Connect with us

Batu Bara

Riswan Simarmata Akan Dilaporkan Ke Polda Sumut

Published

on

Jangkau.com, Batubara – Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten Batubara, Riswan Simarmata yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman (perkim) akan dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia terkait kasus dugaan korupsi tahun 2017.

Riswan Simarmata selaku pengguna anggaran tahun 2017 di Dinas Perkim yang dipimpinya pada 2017 lalu terindikasi diduga kuat telah melakukan korupsi dan penyalahgunaan jabatan.
 
Direktur YLBH Cakrawala Nusantara Indonesia, Zamal Setiawan mengungkapkan, pihaknya telah menemukan masalah terkait dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pekerjaan fisik infrastruktur pembangunan sebanyak 186 paket proyek dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Batubara senilai Rp.35,3 milyar lebih.

Mengakibatkan hasil penyerapan dana anggaran pada satuan kerja (satker) dinas yang dipimpinnya itu menjadi tidak berjalan maksimal, sehingga hasil penyerapan anggaran yang telah digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur tidak sesuai peruntukannya.

Sesuai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2017, terdapat rendahnya penyerapan dana bidang pekerjaan dinas perumahan dan kawasan Permukiman Batubara yang diduga terindikasi akan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) secara pendayagunaan yang kurang optimal. Hal itu disampaikan kepada jangkau.com, Jumat (8/3/2018).

Zamal menjelaskan, resapan dana yang rendah tersebut diduga akibat adanya sejumlah dugaan kasus korporasi jual beli paket-paket proyek ke sejumlah pemborok dengan modus penunjukan langsung yang tidak sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Diantaranya pembanguan 56 paket proyek pembangunan Rabat beton, peningkatan ruas jalan dan bangunan rehabilitasi jalan, kantor, rumah dinas, pos jaga, serta pembangunan drainase, penataan taman, turap yang dikerjakan asal-asalan sehingga tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang berkelanjutan.

Menurutnya, kepala Dinas Perkim adalah orang yang paling bertanggungjawab penuh dengan indikasi dugaan korupsi dan korporasi pada dipa RKPD tahun 2017 terhadap realisasi dari 186 proyek infrastruktur yang menyerap anggaran sebesar Rp.35,3 Milyar lebih, mengapa supremasi hukum di Batubara tidak bisa membentuk tim khusus untuk menelesuri dugaan khusus kasus ini.

“Supremasi hukum agak kurang optimal khusus pada dinas ini, dengan nyata pejabat di SKPD melakukan korporasi dugaan jual beli proyek untuk memperkaya diri sendiri tapi kenapa sampai saat saat ini tidak pernah dipanggil untuk diperiksa,” kesal Zamal.

Zamal melanjutkan, berbagai kasus yang terjadi misalkan kasus 0TT melibatkan mantan Bupati Ok Arya Zulkarnain, Mantan Kadis PUPR Helman Herdady, Sujendi, Maringan Sitomorang, dan Syaiful Azhar pada 13 september lalu, akan tetapi dari segi penindakan tidak berlanjut penyelidikanya di dinas perkim batubata padahal KPK telah membawa naskah Penyusunan dan Pengesahan RAPBD dinas perkim setempat.

Apalagi kasus yang diduga akan menjerat Riswan simarmata hanya sebatas mencuat di internal KPK terkait Penyusunan dan Pengesahan RAPBD Batubara 2017 namun seperti gaib saja.

Untuk itu, YLBH CNI akan memberikan support dari segi penindakan untuk melaporkan kasus tersebut kepada Dirkrimsus Polda Sumatera Utara dalam waktu dekat, langkah tersebut dilakukan demi membuktikan ke public bahwa hukum bukan saja berlaku untuk rakyat kecil.

“Harapanya, dugaan kasus yang diduga akan menjerat Riswan Simarmata itu jangan muncul lalu menghilang tiba-tiba, supremasi hukum harus tegas dong dalam menyikapi itu. Nanti public menilai ada semacam konspirasi antara penegak hukum dengan pejabat public,” tambahnya.

“Jangan mengira hanya dugaan kasus di atas, karena sesuai indikator kinerja utama dan kusus yang harus diperjelas dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) bidang pekerjaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, ada banyak keganjalan yang terjadi. Untuk itu, Kadis perkim Batubara harus dipanggil dan diperiksa.” tambah Zamal.

Sampai berita ini diterbitkan,upaya konfirmasi yang dilakukan via telepon dengan Kadis perkim tidak mendapat balasan. (T.A.Fuadi)

Continue Reading
Advertisement
505 Comments

505 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.