Connect with us

News

Menyoal Tuduhan Provokator, Warga Kuala Indah Pesankan Kades Tak Buat Kisruh

“Sudah pasti nelayan akan mencari laut, petani akan mencari temoat bertani. Kalau buruh tak kan mau jauh jauh dari sini. Kasih dulu kejelasan,”

Published

on

Warga Kuala Indah yang tidak dapat undangan Konsultasi Publik pembebasan lahan di Kuala Indah saat menuntut keterbukaan di halaman kantor Balai Desa Kuala Indah, Senin (10/02/2020). (Photo/jangkau.com).

Jangkau.com, Batu Bara – Batalnya Konsultasi Publik Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Pelindo I bersama masyarakat Desa Kuala Indah terkait rencana pengadaan tanah untuk pembangunan Hub Internasional dan fasilitas penunjang Pelabuhan Kuala Tanjung di Balai Desa Kuala Tanjung, Batu Bara, pada Selasa (11/02/2020) lalu terus menjadi perbincangan.

Hal tersebut makin menjadi sorotan publik setelah kepala Desa (Kades) Kuala Indah, Matsyah, berucap telah mengantongi nama provokator dan menduga ada warga yang terlibat melakakukan provokasi, hingga terjadi sebuah kekisruhan yang mengakibatkan konsultasi Publik dibatalkan.

Merasa keberatan atas tudingan sepihak Kades Matsyah yang dinilai serampangan tersebut, warga Kuala Indah, Mardan, angkat bicara menyentil ucapan Kades agar tak semberono berbicara.

“Kenapa dia (Kades) berani bahasanya provokator. Dari mana provokatornya? Kenapa dia bilang provokator sebenarnya yang provokator itu siapa? Apa sebabnya terjadi kericuhan. Harusnya dia nanya ke masyarakat.,” ucap seorang Warga Kuala Indah, Mardan, kepada media kami lewat telepon seluler, Selasa (11/02/2020) malam.

Mardan menekankan tidak ada warga Kuala Indah yang melakukan provokasi di kekisruhan yang terjadi atas penolakan Konsultasi Publik pada Senin 10 Februari 2020 lalu.

“Gak memprovokasi, gak ada masyarakat memprovokasi. Penolakan itu kan karena gak ada kejelasan makanya masyarakat menolak,” ucapnya.

Pesan kami ke Kades, lanjut Mardan, tolonglah diundang masyarakatnya untuk diskusi dan jangan memperkeruh masalah.

“Jangan dia membilang ada provokasi. Jangan gitu. Seharusnya dia sebagai kepala desa sebagai penengah di dua sisi. Di sisi jararan pemerintahan dan sisi masyarakatnya. Jangan dia berat sebelah,” tegas Mardan.

Menjawab isu yang sama, seorang warga Kuala Indah lainnya, Ok Mahyuddin, dengan pesan menohok ke Kades agar tidak menjadi api pemantik kekisruhan.

“Kades dan Demang-demangnya jangan menambah persoalan lah. Masyarakat bertanya gak dijawab. Masyakat hanya inging mendengarkan, cuma gak boleh masuk. Ada Apa??,” ucap Ok Mahyuddin, Selasa (11/02/2020).

Kami siap, sambung Ok, merelakan tanah untuk negeri ini, tapi beri penjelasan ke masyarakat.

“Warga kuala Indah Lebih santun dari pada itu, kalau mereka datang Assalamualaikum,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ok Mahyuddin meminta pihak Pemkab Batu Bara serta jajaran dan pemilik Izin prinsip (Pelindo I) berdialog duduk bersama dengan seluruh warga, menjelaskan persoalan dengan sejelas-jelasnya tanpa ada informasi yang terhijab.

“Kami sudah siap merelakan itu, tapi sepakati dulu bagaimana yang punya gubuk tapi tak punya tanah, yang numpang, bagaimana perkuburan orang tua kami. Atok monyang kami di situ kan gitu, bagaimana status pendidikan anak kami,” tuturnya.

Selain itu, konpensasi masa depan untuk kelompok nelayan, petani, buruh dan unsur lainnya juga menjadi pertanyaan kuat di benak masyarakat.

“Kita mau kita itu duduk musyawarah. Siapa yang bertanggung jawab? Pemkab tolong pemkab sampaikan ke masyarakat di mana mau direlokasikan kalau bisa dalam nota kesepakatan tertulis supaya ada pegangan kami,” ucap Ok Mahyuddin.

Jalankan, lanjutnya, sesuai aturan tak ada masalah, tapi komunikasikan dulu dengan masyarakatnya, jangan sepihak.

Menurutnya ini bukan hanya persoalan menolak, tetapi juga soal kejelasan nota kesepakatan yang perlu harus dibangun bersama.

“Yah kalau memang bupati bertanggung jawab turun Bupati. Atau melalui apa dia menyampaikannya. Sampaikan ke masyarakat,” ucapnya.

Kembali, Ok Mahyuddin menekankan pihak pemerintah serta pihak terkait lakukan dialog guna kesepakatan agar tidak ada seorang warga pun dirugikan.

“Sudah pasti nelayan akan mencari laut, petani akan mencari temoat bertani. Kalau buruh tak kan mau jauh jauh dari sini. Kasih dulu kejelasan,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.