Jangkau.com – Mahfud atau Mahhud mundur dari bakal calon Bupati Bangkalan dan caleg DPRD Jatim terpilih setelah rumahnya digeledah KPK dalam kasus suap pengurusan dana hibah pokir.
Atas kasus yang menimpanya, Mahfud menegaskan mundur dalam kontestasi Pilkada Bangkalan seusai kediamannya digeledah tim penyidik KPK dalam pengembangan kasus dugaan korupsi hibah pokok-pokok ikiran (pokir) DPRD Jatim tahun anggaran 2021.
“Atas nama pribadi saya, mulai sore hari ini, hari Jumat saya menyatakan undur diri, untuk tidak ikut serta kontestasi pilkada di Kabupaten Bangkalan,” kata Mahfud, Jumat 12 Jili 2024 lalu.
Alasannya, ia tidak ingin nama baik Bangkalan tercoreng hanya karena dirinya. Mahfud juga tidak ingin kasus yang menimpa dirinya mencoreng nama baik Kabupaten Bangkalan.
“Saya tidak mau permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, mungkin temen-temen tahu semua, itu ikut mencoreng nama baik Bangkalan. Sekali lagi kami tidak ingin ikut mencoreng nama baik Bangkalan,” tegasnya.
Tidak hanya mundur dari kontestasi Pilkada Bangkalan, Mahfud juga akan mundur sebagai caleg terpilih DPRD Jatim periode 2024-2029.
“Kami juga ingin mengundurkan diri sebagai caleg terpilih DPRD Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Tindakan tersebut, kata Mahfud, murni muncul dari diri pribadi, tanpa ada intervensi dari pihak luar. Semua dilakukannya demi menjaga marwah nama baik institusi DPRD Jatim.
“Kami minta sambung doanya kepada semua teman-teman, mudah-mudahan kami, saya bisa menjalani permasalahan-permasalahan saat ini,” kata dia.
BACA JUGA: BERSTATUS TERSANGKA ZAHIR MAJU PILKADA, POLISI: PROSESNYA TETAP BERJALAN
Milihat sikap Mahfud itu, PDIP Jatim menyebut keputusan Mahfud sebagai sikap kesatria.
“Kami menghormati dan menghargai jiwa kesatria Mahfud, yang ingin konsen di urusan ini (kasus hukum di KPK),” kata Sri Untari Bisowarno, Minggu, 14 Juli 2024.
Sebelumnya, Tim Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di kediaman Mahfud di Bangkalan pada 8 Juli 2024 lalu.
KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada rumah yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik dan, Blitar, dan beberapa lokasi di Pulau Madura yaitu di Bangkalan, Sampang dan Sumenep.
Hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan diantaranya berupa uang kurang lebih Rp380 juta, dokumen terkait pengurusan dana hibah, kuitansi, dan catatan penerimaan uang bernilai miliaran rupiah.
Ada juga bukti setoran uang ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, copy sertifikat rumah dan dokumen-dokumen lainnya serta barang-barang elaktronik yang erat kaitannya dengan perkara yang sedang didalami penyidik KPK.
