Connect with us

News

LBH CNI: Penyedia BPNT di Batubara Bertentangan dengan Pedoman Umum

Published

on

Jangkau.com, Batubara – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBHI CNI) menyatakan sikap tentang Surat Edaran Menteri Sosial NO.01/MS/K/07/2019 tentang PERUM BULOG sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tanggal 15 Juli 2019 selain bertentangan dengan Pedoman Umum BPNT juga berpotensi untuk diuji materi.

LBH CNI lewat Koordinator Penelitian dan Pengembangan Rico Syaputra dalam rilisnya menjelaskan pada selasa (03/09) akan dilaksanakan pertemuan sosialisasi pemantapan penyaluran BPNT oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang merujuk pada Surat Edaran Menteri Sosial NO.01/MS/K/017/2019 Tentang PERUM BULOG Sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tanggal 15 Juli 2019.

“Selain bertentangan dengan pedoman umum BPNT, juga berpotensi untuk dilakukan Uji Materil ke Mahkamah Agung (MA),” petikan rilis Rico Syahputra SH srlaku Kord. Penelitian dan Pengembanga
YLBHI CNI, selasa (02/09/2019).

Oleh karena itu kami Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala
Nusantara Indonesia menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa penyaluran BPNT secara nasional dilaksanakan bertahap, sejak terbitnya Pedoman Umum BPNT sebagai pantuan Teknis Operasional Realisasi Program november 2017 yang ditandatangani Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PUAN MAHARANI, realisasi pertama di 44 (empat puluh empat) kabupaten/Kota, dan Kabupaten Batu Bara kepesertaannya dalam program BPNT dimulai November 2018 dilanjutkan dan berlaku secara nasional untuk seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia September 2019.

Pada tahap awal proses realisasi BPNT November 2018 di Kabupaten Batu Bara merealisasikan beras sebagai komoditas BPNT berasal dari PERUM BULOG Kisaran dan tercatat bahwa dalam Pelaksanaannya
Batu Bara dalam Posisi November 2018 s.d. Maret 2019 mendapat list merah (tidak baik) dari catatan elektronik Kementrian
Sosial.

Seiring perjalanan waktu, proses adaptasi Agen E-Waroeng sebagai Pelaksana Teknis Tempat Transaksi dan / atau Penukaran Kupon Elektronik BPNT Oleh KPM berhasil beradaptasi dengan sistem sehingga sampai hari ini dalam proses
penyaluran Batu Bara mendapatkan nilai sangat memuaskan dari Kementrian Sosial.

Salah satu adaptasi yang dilaksanakan Agen E-Waroeng langsung mendapatkan komoditas beras lokal kilang padi yang ada di Batu Bara dengan Prinsip 6 T, yaitu (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas):

Kedua, Surat Edaran Menteri Sosial NO.01/MS/K/017/2019 tanggal 15 Juli 2019 tidak serta merta menjadi acuan Pelaksanaan Operasional Pelaksanaan BPNT di kabupaten Batu Bara, dengan dasar sebagai berikut;

1) Realisasi BPNT di kabupaten Batu Bara awal periode november 2018 s.d. maret telah mencatatkan record negatif (raport merah) bahwa Perum BULOG Kisaran tidak memenuhi beberapa Prinsip 6 T dan dalam Pelaksanaannya E-Waroeng dengan
memanfaatkan komoditas beras lokal dari kilang padi di Batu Bara sampai periode per-Agustus 2019 sudah sangat baik dan telah memenuhi Prinsip 6 T.

2) Terkait dengan cadangan beras perum BULOG dan lain-lain, hanya efektif bila diperuntukan bagi Kabupaten/Kota yang baru merealisasikan program BPNT per-september 2019 dan sebagai catatan Bulog tidak memilik pergudangan di Batu Bara, ia ada di Kisaran dan Tebing Tinggi, dan kesediaan Beras Bulog berasal dari Batu Bara.

Ketiga, Surat Edaran Menteri Sosial NO.01/MS/K/017/2019 tanggal 15 Juli 2019 bertentangan dengan Pedum BPNT dan berpotensi untuk di gugat dan / atau dilakukan uji materiil ke Mahkamah Agung.

1) Dalam buku Pedum BPNT disebutkan bahwa “agar pelaksanaan Program bantuan Pangan berjalan dengan baik dan tercapai
tujuannya, disusun Pedoman Umum Bantuan Pangan sebagai tuntunan, arahan, acuan teknis pelaksanaan dilapangan;

2) Menurut Pedum BPNT bahwa E-Waroeng adalah Agen Bank, pedagang dan / atau pihak lain yang bekerjasama dengan bank
Penyalur, yaitu UMK dan Koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, E-Waroeng KUBE, Agen LKD yang menual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya dan berdasarkan beberapa prinsip utama program BPNT adalah ;

a. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan & peningkatan penghasilan dengan melayani KPM ;

b. Memberikan akses Jasa Keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM ;

c. E-Waroeng dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdat ruang alternatif pasokan yang
lebih optimal ;

d. Bank penyalur bertugas menyalurkan Dana Bantuan ke Rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan Bahan Pangan
kepada KPM, termasuk tidak melakukan Pemesanan Bahan Pangan.

Keempat, Surat Edaran Menteri Sosial NO.01/MS/K/017/2019 tanggal 15 Juli 2019 tidak lah mempunyai kekuatan hukum mengikat pidak lain diluar kelembagaan kementrian Sosial, bahwa Surat edaran harus dimaknai sebagai bukan produk perundang-undangan, melainkan sebagai instrumen administratif yang bersifat internal. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut
mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Hal ini menjadi persoalan ketika surat ini dijadikan dasar perilaku merubah haluan prinsip dan sikap PT Bank Mandiri Persero Tbk MBC Tebing Tinggi yang awalnya statemennya di beberapa pertemuan menyatakan “Tidak memiliki kopetensi untuk mengarahkan agen E-warong berbelanja dalam pengadaan bahan pangan ke penyedia dan/atau supliyer tertentu” kini terbalik dengan menerbitkan surat No. MDC.MBC/PT4/794/2019 tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Perum BULOG sebagai Pengadaan Bahan Pangan BPNT.

Dua surat tersebut (Surat Edaran Menteri Sosial NO.01/MS/K/017/2019 tanggal 15 Juli 2019 dan surat PT Bank Mandiri Persero
Tbk MBC Tebing Tinggi No. MDC.MBC/PT4/794/2019 tanggal 2 Agustus 2019) merubah arah dan semangat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal ini menjadi penting untuk di perhatikan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MBC Tebing Tinggi, karena pelaku E-Wareng adalah pelaku usaha dalam bidangnya masing-masing yang bekerja sama dalam Program BPNT.

Terakhir, kami dari YLBH CNI kepada seluruh Stake Holder program BPNT di Batu Bara meminta untuk lebih arif dan bijaksana,
dan kembali fokus melanjutkan program yang sudah ada agar mengakomodir kepentingan kepentingan kelompok usaha micro kecil menengah yang ada di kabupaten Batubara.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.