Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- Menjaga Marwah, Merawat Titah Leluhur: Perhelatan Agung Pesta Budaya Idul Fitri 1447 H
- Tuan Guru Online: PPPK Paruh Waktu yang Tidak Menerima Gaji Maka Berhak Menerima Zakat, Ini Penjelasannya
- DPD BKPRMI Batu Bara Sukses Selenggarakan FASI 2026 Tingkat Kabupaten
- Beda Perlakuan Bahar Siagian: “Tancap Gas” Gaji Perangkat Desa, Guru PPPK Tiga Bulan “Puasa”
- Miliaran Dana Gereja Diduga Menguap Begitu Saja, Jemaat Katolik Aek Nabara Geruduk BNI Rantau Prapat
- Pemkab Sedang Amnesia: Ratusan PPPK Batu Bara Belum Gajian
- Lana Rhoades Kini Mengaku Trauma dan Benci Berhubungan Seks
- Zuriat Kesultanan Bilah dan TMBP Berbagi Takjil di Rantauprapat
Penulis: Jangkau.com
Platform media cyber berbudaya baik. Lahir dengan semangat baru menjunjung tinggi standar jurnalisme dalam peliputan.
Jangkau.com – Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi pengentasan gizi buruk perlahan mulai tercium amis. Belum juga program ini berjalan dengan sempurna di seluruh pelosok, celah transaksional sudah terbuka lebar. Proyek ini rupanya dimanfaatkan oleh para pemburu rente yang menyulap titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi komoditas pasar gelap bernilai ratusan juta rupiah. Merespons karut-marut ini, Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya mengambil langkah tegas dengan menutup total pendaftaran mitra. Wakil Ketua BGN, Sony Sanjaya, membongkar adanya praktik jual-beli titik SPPG yang angkanya bikin geleng-geleng kepala. “Sekarang sistemnya sudah ditutup. Waspadai orang-orang yang bilang masih bisa daftar.…
Jangkau.com – Batu Bara: Alih-alih mendapatkan apresiasi atas kinerjanya, Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, justru menerima sebuah “notifikasi cinta” dari warganya. Namun, jangan salah sangka. Alih-alih berisi puja-puji, surat dari warga bernama Zamal Setiawan itu merupakan somasi keras berupa rencana Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit). BACA: Setahun Pemerintahan Baharuddin Siagian, PDIP DPC Kabupaten Maklumi Kinerja Pemkab Batubara Kendor Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk perlawanan atas apa yang dinilai sebagai kelalaian fatal penguasa daerah dalam mengurus hak-hak agraria rakyatnya. Dalam salinan notifikasi yang diterima redaksi, Zamal menelanjangi sederet rapor merah dan kelalaian Bupati Baharuddin Siagian. Pertama, bupati dinilai abai karena…
Jangkau.com – Batu Bara: Satu tahun masa pemerintahan Bupati Baharuddin Siagian di Kabupaten Batu Bara tampaknya lebih banyak diwarnai alasan administratif ketimbang realisasi program. Ketika publik mulai menyoroti minimnya gebrakan dan gaya kepemimpinan sang bupati yang terkesan sekadar “jalan-jalan” memantau lapangan, Pemakluman justru datang dari kubu legislatif. BACA: Antara Surga dan Janji Palsu: Setahun Baharuddin Siagian, Imam dan Bilal Mayit Batu Bara “Puas” Makan Janji Saat redaksi Jangkau.com temui di Kantor DPC PDIP Kabupaten Batubara kami diterima oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Jalasmar Sitinjak, ia memaklumi kinerja satu tahun pemerintahan Baharuddin terkesan belum tancap gas pada Jumat (6/3/2026), Jalasmar menepis…
Jangkau.com – Batu Bara: Nampaknya, dalam kamus pemerintahan Bupati Baharuddin Siagian, istilah “memuliakan ulama dan pelayan umat” memiliki definisi yang sangat unik: membiarkan mereka berjuang sendiri tanpa bantuan negara. Setelah setahun bertahta, janji-janji manis saat Pilkada 2024 untuk memberikan insentif bagi imam masjid, bilal mayit, hingga guru mengaji, kini resmi menjadi fosil politik. BACA: Setahun Baharuddin Siagian: Janji Pertanian Menguap, Petani Gigit Jari! Publik tentu belum lupa bagaimana retorika Baharuddin saat kampanye dulu. Ia menjual narasi kesejahteraan bagi mereka yang mengabdi di jalan agama. Namun, alih-alih melihat saldo rekening bertambah, para pejuang spiritual ini justru mendapati kenyataan bahwa janji sang…
