Connect with us

Batu Bara

Soal Pembebasan Lahan Kuala Tanjung, Warga ke Pemerintah: Tolong di Sebelah Rakyat

“Kita perlu dialog untuk mensikapi, karena tidak ada kejelasan dan kepastian bagaimana lahan kita nanti akan disikat habis. Di sini kami hidup, berumah tangga, jangan jauhkan kami dari tanah yang kami cintai,”

Published

on

Warga desa Kuala Tanjung menggelar musyawarah di halaman Masjid Al-Manar Kuala Tanjung, jumat (24/01/2020). (Foto:jangkau.com)

Jangkau.com, Batu Bara – Jumat 24 januari 2020 malam suasana di Desa Kuala Tanjung kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Sumatera terlihat berbeda dari malam-malam sebelumnya.

Menjelang azan Shalat Isya, satu persatu masyarakat berbondong datang ke Masjid Al-Manar Desa Kuala Tanjung. Usai melaksanakan ibadah shalat, warga masih terus berdatangan memadati halaman Masjid, terlihat seorang tua berjalan merintih sambil memegang kotak kaca matanya dengan semangat harapan melanjutkan hidup bersama anak, cucu dan keluarga di tanah kelahiran.

Sekira pukul 21:00 Wib halaman masjid itu pun sudah dipenuhi ratusan dari masyarakat setempat. Ternyata malam itu warga akan menggelar musyawarah guna merespon rencana pemerintah yang akan membangun Kilang Minyak dan Petrokimia Pertamina guna menyuplay kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) PT Pelindo I di Pelabuhan Multifungsi Kuala Tanjung.

Rencananya pembangunan kilang minyak tersebut membutuhkan lahan seluas hingga ratusan hektar lebih. Tentu lahan seluas itu harus memaksa warga tergusur dari tanah leluhur mereka.

Walau dengan uang ganti rugi, ternyata masyoritas warga masih melakukan penolakan terhadap hasrat pemerintah. Itu ditenggarai oleh minimnya informasi dan sosialisasi terhadap warga yang terkena dampak pembebasan lahan.

Mulai dari pengadaan tanah, objek yang berhak menguasai pengadaan tanah, hak pengelolahan, pelepasan hak, hingga yang terpenting terkait penilai publik soal ganti kerugian.

“Ada makelar yang menjamin mampu mengumpulkan surat sebanyak 80 persen dalam waktu seminggu,” terang seorang warga bernama Lukmanul Hakim saat memimpin musyawarah warga.

Tidak bermaksud untuk tidak mendukung program pembangunan pemerintah pusat, tapi warga butuh kejelasan dan keterbukaan informasi atas ihwal ini.

“Kita perlu dialog untuk mensikapi, karena tidak ada kejelasan dan kepastian bagaimana lahan kita nanti akan disikat habis. Di sini kami hidup, berumah tangga, jangan jauhkan kami dari tanah yang kami cintai,” ucap Ir Lukmanuddin.

Lebih lanjut mewakili masyarakat, ia berharap agar pemerintah memperhatikan nasib kehidupan mereka di kemudian hari atas akibat pembangunan yang akan mengubah sistem kehidupan sosial mereka selama ini.

“Tolong (pemerintah) di sebelah masyarakat. Tolong dibela rakyat,” ucapnya penuh harap.

Dialog terus berjalan, satu persatu dari perwakilan masyarakat menyampaikan permasalah yang dihadapi. Hampir mengerucut segala kerisauan dan keinginan warga atas semuanya.

Mereka ingin kepastian. Tidak ada campur tangan pihak lain yang tidak berwenang. Dan berharap pihak pelabuhan lewat pemerintah pusat atau penanggung jawab utama terjun langsung memberikan kejelasan ke warga berdampak.

“Kita harus tau, berapa harga tanah kita permeter? Jadi kita sudah tau, kalau memang sesuai dengan kita, maka kita tidak protes lagi,” ucap Rahma seorang wanita warga Kuala Tanjung.

Continue Reading
Advertisement
26 Comments

26 Comments

  1. Pingback: canadian generic viagra online

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.