Connect with us

Nasional

Ombudsman : Pelayan Publik Itu Wajib, Bukan Janji Politik di Pilkada

Published

on

Jangkau.com, Denpasar – Anggota Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala menghimbau kepada seluruh peserta pilkada tahun 2018 tidak menjadikan isu pelayan publik sebagai janji politik.

“Bagi Ombudsman, pelayanan publik itu tidak boleh diganggu karena merupakan hakikat kita bernegara,” kata Adrianus di Kantor ORI Perwakilan Bali, di Denpasar, Senin, (12/03/2018).

Adrianus berpendapat pelayan publik adalah sebuah kaharusan, jika dijadikan sebagai isu dan janji di pilkada, dikwatirkan ada beberapa orang maupun kelompok yang akhirnya nanti tidak mau bernegara dan tak ingin mengikuti sistem tatanegara bangsa ini.

“Pelayanan publik itu harus imperatif dan tidak boleh bervariasi, harus ajeg, sustain, dan aksesibel. Kalau menjadi janji pilkada, dalam artian kalau kamu nggak milih saya, saya nggak berikan pelayanan publik. Kalau milih saya, saya berikan pelayanan publik yang lebih dari yang lain, itu kan tidak boleh,” ujarnya.

Adrianus mengharapkan, jika isu seperti itu tidak akan pernah terjadi dan tidak dilakukan oleh seorang calon kepala daerah, karena terkesan pelayan publik bakal baik untuk masyarakat yang telah memilih dan memenangkan calon dukungannya, jangan sampai pelayanan publik yang diterima masyarakat menjadi bervariasi disebabkan perbedaan pilihan politik.

Bakal lebih baik jika tokoh peserta pilkada memberikan satu kepastian akan terus mendorong pelayan publik yang lebih baik lagi, menjangkau dan bahkan bakal dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali.

Sebelumnya, Ombudsman dan Bawaslu telah bekerja sama untuk menjamin kenetralan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami sebagai pemberi imbauan awal, maka kembalilah pada khitahnya sebagai pelayan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang memiliki standar sama, imparsial, dan netral,” katanya.

Dia juga melihat selama ini tingkat kepatuhan pemerintah di kabupaten/kota terhadap pelayanan publik untuk hal yang standardpun dinilai masih buruk.

“Bagi mereka yang tingkat kepatuhannya tinggi ada semacam insentif politiknya, seperti mau maju lagi dan mendekati pilkada. Umumnya mereka baru bergegas agar pelayanan publiknya makin bagus menjelang perhelatan politik,” katanya. (ANT/Red)

Continue Reading
Advertisement
286 Comments

286 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.