Jangkau.com – Batu Bara: Genap satu tahun sudah Baharuddin Siagian menakhodai Kabupaten Batu Bara. Namun, bagi masyarakat agraris di wilayah ini, peringatan satu tahun kepemimpinan sang Bupati tidak dirayakan dengan panen raya kesejahteraan, melainkan dengan tumpukan janji politik yang mulai berdebu.
BACA: Bahar Siagian Terus Umbar Janji-Janji Manis untuk Warga Batubara
Sektor pertanian, yang menjadi urat nadi ekonomi Batu Bara, semula digadang-gadang akan menjadi prioritas utama. Jejak digital tak bisa bohong, Jangkau.com pernah merilis “segudang janji-janji politik Bahar Siagian” dibidang pertanian yaitu akan memperhatikan sektor pertanian dan kesejahteraan para petani dan akan membangun infrastruktur yang baik untuk mendukung produktivitas pertanian. Ketika itu Baharuddin saat masih berstatus calon bupati.
Namun, setahun berselang, realitas di lapangan justru berbanding terbalik dengan brosur kampanye.
Jeritan dari Sei Suka: “Mana Buktinya?”
Penelusuran tim redaksi di Kecamatan Sei Suka mengungkap fakta pahit. Saiman, seorang petani setempat, mengaku tidak merasakan sedikit pun hembusan angin segar dari kebijakan Baharuddin. Janji tentang perhatian khusus pada sektor ini dianggapnya hanya pemanis bibir saat mencari suara.
“Dampak yang dibilang dulu itu tidak ada kami rasakan. Janjinya manis, kenyataannya pahit,” ujar Saiman dengan nada kecewa.
Sentimen serupa diamini oleh Kusni dan Paijan. Mereka menyoroti satu masalah krusial yang kini menjadi momok: Susahnya memperoleh Pupuk Bersubsidi. Ironisnya, para petani ini justru mulai membandingkan era kepemimpinan sekarang dengan masa lalu.
“Sekarang cari pupuk subsidi saja susahnya minta ampun. Tidak seperti waktu Bupatinya Pak Zahir, akses kami lebih mudah,” ketus mereka. Perbandingan ini menjadi tamparan keras bagi rezim Baharuddin, mengingat ketersediaan pupuk adalah instrumen paling dasar jika ingin bicara soal “produktivitas” yang dulu ia janjikan.
Analisis Kritis: Politik Retorika vs Kebijakan Nyata
Kegagalan merealisasikan janji dalam setahun pertama menunjukkan adanya hambatan serius, entah itu pada tataran manajerial birokrasi atau memang kurangnya kemauan politik (political will). Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian yang dijanjikan pun hingga kini masih bersifat fatamorgana bagi petani di Sei Suka.
Baharuddin Siagian tampaknya harus diingatkan bahwa jabatan Bupati bukanlah panggung sandiwara di mana janji bisa selesai setelah tepuk tangan usai pemilu. Masyarakat Batu Bara, khususnya para petani, tidak butuh pidato normatif, mereka butuh pupuk di gudang dan air di irigasi.
Jika dalam satu tahun saja instrumen dasar seperti pupuk subsidi gagal dikelola dengan baik, lantas bagaimana masyarakat bisa mempercayai visi besar pembangunan infrastruktur yang dijanjikan?
Waktu terus berjalan, dan bagi Baharuddin Siagian, jam pasir kekuasaan tidak akan menunggu proses belajar. Petani Batu Bara sudah mulai menagih, dan sejarah akan mencatat apakah ia adalah seorang eksekutif yang mumpuni atau sekadar “pedagang janji” yang andal. (map)
