Connect with us

Sumut

Kokalum Tolak Perundingan Bipartit, Karyawan Ambil Langkah Tripartit

Published

on

Jangkau.com, Batu Bara –  Pekerja Koperasi Karyawan Inalum (Kokalum) atau pekerja PT Dinamika Mandiri Karya (PT DMK) mengajukan langkah mediasi tripartit guna menyelesaikan permasalahan antara pekerja dan perusahaan.

Sebelumnya, permohonan bipartit yang sudah dua kali dilayangkan para pekerja menemui jalan buntu, lantaran Kokalum atau PT DMK menolak melakukan perundingan.

Atas nama Pengurus Komisariat Federasi Kontruksi Informasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (PK FKUI SBSI) di PK Kokalum/PT DMK, Muhammad Yusri bersama puluhan pekerja lainnya mengambil langkah mediasi tripartit.

Pada Senin 9 maret 2020 bertempat di Kantor Disnaker Kabupaten Batu Bara, para pekerja pun bermediasi dengan pihak Kokalum atau PT DMK. Sedikitnya ada tiga bidang pekerjaan para pekerja di tubuh Kokalum atau PT DMK, yakni Security, Driver dan buruh pabrik.

Mediasi ditengahi oleh Dinas Tenaga Kerja Batu Bara yang diwakili Akhyaruddin Matondang selaku Kasi perselisihan.

Pihak manajer perusahaan atau Kokalum diwakili oleh Zulfikar (menager PT. DMK ), Muhammad Ihsan, dan Yoserizal (HRD PT DMK). Hadir juga pihak PT Inalum diwakili oleh Herman Sikumbang (Manager umum), dan Berton Sihombing (manager Pengadaan dan Jasa).

Dalam paparanya, para buruh mempertanyakan beberapa permasalahan yang dihadapi para buruh di tempat mereka bekerja.

Pertama, mereka mepertanyakan soal status hubungan kerja terkait adanya peralihan pada 2013 dari Koperasi Karyawan Inalum (Kokalum) yang beralih kepada PT DMK.

“Saat peralihan ada gak sprint pay atau konpensasi peralihan yang diberikan user (PT Inalum) lewat Kokalum kepada kami,” papar muhammad Yusri di mediasi, Senin (09/03/2020).

Persoalan selanjutnya terkait masalah jam kerja lembur yang tidak sesuai atau relevan, antara jam kerja dengan upah yang diterima.

Kemudian para buruh mempertanyakan pergantian jadwal kerja yang dinilai semena-mena, di mana apabila pekerja DMK tidak hadir dan digantikan dengan yang ada di Kokalum.

Lebih lanjut mereka mempertanyakan status Kokalum sebenarnya. Mengacu pada Permenaker nomor 19 tahun 2012 bahwa koperasi tidak dibenarkan merekrut karyawan apalagi sampai merekrut buruh pabrik.

“Sampai sekarang kok masih ada? Itu tolong diklarifikasi,” sambung seorang anggota SBSI lainnya.

Muhammad Yusri kembali memperkuat pernyataan, jika Kokalum yang merupakan Koperasi karyawan Inalum ternyata masih menyalurkan tenaga kerja.

“Nyatanya anggota kami di lapangan Mutlak Kokalum. Bukan DMK,” paparnya.

Para buruh menilai pihak Kokalum maupun PT DMK telah melanggar aturan ketenagakerjaan dan telah memeras keringat buruh.

“Sepertinya kami bekerja di dua perusahaan sekarang. Dua badan hukum, nah itu yang terjadi,” ucapnya.

Tak selesai sampai di situ, mereka memaparkan jika selama ini telah bekerja di atas 21 hari selama satu bulan dan berturut-turut selama tiga bulan.

“Bahkan ada yang tiga tahun nanti dirumahkan satu hari, diperkerjakan tiga tiga tahun dirumahkan lagi tanpa pesangon. Bahkan ada yang sampai satu tahun,” ucap Yusri.

Menjawab pertanyaan dari para pekerja, Muhammad Zulfikar perwakilan PT DMK didampingi dua rekannya mengakui tak mampu menjawab persoalan tersebut.

Dia menyebutkan bahwa memang pada tahun 2008 rapat anggota yakni anggota koperasi karyawan Inalum (Kokalum) sepakat membetuk PT Dinamika Mandiri Karya.

Sehingga berjalannya waktu, pada tahun 2012 sesuai permintaan pemberi kerja yakni Inalum membutuhkan jasa tenaga kerja driver kepada Kokalum. Atas kesepakatan Kokalum menggunakan PT DMK.

Mengenai 21 hari kerja kontrak terus menerus, pihak Kokalum atau PT DMK mengakui itu adalah kebijakan manajemen.

“Sebenarnya kalau kita mau mau fair sebenarnya ini masalah masalah kebijakan,” ucap Zulfikar.

Menurutnya pihak manajemen tak mampu membuat pekerja menjadi karyawan tetap, dengan alasan pekerjaan mereka sendiri masih mengambil kontrak.

“Kita (Kokalum dan DMK) mengelola tenaga kerja di sini atas dasar bisnis kalau kita tetapkan itu semua yah bagaimana pekerjaanya saja kontrak,” katanya.

Mereka juga membenarkan jika ada buruh pabrik diperkerjakan di Industri Inalum yang masih di bawah naungan Kokalum.

Dengan alasan melemparkan kepada pihak Inalum, jika itu terjadi lantaran atas undangan user atau pemberi kerja yakni PT Inalum.

“Apa yang diundang oleh si pemberi kerja saat ini masih Koperasi yah kita gunakanlah itu Koperasi. Dengan catatan toh hak dan kewajiban tidak ada yang kita kurangi, kalau nanti pakai badan hukum PT yah no problem,” pungkasnya.

Lantaran tidak ada titik temu penyelesaian perselihan antar pekerja, serikat pekerja dan manajemen perusahan di mediasi tripartip, pihak mediator yakni Disnaker Batu Bara memutuskan akan mengeluarkan anjuran tertulis dalam sepuluh hari kerja ke depan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. **(lk)

Continue Reading
4 Comments

4 Comments

  1. Anonim

    Maret, 11/03/2020 at 9:27 pm

    Kalimat “Mediasi ditengahi oleh Dinas Tenaga Kerja Batu Bara yang diwakili Akhyaruddin Matondang selaku Kasi perselisihan”. Kurang tepat.
    Seharusnya, “Mediasi dilakukan oleh Akhyaruddin Matondang selaku Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Batu Bara.”

  2. vurtilopmer

    Maret, 22/03/2020 at 4:29 am

    Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

  3. froleprotrem

    Maret, 30/03/2020 at 8:35 am

    Great website. Lots of helpful info here. I am sending it to some buddies ans additionally sharing in delicious. And naturally, thanks in your effort!

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.