Jangkau.com – Batu Bara: Genap satu tahun sudah Baharuddin Siagian menakhodai Kabupaten Batu Bara. Namun, bagi masyarakat agraris di wilayah ini, peringatan satu tahun kepemimpinan sang Bupati tidak dirayakan dengan panen raya kesejahteraan, melainkan dengan tumpukan janji politik yang mulai berdebu. BACA: Bahar Siagian Terus Umbar Janji-Janji Manis untuk Warga Batubara Sektor pertanian, yang menjadi urat nadi ekonomi Batu Bara, semula digadang-gadang akan menjadi prioritas utama. Jejak digital tak bisa bohong, Jangkau.com pernah merilis “segudang janji-janji politik Bahar Siagian” dibidang pertanian yaitu akan memperhatikan sektor pertanian dan kesejahteraan para petani dan akan membangun infrastruktur yang baik untuk mendukung produktivitas pertanian.…
Sejoli Kepergok “Nongkrong Dulu” sebelum Curi Nmax di Kafe Tanjungbalai, Dua Pelaku Ditangkap Polisi
Jangkau.com – TANJUNGBALAI: Aksi pencurian sepeda motor yang terekam CCTV dan viral di media sosial terjadi di sebuah kafe di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV, pasangan pria dan wanita terlihat santai nongkrong berdua di kafe tersebut pada Rabu (25/2/2026). Namun setelah selesai, momen “biasa aja” itu berubah jadi aksi kriminal. Pelaku pria terlihat mendorong sepeda motor Yamaha Nmax yang terparkir di area kafe. Setelah keluar dari halaman parkir, motor itu lalu dibawa pelaku wanita, sementara pelaku pria mengikuti dari belakang menggunakan motor mereka, seolah-olah semuanya normal. Kasi Humas Polres Tanjungbalai,…
Jangkau.com – Sukabumi: Sebuah kasus heartbreaking baru saja terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang anak berusia 12 tahun berinisial NS, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan oleh ibu tirinya (TR). Kasus ini langsung mendapat atensi penuh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) karena dinilai menyimpan banyak red flag atau kejanggalan. Kehilangan Insting Self-Defense Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, langsung speak up soal anomali dalam kasus kekerasan ini. Logikanya, anak yang sudah menginjak usia 12 tahun biasanya memiliki insting self-defense (pertahanan diri) atau setidaknya bisa melawan dan kabur saat disakiti. Namun, yang terjadi pada NS justru sebaliknya. “Sekuat apa si ibu…
Jangkau.com – JAKARTA: Attention buat para abdi negara! Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru aja ngasih reminder penting nih buat kalian para ASN, TNI, dan Polri. Kalau warga sipil biasa dikasih waktu santai buat lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sampai 31 Maret 2026, aturan main buat kalian literally beda. Kalian wajib lapor paling lambat besok, Sabtu, 28 Februari 2026! Kenapa Harus Lebih Awal? Biar Jadi Panutan, Bestie! Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, spill alasannya. Walaupun Undang-Undang KUP bilang deadline itu 31 Maret, tapi khusus buat abdi negara ada jalur khusus alias aturan khusus. Kata…
Jangkau.com – Tebing Tinggi: Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sejatinya diciptakan sebagai pelampung bagi mahasiswa dari keluarga prasejahtera agar tidak tenggelam dalam mahalnya biaya pendidikan. Namun, di tangan pihak-pihak yang kelewat “kreatif”, program mulia ini rupanya bisa disulap menjadi ladang basah yang sangat menggiurkan. Praktik sulap-menyulap anggaran ini diduga kuat terjadi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hikmah, Kota Tebing Tinggi. Di kampus yang beralamat di Jalan Deblot Sundoro ini, dana KIP-K diduga mengalami fenomena gaib: cair di bank, ditarik oleh mahasiswa, lalu raib seketika diminta kembali oleh pihak yayasan. Korbannya adalah MRF. Mengutip laporan dari Media SIB (23/02/2026),…
Oleh: Khairuddin Lubis, S.H, M.H. Jangkau.com – Simalungun: Tidak ada tanah yang tiba-tiba menjadi “milik negara” dalam kesadaran orang-orang yang telah hidup di atasnya selama tiga generasi. Bagi warga Perlanaan, tanah bukan sekadar aset, ia ruang hidup, saksi kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Ia adalah rumah. Namun rasa aman itu bisa runtuh ketika sebuah pasal lama ditafsirkan secara mutlak. Dalam konteks ini, tafsir atas Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 yang lahir dari semangat anti-kolonial dipakai sebagai dasar klaim absolut atas tanah yang selama puluhan tahun tidak diusahai secara nyata oleh negara, tetapi justru dihidupi oleh rakyat. Di sinilah persoalan berubah…
