Berobat gratis dengan KTP digembar-gemborkan, tetapi puskesmas, RSUD, dan mutu layanan dinilai belum bergerak ke arah yang meyakinkan
Jangkau.com – Batu Bara: Satu tahun Baharuddin Siagian memimpin Kabupaten Batu Bara, sektor kesehatan justru dinilai belum menunjukkan kemajuan yang layak disebut sebagai hasil kerja pemerintahan. Janji menghadirkan berobat gratis cukup dengan KTP, mempercepat jaminan kesehatan, membangun puskesmas rawat inap di setiap kecamatan, hingga memperkuat fasilitas dan tenaga kesehatan, kini dipertanyakan karena belum tampak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan.
BACA: Setahun Bahar Berkuasa, Janji Pendidikan Masih Tinggal Janji
Dalam daftar program prioritas yang dikutip dalam naskah evaluasi, sektor kesehatan ditempatkan sebagai salah satu agenda penting pemerintahan Bahar. Di atas kertas, janji itu terdengar meyakinkan: warga dipermudah berobat, fasilitas ditingkatkan, dan pelayanan dipercepat. Namun setelah setahun pemerintahan berjalan, kritik yang muncul justru menunjukkan arah berbeda.
Dalam evaluasi tersebut, sektor kesehatan disebut hanya menyisakan carut-marut UHC yang terus dibanggakan sebagai program andalan. Kritik itu menilai tidak ada sesuatu yang benar-benar istimewa dari program tersebut jika puskesmas dan RSUD milik pemerintah daerah masih berjalan di tempat tanpa pembenahan yang jelas. Di titik ini, yang dipersoalkan bukan lagi sebatas janji yang belum tuntas, melainkan apakah pemerintah sungguh memahami bahwa kesehatan publik tidak bisa dikelola dengan klaim semata.
Sorotan menjadi lebih keras ketika naskah itu menyebut uang negara justru bocor ke rumah sakit swasta di Batu Bara, sementara fasilitas kesehatan pemerintah tidak menunjukkan lonjakan kualitas yang berarti. Bila benar demikian, maka persoalan kesehatan daerah bukan hanya soal lambat bekerja, tetapi juga soal arah prioritas anggaran. Pemerintah dinilai belum berhasil menunjukkan bahwa sistem kesehatan publik sedang diperkuat secara serius.
Bagi masyarakat, layanan kesehatan bukan urusan slogan. Warga menilai dari pengalaman paling nyata: apakah mudah berobat, apakah tenaga medis tersedia, apakah obat ada, apakah fasilitas layak, dan apakah pasien dilayani dengan cepat. Ketika semua ukuran dasar itu belum membaik secara terasa, maka narasi keberhasilan di sektor kesehatan mudah runtuh di hadapan pengalaman rakyat sendiri.
BACA: Beda Perlakuan Bahar Siagian: “Tancap Gas” Gaji Perangkat Desa, Guru PPPK Tiga Bulan “Puasa”
Karena itu, kritik terhadap pemerintahan Bahar di sektor kesehatan bukan sekadar serangan politik. Ini adalah alarm bahwa janji kampanye yang terlalu lama tak berubah menjadi layanan nyata pada akhirnya akan berubah menjadi kekecewaan publik. Saat warga masih menunggu puskesmas yang lebih siap, RSUD yang lebih kuat, dan pelayanan yang benar-benar cepat, pemerintah justru dinilai masih sibuk mempertahankan citra program yang hasilnya belum sepenuhnya terbukti.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka sektor kesehatan akan menjadi salah satu bukti paling jelas bahwa di Batu Bara, janji politik bisa terdengar besar di masa kampanye, tetapi mengecil ketika diuji oleh kebutuhan riil masyarakat. Dan bagi warga yang sedang sakit, yang dibutuhkan bukan pidato tentang layanan, melainkan layanan yang benar-benar hadir saat dibutuhkan. (red)
