Connect with us

Batu Bara

Lihat Nih Dosa Camat Medang Deras, Palsukan Bill Hotel Buat Mark Up SPPD

Published

on

Efendi, Camat Medang Deras kabupaten Batu Bara.

Jangkau.com – Kelakuan buruk dengan pola penyimpangan biaya perjalanan dinas oleh pejabat pemerintah daerah makin lumrah terjadi, seperti modus mencari cuan lewat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang terjadi di tubuh pemerintahan Zahir-Oky.

Perilaku korup birokrat di Pemerintahan Zahir ini terungkap dalam laporan hasil audit pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan pemerintah Daerah kabupaten Batu Bara 2020.

Audit BPK itu membongkar dosa dan karakter seorang pejabat korup. Dia adalah seorang bekas pejabat Dinas Perhubungan kabupaten Batu Bara atas nama Efendi, yang saat ini menjabat sebagai Camat di Medang Deras.

Usut punya usut, Efendi ternyata terlibat membikin Bill Hotel palsu, diduga mark up anggaran dari hasil pelaksanaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nya di Jakarta.

Modus operandi penyelewengan uang rakyat itu dengan praktek pemalsuan Bill hotel oleh Efendi pada tahun 2020 lalu, ketika dia masih menjabat sebagai kepala Bidang di Dinas Perhubungan Batu Bara.

Hotel Mercury Jakarta pada tahun 2020 adalah saksi bisu. Saat itu Efendi mendampingi kunjungan anggota DPRD Batu Bara di salah satu lembaga kementrian.

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan konfirmasi BPK berupa permintaan keterangan kepada manajemen hotel Mercury Jakarta.

Diketahui terdapat bukti pertanggungjawaban realisasi belanja perjalanan dinas yang dilaksanakan Efendi saat masih menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut, tak sesuai realita seperti dalam SPJ.

Hasil audit BPK menyikap fakta, ternyata Efendi tidak menginap di Hotel Mercury sebagaimana dalam laporan SPJ, namun BPK menemukan SPPD Efendi sudah dibayarkan full sebesar Rp 4.500.000.

Akibatnya, “Bukti pertanggungjawaban akomodasi (Efendi) tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai tempat penginapan yang sebenarnya sebesar Rp3.600.000,” petikan temuan BPK RI.

Berdasarkan hasil konfirmasi hotel, diketahui terdapat pertanggungjawaban
penginapan pelaksana perjalanan dinas yang dilakukan Efendi di Hotel Mercry Jakarta tersebut, ternyata tidak terdaftar sebagai tamu hotel, yang mengakibatkan Efendi pun tidak dapat mempertangungjawabkan uang SPPDnya sebesar Rp3.600.000,00, ternyata Efendi hanya mampu mempertangungjabkan biaya sebesar Rp 900.000.

Lantaran ketahuan BPK tidak menginap di Hotel sesuai laporan SPJ, saat dikonfirmasi, Efendi mengakui memang tidak pernah menginap di Hotel sesuai SPJ Bodongnya. Mlainkan, Efendi hanya mencatut hotel bintang 5 itu untuk sulap-sulap bahan SPJ demi mengisi kantong pribadi.

“Ia ia ya, aku di penginapan lain, kata Efendi saat dikonfirmasi pada Jumat, (17/12/2021).

Atas kenakalannya menyulap Bill SPJ bodong, Efendi pun kemudian mengaku telah mengembalikan uang tersebut.

“Sudah dikembalikan,” ucap Efendi.

Merespon kasus lama Camat Medang Deras ini, Pembina Gerakan Mahasiswa Medang Deras Arwan Syahputra mengatakan baik itu nota fiktif, tiket fiktif, kegiatan fiktif, kuitansi fiktif, termasuk perjalanan dinas fiktif sudah lazim ditemukan di dalam berbagai laporan keuangan di hampir setiap birokrasi pemerintahan daerah di negeri ini.

“Mereka yang menganut azas sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit pun, akhirnya melakukan kecurangan kecil-kecilan, hal itu tidak dapat dibiarkan,” kata Arwan Syahputra.

Arwan lantas mengetuk aparat penegak hukum (APH) baik itu pihak Kejaksaan maupun Kepolisian agar dapat membuka upaya pra pnyelidikan (pulbaket) untuk mengusut praktik korupsi yang sudah menjadi tradisi itu.

“Terlebih, saat ini Efendi sedang menjabat sebagai Camat di Medang Deras, yang mengelola anggaran mencapai 6.8 miliar,” kata Arwan.

Kata Arwan, sebelum Efendi menjadi Kuasa Penguna Anggaran (KPA) di kantor Camat saja, dirinya sudah mampu berlaku curang, mampu memanipulasi Bill Hotel sekelas bintang 5 diduga untuk meraup keuntungan pribadi.

“Nah uang senilai Rp 3.600.000 saja masih bisa dia tilap dari anggara sebesar Rp 4.600.000, lantas bagaimana pula pak Efendi saat ini menjabat Camat di Medang Deras yang kelola anggaran mencapai Rp 6,8 Miliar, intinya baik masyarakat, Polisi dan Kejaksaan maupun Bupati sudah seharusnya mawas diri dengan saudara Efendi, terlebih di tahun 2021 ini, pak Efendi mengelola keuangan Kecamatan Medang Deras hingga mencapai Rp 6,8 Miliar,” katanya.

Lalu Arwan berharap agar penegak hukum tidak membiarkan tradisi praktek korup dan memeriksa dokumen pertangung jawaban terkait keuanagan di kantor Camat Medang Deras.

Hal itu, kata Arwan, sangat memungkinkan Efendi berbuat hal sama dalam praktek dugaan manipulasi dokumen palsu alias SPJ SPPD fiktif, terlebih dengan kewenagan Efendi di kantor camat saat ini sebagai Penguna Anggaran di kantor Camat.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.