Tolak RUU Pertanahan, Ribuan Petani Demo DPRD Sumut

JANGKAU.com, Medan – Menyambut Hari Tani Nasional 24 september 2019, ribuan massa petani dan element masyarakat dari lintas organisasi menggelar aksi demonstrasi ke gedung
DPRD Sumut menolak disahkannya Revisi UU Pertanahan, senin (23/09/2019).

Sekurangnya ada 25 organisasi yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Reforma Agraria (SEKBER RA) dan Konsorsium Pembaruan Agraria Sumatera Utara (KPA SUMUT) tersebut, termasuk masyarakat tani Sigapiton (Toba Samosir) yang tanahnya hendak diambil alih Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.

Hadir juga dari masyarakat adat Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Damanik (Simalungun) yang beberapa waktu lalu bentrok dengan petugas keamanan PT Toba Pulp Lestari.

Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Dana Prima Tarigan, dalam orasinya mengatakan bahwa diloloskannya RUU Pertanahan menjadi UU akan membuat masyarakat semakin sengsara. Khususnya masyarakat adat yang selama ini kepemilikan tanahnya kerap bersengketa dengan perusahaan-perusahaan kapitalis.

contohnya, perusahaan yang kedapatan melakukan perusakan lingkungan konsesinya tidak dicabut. Justru masa berlakunya diperpanjang. Masyarakat adat yang berusaha mempertahankan tanah milik leluhurnya yang sudah dikusahai secara turun temurun beratus-ratus tahun terancam sanksi pidana.

“UU Pertanahan harus ditolak, rakyat siap berdarah-darah agar RUU tersebut tidak disahkan. Rakyat akan melawan,” tegas Dana dalam orasinya di hadapan ribuan massa.

Pantauan Jangkau.com di lokasi, demonstrasi yang berlangsung damai tersebut, masing-masing orator dari berbagai elemen bergantian menyampaikan orasi dengan nada yang sama, yaitu penolakan terhadap RUU Pertanahan.

Setelah lama berorasi massa disambut oleh 3 orang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, di antaranya M Faisal (PAN), Abdul Rahim Nasution (PKS) dan Rahmansah Sibarani (Nasdem).

Dalam sambutan, Abdul Rahim Nasution mngatakan bahwa beliau secara pribadi ikut serta menolak RUU Pertanahan demikian pula Rahmadsyah Sibarani dan M Faisal.

Penolakan terhadap RUU pertanahan tersebut juga dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan yang berisikan tentang komitmen menolak RUU pertanahan bersama Sekber RA dan KPA Sumatera Utara. (MYH)