Relokasi Tidak Sesuai SOP, Pendamping Desa Di Sumut Kecewa

Jangkau.com, Sumatera Utara – Pendamping Desa wilayah kerja Sumatera Utara kecewa terhadap dinas Pembersayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumut terkait relokasi yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasalnya, pada tanggal 05 februari 2018 lalu, Satuan Kerja Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Sumatera Utara mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) bersamaan dengan relokasi tugas baru terhadap seluruh Tenaga Ahli (TA) Pendamping Desa (PD) Pendamping Desa Tehnik Infrastruktur (PDTI) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).

Namun, relokasi tugas yang dilakukan dinas di bawah pimpinan Ir. Aspan Sofian, MM itu telah melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Kemendesa PDTT, sebab banyak pendamping desa yang direlokasi tidak sesuai dengan lokasi tempat tinggal mereka, bahkan lokasi tugasnya diluar dari kabupaten tempat domisili tinggal.

Padahal Sebelumnya, Kementrian Desa Pembangun Daerah tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan surat perihal penataan ulang pendamping desa, surat dengan nomor :0487/OPPMD/II/2016 yang berisi:

1. Agar dilakukan penataan ulang lokasi tugas, PLD, PD dan TA, dengan kriteria: a. Lokasi tugas sesuai dengan lokasi tempat tinggal, atau b. Lokasi tugas berdekatan dengan lokasi tempat tinggal.

Habibi salah seorang pendamping desa yang menjadi korban dari amburadulnya relokasi tugas yang dilakukan dinas di bawah pimpinan aspan itu kepada jangkau.com, selasa, (13/02/2018) mengungkapkan rasa kekesalan dan kekecewaanya atas relokasi yang terjadi.

Bagaimana tidak? Habibi yang berdomisili asal kabupaten Padang Lawas Utara yang sebelumnya bertugas di kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara kini harus tergeser jauh berpindah tugas ke kabupaten lain yaitu kabupaten Tapanuli Tengah kecamatan Barus.

Kini setiap bertugas dia harus menempuh jarak yang sangat jauh dan memakan waktu tempuh sekitar delapan jam perjalanan lamanya,  dan dia harus mengelurkan biaya transfortasi minimal sebesar seratus tiga puluh ribu rupiah di sekali perjalan.

“saya cukup sangat kecewa atas relokasi tugas yang baru, sebab saya harus menempuh jarak yang jauh dari tempat tinggal, dan cukup banyak biaya yang harus saya keluarkan untuk setiap perjalanan” ungkap Habibi penuh kesal ke awak media jangkau.com.

Selain Habibi, Adam yang juga Pendamping Desa yang juga berdomisili asal Padang Lawas Utara juga mengalami kekecewaan yang sama, karena sebelumnya adam berlokasi tugas di kecamatan Dolok kabupaten Padang Lawas Utara,  kini dia juga harus merasakan jauhnya lokasi tugas barunya yaitu berpindah ke kabupaten Tapanuli Selatan kecamatan Sipirok.

“gak jelas bang, entah standar apa yang digunakan Satker P3MD ini dalam merelokasi tugas, sampai aku harus direlokasi ke luar dari kabupaten domisili tempat tinggalku, ” Sahutnya, menyambungkan keluhan dari Habibi di waktu yang sama.

“masih banyak lagi bang pendamping-pendamping desa lain di Sumut inimengalami hal yang seperti kami rasakan,” tambahnya.

Atas kejadian ini, pendamping desa di Sumut meminta kepada Satuan Kerja P3MD Sumut untuk merelokasi ulang seluruh Pendamping sesuai dengan lokasi tempat tinggal atau lokasi yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka.

Dan dikabarkan rencananya dalam waktu dekat Pendamping Desa di Sumatera Utara akan melakukan aksi Demonstrasi atas kekecewaan yang mereka rasakan akibat kesewenang-wenangan yang dilakukan Ir. Aspan Sopian, MM selaku kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat Desa Sumut untuk menuntut Hak mereka. [lk]