Jangkau.com – Batu Bara: Satu tahun masa pemerintahan Bupati Baharuddin Siagian di Kabupaten Batu Bara tampaknya lebih banyak diwarnai alasan administratif ketimbang realisasi program. Ketika publik mulai menyoroti minimnya gebrakan dan gaya kepemimpinan sang bupati yang terkesan sekadar “jalan-jalan” memantau lapangan, Pemakluman justru datang dari kubu legislatif.
Saat redaksi Jangkau.com temui di Kantor DPC PDIP Kabupaten Batubara kami diterima oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Jalasmar Sitinjak, ia memaklumi kinerja satu tahun pemerintahan Baharuddin terkesan belum tancap gas pada Jumat (6/3/2026), Jalasmar menepis anggapan bahwa bupati hanya jalan – jalan. Ia memilih menunjuk hidung postur anggaran daerah sebagai biang keladi.
“Kalau kerja Bahar Siagian di lapangan terlihat hanya jalan-jalan saja itu dikarenakan terpotongnya Transfer ke Daerah (TKD) Batu Bara sebesar Rp204 miliar untuk tahun 2026,” ujar Jalasmar memberikan pembelaan.
Pernyataan ini seolah menjadi konfirmasi resmi yang pahit bagi warga Batu Bara, deretan janji politik yang diobral secara masif pada Pilkada 2024 dipastikan tidak berjalan efektif.
Jalasmar secara gamblang mengakui bahwa program-program populis yang bersentuhan langsung dengan urat nadi masyarakat bawah seperti janji alokasi pupuk subsidi untuk para petani yang menjerit karena biaya produksi, hingga pencairan insentif bagi bilal mayit harus dikorbankan. Semuanya layu sebelum berkembang akibat dalih Batu Bara terdampak pemotongan TKD tersebut.
Pembelaan dari elit partai ini tentu memunculkan anomali dan pertanyaan kritis di ruang publik. Apakah defisit anggaran sebesar Rp204 miliar pantas dijadikan tameng absolut untuk menutupi lumpuhnya eksekusi program strategis? Ataukah ini sekadar bukti lemahnya arsitektur perencanaan visi-misi kepala daerah yang tidak memperhitungkan risiko fiskal?
BACA: Setahun Baharuddin Siagian: Janji Pertanian Menguap, Petani Gigit Jari!
Apapun alasannya, rakyat di tingkat akar rumput kembali menjadi pihak yang dikalahkan. Janji kampanye yang dulu menjadi instrumen pendulang suara untuk memenangkan Pilkada, kini terpaksa menguap begitu saja terbentur realitas anggaran, menyisakan pemandangan kepala daerah yang sekadar “jalan-jalan” di tengah tumpukan pekerjaan rumah yang belum selesai. (map)
