Connect with us

Batu Bara

Seenak Udel, Kokalum Pecat Sepihak 63 Karyawannya Tanpa Pesangon Sepeserpun

Published

on

Jangkau.com – PT Dinamika Mandiri Karya (DMK) adalah anak emas milik Koperasi Karyawam Inalum (Kokalum). Informasi teranyar, ada 63 buruh menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat keuangan Kokalum yang dikabarkan mengalami kebangkrutan.

Imbasnya, para pekerja Kokalum yang telah puluhan tahun bekerja kini ditampar kenyataan pahit. Selain tak ada kepastian untuk bekerja di tanah kelahiran, mereka yang di PHK pada 1 mei 2021 bertepatan hari buruh Internasional (May Day) juga tidak nerima uang pesangon sepeserpun dari PT DMK maupun Kokalum.

Menghadapi cekikan tersebut, Ketua Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, dan Perbankan (FSB NIKEUBA) kabupaten Batu Bara, Muhammad Yusri menuding PHK sepihak yang dibuat Kokalum terhadap puluhan buruhnya keterlaluan mengabaikan nilai kemanusiaan.

“Raja tega, sudah banyak hak buruh yang dirampas selain tidak adanya kepastian kerja buruh untuk hidup saat ini di Kokalum. Tak ada 1 poin pun dari audiensi kami bersama Kokalum yang dapat menyelamatkan nasib 63 buruh kita yang baru Di-PHK,” kata Yusri, Senin 24 Mei 2021.

“Beberapa jam pembahasan bersama pimpinan Kokalum di Aula MPH PT. INALUM baru-baru ini rasanya nonsens semua,” ucapnya.

Lebih lanjut, Yusri mengungkapkan kata kecewa mungkin tidak cukup untuk menggambarkan rasa yang ada dengan kondisi buruh saat ini yang berada dalam ketidakpastian.

“Lebih dari itu, pekerja buruh kita di Kokalum telah dikhianati, pesangonnya tak diberi,” sebutnya.

Yusri pun kemudian mengibaratkan petinggi Kokalum saat ini seperti mayat yang tak berjiwa.

“Menjelma seperti Zombi seolah jiwanya mati, selain menzalimi buruh, juga tega memakan hak-hak buruh, sehingga matanya telah buta, telinganya tuli dan mulutnya bisu dalam persoaalan buruh yang saat ini terjadi,” kata Yusri.

Kata Yusri, kebangkrutan yang dialamai PT DMK sebagai anak usaha di koperasi Karyawan Inalum saat ini tidak menimbulkan ketidakpastian kerja bagi buruh yang objek kerjanya masih ada, dan kalaupun 63 buruh ini harus Di-PHK karena kontrak kerja antara kokalum dengan Inalum habis, pesangon buruh jangan diabaikan.

Untuk itu Yusri mendesak agar pemerintah dapat memperhatikan isu ini diatas isu yang lain, dan Yusri juga memohon kepada Inalum selaku pemberi kerja kepada anak usaha Kokalum itu, agar membantu mengantisipasi gejala penghentian kontrak kerja sepihak yang sifatnya hanya merugikan para buruh lokal.

Atas kesewenangan pihak perusahaan DMK, Yusri kemudian berharap kepada Direktur Pelaksana PT Inalum, Shofia Issabella Watimena agar membantu menyelesaikan perselisihan antara buruh dengan Kokalum.

“Kami masih percaya dibawah Buk Sophia Issabella Watimena dalam memimpin PT Inalum kedepan, dapat memperbaiki masalah perburuhan yang terjadi di Kokalum, kami juga berharap kepada buk Sophia dapat mempertimbangkan untuk mempekerjakan kembali buruh yang di PHK, tanpa mengurangi hak buruh dari awal hingga saat ini, berhubung objek kerja buruh masih ada,” katanya.

Petinggi Kokalum Pura-pura

Terkait ini, Petinggi Koperasi Karyawan Inalum (Kokalum) Abdul Syukur saat dikonfirmasi mengatakan, PHK yang dia lakukan kepada 63 buruhnya yang jatuh pada 1 Mei 2021 lalu, lantaran koperasi yang dia pimpin tak lagi punya pekerjaan proyek atau kontrak kerja kokalum sudah habis masanya di PT Inalum.

“Koperasi Karyawan Inalum (Kokalum) kan tidak ada lagi kontrak dengan Inalum, Kan kita tidak diikutkan kontrak, sehingga keadaan kita tidak punya kerja lagi,” kata Abdul Syukur, saat dikonfirmasi, pada Senin malam, 24 Mei 2021.

Abdul Syukur kemudian membantah terkait dengan tuduhan yang menyebut kondisi Kokalum dalam keadaan pailit atau bangkrut.

“Bukan (karena bangkrut) kita tidak diikutkan lagi dalam kontrak, ga ada kerjaanlah,” katanya.

Meski 63 buruhnya telah dia PHK, namun sebagai Bos di Kokalum, Abdul Syukur mengaku tak akan berdiam diri, ia mengklaim telah melobi perusahaan pemenang tender, agar ikut mempekerjakan bekas buruhnya.

“Sebetulnya kita juga sudah minta ke karyawan (buruh) suapaya kerja di perusahaan yang baru, atau perusahan yang memenangkan tender. Sebab saat ini kita kan sudah tak punya kerja lagi, jadi pemenang baru ini sudah kita lobi suapaya karyawan (buruh) kita bisa kerja di tempat mereka, kita juga sudah upayakan 100% supaya mereka bisa kerja dan perusahaan baru itu juga bersedia,” katanya.

Disinggung terkait kesediaan Kokalum dalam memberi kewajiban pesangon kepada buruh yang baru di-PHK, Abdul Syukur mengatakan pihaknya bersedia membayar, namun dia katakan urusan itu nanti diurus belakangan.

“Karena saat ini kondisi keuangan kokalum lagi tidak ada, masalah pesangon, masalahnya nanti kita urus belakangan, karena kondisi keuangan (Kokalum) lagi tidak ada,” ucapnya.

Selanjutnya Abdul Syukur bilang, cadangan untuk keuangan secara keseluruhan yang tersedia untuk menutupi pesangon buruh hanya ada senilai 500 juta, kini uang itu disimpan di bank Muamalat. “Sementara kebutuhan pesangon itu sangat besar, hitungan kami sampai 10 miliar secara keseluruhan, jadi saya sebagai ketua bagaimana mau membaginya,” kata Abdul Syukur.

Untuk diketahui, saat ini kondisi keuangan dan aset Kokalum tengah diaudit oleh konsultan akuntan publik (KAP) dengan tujuan untuk memeriksa kewajiban dan kemampuan Koperasi Karywan Inalum (Kokalum) serta dengan anak perusahaanya atas nama PT Dinamika Mandiri Karya (DMK), sehubungan pemberhentian para buruh yang saat ini tengah terjadi. Pemberitahuan itu tertuang dalam surat Kokalum perihal penunjukan konsultan akuntan publik (KAP) pada 10 Mei tahun 2021.

Continue Reading
Advertisement
14 Comments

14 Comments

  1. Pingback: dapoxetine pills for men ebay

  2. Pingback: hydroxychloroquine and cardiovascular risk

  3. Pingback: hydroxychloroquine without prescription

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.