparat penegak hukum turun tangan melakukan penyelidikan agar program pemerintah tersebut transparan dan tidak sebatas menguntungkan pihak dan kelompok tertentu. [T.A.Fuadi]
293 Comments