Kadisdik Batu Bara Diduga Paksa Sekolah Belanja BOS ke Rekanan Spesial di SIPLah

Jangkau.com – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Batu Bara Ilyas Sitorus diduga mengintervensi kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) untuk pembelian pengadaan sekolah.

Ilyas Sitorus diduga memaksa sekolah ngikuti cara mainnya membelanjakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke perusahaan atau rekananan yang telah ditentukannya di aplikasi SIPLah.

“Ia bang, capek kami bolak-balek ke Kantor Dinas. Merubah item-item belanja BOS di Aplikasi SIPLah, kami disuruh harus belanja ke rekanan sesuai perintah pak kadis,” ucap narasumber kami yang tak ingin namanya disebutkan, Rabu (17/03/2021).

Padahal pelaksanaan pengadaan barang jasa di satuan pendidikan melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) mendikbud tidak pernah memaksa sekolah untuk belanja ke satu penyedia.

Namun tampaknya, Permendikbud 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan BarangJasa dan Permendikbud 24 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tidak menjadi acuan dan diabaikan oleh dinas pendidikan Batu Bara.

“Jadi kami kalau gak ngikuti perintah kadis belanja ke rekanan yang udah ditentukan, Kadis (Ilyas Sitorus) gak mau neken pencairan dana BOSnya, jadi mau gak mau ngikut ajalah,” ucap narasumber.

Mengkonfirmasi dugaan intervensi tersebut, kadisdik Ilyas Sitorus membantah bahwa dirinya terlibat mendikte sekolah untuk berbelanja ke rekanan tertentu di SIPLah.

“Oh gak ada itu kalau gitu-gitu. Gak Ada,” kata Ilyas Sitorus, Rabu (17/03/2021).

Mantan Kabid Dikdas ini malah menerangkan di luar konteks, katanya lantaran SIPLah aplikasi baru, jadi setahun berjalan ini Batu Bara memulai setelah selesai sekolah bakal tidak ketemu lagi dengan pegawai di Dinas.

“Jadi mereka setahun cukup dari sekolah aja ngefrint untuk ngambil uang di Bank Sumut jadi ini kita makai aplikasi baru yang belum dipakai orang di kabupaten kota lain,” ucapnya.

Pejabat yang pernah didepak Edy Rahmayadi jadi staf di dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ini juga membantah dugaan tidak akan menandatangani pencairan bantuan dana BOS jika sekolah-sekolah tidak menuruti hasratnya memilih rekanan spesial di SIPLah.

“Buktinya udah kutekeni semua. Gak, itu gak mungkin itu. Gak lagi masanya gitu-gitu,” ucapnya.