Connect with us

Sumut

Kerusuhan BLT di Madina, KontraS Sumut Minta Kepolisian Taati Prosesur Hukum

KontraS Sumut Minta Kepolisian Taati Prosesur Hukum dalam mengungkap kerusuhan di Desa Mompang Julu, Panyabungan Utara, Madina. Foto (istimewa)

Jangkau.com, Medan – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara (Sumut) angkat bicara terkait penangkapan 17 warga pasca kericuhan yang terjadi di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Staf Advokasi Kontras Sumut, Ali Isnandar SH menyampaikan, selaku penegak hukum, sudah barang tentu kepolisian terkhusus Polres Madina mempunyai tanggung jawab untuk mengungkap siapa dalang dibalik kericuhan tersebut.

Kamun pun begitu, kata Isnandar, Kontras Sumut perlu mengingatkan polisi agar tetap menjalankan langkah-langkah penyelidikan/penyidikan sesuai dengan SOP kepolisian.

“Jangan sampai pengungkapan kasus ini justeru akan memunculkan masalah baru bagi polisi dan masyarakat,” kata Ali Isnandar, Senin (06/07/2020).

Isnandar mengatakan ntuk melakukan penangkapan, penyidik harus betul-betul memastikan keterlibatan pelaku berdasarkan minamal 2 (dua) bukti permulaan yang cukup sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengarah pada tersangka.

“Karena peran massa pada saat kejadian pasti berbeda, tentu saja tidak semua massa terlibat melakukan pengrusakan, mungkin ada yang hanya sekedar ikut-ikutan melakukan aksi. Itu artinya, jika penyidik tidak hati-hati sangat memungkin kan terjadi salah tangkap terhadap orang yang bukan pelaku,” jelas Isnandar.

Kemudian, lanjutnya, yang tidak kalah penting adalah penyidik harus menghindari cara-cara kekerasan dan penyiksaan yang sifatnya melanggar Hak Asasi Manusia.

Untuk itu polisi harus merujuk pada Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Junto Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standart Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negera Republik Indonesia.

“Jangan sampai tujuan penegakan hukum yang dilakukan polisi justeru dengan cara-cara melanggar hukum,” katanya.

Sebab berdasarkan laporan yang diterima Kontras Sumut, sepanjang 2020 sekitar 9 (sembilan) kasus penyiksaan yang diduga dilakukan oleh polisi terjadi di Sumatera Utara.

Lebih lanjut, agar keadilan dapat dirasa seimbang di tengah masyarakat, KontraS meminta Polres Madina juga harus bisa membuktikan laporan warga terkait dugaan penyalahgunaan BLT dampak Covid-19 yang justeru menjadi pemicu aksi.

Meskipun pasca aksi kepala Desa Mompang Julu sudah mengundurkan diri tapi bukan berarti laporan masyarakat terkait penyalahgunaan jabatan Kepala Desa Mompang Julu dibiarkan mengendap begitu saja,” katanya.

“Hal ini perlu dibuktikan serius oleh kepolisian agar masyarakat tidak salah perspektif terhadap kepolisian,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.