Connect with us

Kilas Daerah

Honorer di Simalungun Dimintai 2 hingga 10 Juta untuk Sambung Kontrak

“Jadi tolong pak mendagri ini diawasi di daerah ini di Simalungun boleh dicek ke disdik sana. Di sini ada beberaa tenaga honorer ke saya dan mereka dimintai duit,” kata Junimart Girsang.

Jangkau.com | Anggota Komis II DPR RI, Junimart Girsang meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) menindak tegas kepala daerah yang melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap tenaga kerja honorer.

Menurutnya, hingga saat ini masih ada kepala daerah nakal yang meminta setoran uang untuk memperpanjang masa kerja tenaga honorer, seperti di Simalungun, Sumut.

“Pak Mendagri ini jadi tugas dan kewenangan kewenangan Pak Mendagri (Tito Karnavian) supaya mengawasi para kepala daerah. Mereka itu sampai sekarang masih menerima tenaga honorer dan mungutin duit sampai sekarang pak dan ini terjadi di Simalungun,” kata Junimart dalam rapat kerja bersama pemerintah di Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (18/1/2021).

Lebih jelas, anggota Fraksi dari PDIP itu mengatakan, di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara terdapat 1.210 tenaga honorer yang kontraknya sudah habis satu tahun. Mereka semuanya harus membayar untuk memperpanjang masa kerjanya.

“Jadi tolong pak mendagri ini diawasi di daerah ini di Simalungun boleh dicek ke disdik sana. Di sini ada beberaa tenaga honorer ke saya dan mereka dimintai duit,” jelas dia.

Adapun sebagian mereka dikenakan sebesar Rp2 juta per orang atau setiap setahun dengan catatan kenal dengan orang dalam. Sementara jika tidak ada kenalan disuruh setor sebanyak Rp10 juta per orang.

“Di sini ada beberapa tenaga honorer yang lapor ke saya dan mereka dimintain duit. Kalau punya beking Rp 2 juta, kalau tidak Rp 10 juta. Setiap tahun ini, inilah yang mengakibatkan banyak tenaga honorer yang menuntut untuk diangkat jadi CPNS,” katanya. 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.