Connect with us

News

Waspadai Pengusaha Nakal, LBH CNI Desak Pemkab Batu Bara Bentuk Posko Pengaduan THR

Jangkau.com, Batu Bara – Derasnya arus PHK di sektor perburuhan, senin 04 Maret lalu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum – Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) secara resmi membuka Posko Pengaduan pada buruh terdampak Covid-19.

Bersamaan dengan itu, dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1441 hijriah, LBH CNI menghawatirkan tidak patuhnya pengusaha terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Buruh.

Ditambah lagi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Melihat perlu dirasakanya keberpihakan Pemerintah terhadap rakyat, dalam rilis yang diterima jangkau.com, LBH CNI mendesak pemkab Batu Bara agar menyiapkan Posko pengaduan terkait persoalan buruh.

“Meminta Pemerintah daerah Batu Bara melalui Dinas Ketenagakerjaan membuka Posko-posko pengaduan di titik-titik pusat aktivitas perburuhan, agar eksistensi dan keberpihakan Pemda dirasakan langsung oleh warga Batu Bara,” kata Daniel Pardede dalam rilisnya, minggu (17/05/2020).

LBH CNI menilai pembukaan posko adalah salah satu cara agar Pemda Batu Bara memiliki wibawa di depan rakyatnya dan membuktikan tidak memiliki ketergantungan Investasi terhadap terhadap para pemodal/ pengusaha yang gemar melanggar Hak-hak perburuhan.

“Meminta kepada Pemda Batu Bara untuk memberikan surat edaran pada Perusahaan – Perusahaan yang ada di Batu Bara untuk menunaikan kewajiban memberikan Tunjangan Hari raya berdasarkan peraturan perundang- undangan selambat- lambatnya H-4 Hari Raya Idul FItri,” rilisnya.

Lebih lanjut, Daniel Pardede pun mengajak setiap warga negara terkhusus buruh yang haknya dilanggar untuk tidak segan mengadukan, kepada Posko-posko yang telah disediakan LBH CNI guna membatu dalam menjemput hak-haknya.

“Terakhir kami bersepakat bahwa Industri/ investasi adalah realitas menuju ekonomi berkemajuan, namun hendaknya Negara harus berpihak pada rakyatnya dalam memberikan akses keadilan,” tutup Daniel Pardede.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.