Connect with us

Sumut

Ketua Serikat M Yusri Divonis 7 Bulan Penjara: Alarm Kematian bagi Buruh

Published

on

Muhammad Yusri

Jangkau.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kisaran menjatuhkan vonis penjara terhadap peserta unjuk rasa UU Omnibus Law Cipta Kerja di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara pada 12 Oktober 2020.

“Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 bulan,” ucap Nelson Angkat membacakan vonis di PN Kisaran, Kamis (4/3/2021).

Hakim ketua Nelson Angkat mengatakan, masing-masing terdakwa, Ahmad Guntur, Muhammad Yusri, Zukhri Saputra, Fadli, Muhammad Aminuddin, Andi Saputra Lubis, Billy Dwinata Pasaribu dan Suherman dijerat melanggar pasal 214 ayat 1, dengan sah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Kuasa Hukum Muhammad Yusri dari Tim advokasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Aldi Pramana mengatakan, vonis 7 bulan tersebut telah menciderai peradilan di Indonesia.

Menurutnya, bukti-bukti yang dipaparkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) hingga menjadi patokan Majelis Hakim tidak memiliki korelasi terhadap Muhammad Yusri, sebab posisi Muhammad Yusri hanya sebagai orator aksi.

Katanya, saat aksi berlangsung Muhammad Yusri tidak pernah melontarkan cacian, makian apalagi mengajak massa melakukan kericuhan.

“Malah saat keributan itu, dia sedang diwawancarai oleh pers, kemudian karena ada kericuhan Yusri mengamankan diri,” ucap Aldi, Sabtu (06/03/2021).

Melencengnya fakta persidangan dengan hasil putusan vonis oleh Hakim PN Kisaran, Ia menyebut kasus yang menjerat buruh sebagai kesewenangan terhadap penegakkan hukum.

“Intinya dari kasus itu merusak tatanan demokrasi di Indonesia, karena putusan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan,” ucapnya.

Merespon putusan Hakim menjebloskannya ke penjara, Muhammad Yusri yang juga ketua Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Nikeuba kabupaten Batu Bara kepada Jangkau.com mengatakan akan berkoordinasi dengan kuasa hukum untuk melakukan banding.

Yusri memandang putusan PN Kisaran terlalu itu terlalu membunuh demokrasi, jauh panggang dari kebebasan menyatakan pendapat yang prinsipnya dijamin konstitusi dalam UUD 1945, yang ada malah polarisasi kriminalisasi dan upaya membungkam kritik kepada pemerintah.

“Pasal 214 itu kan disebut menghalangi petugas, saya sendiri orasi tidak ada menghalangi petugas, bahkan ketika saya orasi sampai selesai orasi tidak ada menghalangi petugas,” kata Yusri, Sabtu (06/3/2021).

Menurut Yusri, barang bukti yang disodorkan Jaksa dalam persidangan untuk menjeratnya sangat buram.

“Barang bukti yang dialamatkan kepada saya tidak jelas seperti batu yang tidak ada kaitannya dengan diri saya sendiri. Sementara orasi saya juga tidak menimbulkan kericuhan bahkan setelah saya orasi kericuhan tidak terjadi,” katanya.

Lebih lanjut Yusri memaparkan, Saksi yang dihadirkan jaksa dari kepolisian dalam persidangan tidak bisa membuktikan siapa pemilik batu yang melemparkan dalam aksi ricuh tersebut.

“Dan saksi polisi juga tidak mampu membuktikan saya menghalangi petugas,” ucap Yusri.

“Seharusnya bukti-bukti di persidangan harus lebih terang daripada cahaya, majelis hakim seharusnya tidak buta dalam memutuskan perkara saya, ada kaitannya dengan saksi dan barang bukti,” sambungnya.

Keyakinannya, majelis hakim yang memutuskan perkara tidak melek terhadap fakta-fakta persidangan.

Dengan putusan yang melenceng dari fakta yang ada, Yusri merasa dirinya adalah korban dari persidangan.

“Atas dasar ini saya menyatakan pikir-pikir untuk menyatakan banding,” ucap Yusri.

Yusri menegaskan tidak bermaksud untuk tidak menghormati keputusan majelis hakim. Namun vonis yang menjerat cukup jadi bukti demokrasi Indonesia sedang terperosok.

“Hukuman yang dijatuhkan kepada saya ini adalah simbol kematian bagi seluruh di tanah air,” ucap Yusri.

Ia mengatakan, jika terima begitu saja atas vonis 7 bulan penjara dan lainnya 9 bulan penjara tidak menutup kemungkinan kasus yang sama akan kembali terulang hingga menjerat ratusan massa aksi lainnya.

Termasuk bagi aktivis yang kemudian hari akan melakukan unjuk rasa bersebrangan ritme dengan pemerintah.

“Sangat membahayakan bagi peserta aksi di gedung DPRD pada 12 oktober 2020 juga menjadi lonceng kematian demokrasi dan alarm kematian bagi seluruh buruh di Indonesia, sebab jika kalah dalam hal ini. Kekalahan ini merupakan kesalahan bagi demokrasi di Indonesia,” ucap Yusri.

Sebelumnya pada 2020 gelombang penolakan UU Ciptaker di Batu Bara berlangsung pada 12 oktober di halaman DPRD Batu Bara berakhir ricuh. Polisi mengamankan 40 orang lebih, 11 orang ditetapkan sebagai tersangka, berlanjut terdakwa ke kursi pesakitan divonis fariasi yakni 7 dan 9 bulan penjara.

Continue Reading
Advertisement
18 Comments

18 Comments

  1. Pingback: gay dating service nyc

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.