Connect with us

News

HNSI Sumut Minta Pukat Harimau di Batubara Ditertibkan

Published

on

Jangkau.com, SUMUT – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumatera Utara minta kepada TNI-AL, Polisi Perairan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan segera menertibkan ratusan Pukat Harimau, Pukat Hela dan Pukat Tarik yang masih beroprasi di perairan Batubara.

Wakil Ketua DPD HNSI Sumut Nazli di Medan, Jumat, (30/03/2018) mengatakan, alat tangkap yang dilarang pemerintah itu, tidak seharusnya digunakan lagi oleh nelayan di Batubara.

Karena menurut dia, Pukat Hela (Trawl), Pukat Tarik (Seine Nets) dan sejenisnya sejak Januari 2018 Pemerintah sudah melarang pengoperasionalannya di perairan Indonesia.

“Larangan tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 02 Tahun 2015, dan Permen -KP Nomor 71 Tahun 2017 karena tidak ramah lingkungan dan merusak sumber hayati di laut,” Ucap Nazli.

Nazli menambahkan, kalau kapal pukat terlarang itu, selama ini telah meresahkan nelayan tradisional dan nelayan pemancing di perairan Batubara. Ditambah lagi alat tangkap itu juga telah mengambil ikan di wilayah tangkapan nelayan tradisional.

“Kemudian, alat tangkap tersebut juga sering merusak rumpon milik nelayan kecil yang dipasang di tengah laut,” ucapnya.

Nazli mengharapkan, aparat penegak hukum setempat untuk segera menjalankan peraturan Menteri atas larangan penggunaan pukat tersebut.

Kapal Pukat Harimau yang beroperasi di perairan Batubara itu, berasal dari Belawan, Tanjung Balai dan Asahan, Provinsi sumatera Utara (Sumut). Yang mengakibatkan sebagian nelayan kecil tidak berani pergi melaut karena kalah bersaing dengan Pukat Hela dan Pukat Tarik.

“Pemerintah Kabupaten Batubara dan institusi hukum harus bersikap tegas terhadap alat tangkap tersebut, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diingini,” kata Wakil Ketua DPD HNSI Sumut.

Sebelumnya, puluhan nelayan dari Kesatuan Masyarakat Nelayan Tradisional Batubara (Mantap) melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD dan Polres Batubara, Senin (26/3/2018) meminta APH untuk segera menertibkan alat penangkap ikan yang dilarang KKP tersebut.

Ketua Mantap Batubara, Syawaluddin dalam orasinya meminta aparat penegak hukum dan Dinas Kelautan dan Perikanan menindak tegas Kapal Pukat Harimau yang masih Beroprasi.

“Jika, dalam satu minggu tuntutan nelayan tradisional Batubara tidak terealisasi, maka jangan salahkan kami jika bertindak sendiri melakukan penertiban,” kata Syawaluddin. (ANT)

Continue Reading
Advertisement
14 Comments

14 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.