Jangkau.com – Batu Bara: Rayuan manis peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-67 tak lebih dari sekadar pepesan kosong bagi ratusan Guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Batu Bara. Hingga memasuki pekan pertama Mei 2026, hak dasar mereka berupa gaji selama lima bulan belum juga menunjukkan tanda-tanda akan cair.
Langkah “bongkar pasang” 26 staf hingga penempatan Plt. Sekretaris dengan latar belakang Doktor Manajemen Pendidikan yang digadang-gadang sebagai solusi oleh Wali Wala Azhari Sagala, terbukti gagal total. Manajemen pendidikan yang diharapkan membaik justru semakin karut-marut.
Anomali Jabatan: Dari Analis Perikanan Mengurus Guru
Alih-alih mencari figur yang paham akar masalah, Wali Wala Azhari Sagala justru mengusulkan tiga nama baru untuk mengisi posisi Kepala Bidang (Kabid) yang lowong. Penunjukan ini memicu keraguan publik terkait kompetensi dan relevansi latar belakang mereka:
- Budianto, S.Pd (Kepala Sekolah SD): Diusulkan sebagai Plt. Kabid PAUD dan PNF.
- Indarti Mira Dinata, S.St.Pi, M.M: Seorang Analis Pasar Hasil Perikanan dari Dinas Perikanan dan Peternakan yang secara mengejutkan diplot menjadi Plt. Kabid Pembinaan Ketenagaan (GTK).
- Susilawati, S.Pd (Kasi PTK PAUD dan PNF): Diusulkan menjadi Plt. Kabid Pembinaan SD.
Keputusan menempatkan analis perikanan untuk mengurusi ketenagaan guru (GTK) dinilai sebagai langkah “salah kamar” yang paling fatal di tengah situasi konflik yang sedang memanas.
KORUM: “Wali Wala Harus Tahu Diri dan Mundur”
Koordinator KORUM, Masro Mario Sitohang, menyatakan pesimisme mendalam terhadap kemampuan manajerial ketiga nama tersebut. Menurutnya, masalah utama bukan pada siapa bawahannya, melainkan pada nakhodanya.
“Wali Wala Azhari Sagala seharusnya tidak sibuk copot pasang pejabat. Saat ini yang paling dibutuhkan adalah dia lapang dada meninggalkan kursi Plt. Kepala Dinas Pendidikan. Beliau adalah bagian dari masalah, bukan solusi,” tegas Masro.
Ketua Forum Guru: Dinas Pendidikan Membisu, DPRD Jadi Tumpuan
Kekecewaan serupa diutarakan oleh Akmar Ramadhoni, Ketua Forum Komunikasi PPPK PW Disdik Batu Bara. Ia menyayangkan sikap Dinas Pendidikan yang memilih “aksi tutup mulut” seribu bahasa terkait nasib gaji guru.
“Kami sudah sangat kecewa. Karena Dinas Pendidikan tidak juga bersuara, kami resmi bersurat ke DPRD Batu Bara. Kami menuntut kejelasan tertulis, bukan sekadar janji lisan yang selalu meleset setiap bulan,” ungkap Doni.
Kini, nasib pendidikan di Batu Bara berada di ujung tanduk. Di satu sisi, birokrasi diisi oleh wajah-wajah baru yang dipertanyakan kompetensinya, sementara di sisi lain, para guru harus berjuang melawan lapar di tengah pengabdian yang tak dihargai. (map)
