Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- Gaji Hampir 8 Bulan “Ghaib”, Guru PPPK Paruh Waktu Batu Bara Justru Didesak Asesmen Tanpa Kejelasan!
- Anak Hebat Tanpa Batas: Yayasan Perempuan Payung Bangsa Rayakan Hari Anak Nasional 2026 Bersama Siswa SLB Negeri Batu Bara
- Komitmen Plasma Jalan di Tempat: Dari 13 Perusahaan Perkebunan di Batu Bara, Hanya 3 yang “Formalitas”
- DPD AKSI (Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia) Sumut Perkuat Sinergitas Ke Penasehat Presiden Bidang Komunikasi
- PD GPA Batu Bara Dukung Pemkab Gelar Uji Kompetensi dan Fit andManajer File WP Proper Test Calon Kepala Sekolah
- Rp1,5 Miliar Mengucur untuk Revitalisasi SMPN 3 Medang Deras, Publik Diminta Kawal Ketat Proyek Kemendikdasmen
- Badai di Disdik Batu Bara: Wali Wala Mundur, Yasser Abdillah Resmi Jadi Plt Baru
- Camat dan Lurah Lima Puluh Abaikan Hasil RDP Bersama DPRD Kabupaten Batu Bara
Penulis: Jangkau.com
Platform media cyber berbudaya baik. Lahir dengan semangat baru menjunjung tinggi standar jurnalisme dalam peliputan.
JANGKAU.COM – Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara (PKY Sumut) bekerjasama dengan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) melaksanakan Edukasi Publik yang menganggkat tema tentang “Peran Serta Masyarakat Adat dalam Mendorong Peradilan Bersih dan Berwibawa”. Kegiatan dilaksanakan di Desa Kampung Terjun, Deli Serdang, Sabtu (07/09/2024). Koordinator Penghubung Komisi Yudisia Sumut, Muhrizal Syahputra menyampaikan, bahwa kegiatan ini adalah ruang edukasi, mendorong dan meningkatnya partisipasi serta tebangunnya dukungan publik untuk menjaga peradilan bersih dan berwibawa. “Komisi Yudisial (KY) memiliki wewenang dan tugas untuk menjaga keluhuran dan martabat serta perilaku hakim dengan cara menegakkan Kode Etik Perilaku dan Pedoman Hakim (KEPPH). Oleh sebab itu…
Jangkau.com – Kasus dugaan tindak Pidana Korupsi dalam seleksi PPPK fungsional guru di Sumatera Utara menjadi sorotan publik baik di daerah maupun di Nasional. Penegakan hukum yang saat ini ditangani polda Sumut menuai banyak kritik dari masyarakat khususnya para guru yang menjadi korban. LBH Medan kritik keras terkait penegakan hukum yang dilakukan polda Sumut yang diduga tebang pilih upaya paksa dan lambatnya penyelesaian kasusnya. Semisal dalam penegakan hukum terkait upaya paksa yang berbeda. Dewasa ini kita ketahui bersama jika polda Sumut telah menetapkan 6 Tersangka Kasus PPPK Madina, 5 Tersangka Batu Bara dan 2 Tersangka Langkat. Namun, penegakan hukum yang…
JANGKAU.COM – Perkumpulan Pengusaha muda kontraktor Kabupaten Batu Bara (PPMKB) berbagi rezeki untuk masyarakat sekitar perusahaan yakni Desa Kuala Tanjung, Kuala Indah dan Desa Lalang. Pembagian sembako kepada masyarakat sebanyak 300 paket sembako di depan lapangan gedung PT Inalum (Persero) Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sabtu (07/09/2024). Ketua panitia kegiatan, M Ridho Hasibuan mengharapkan PT Inalum dapat lebih meningkatkan kerjasama dengan penguasa yang ada dalam organisasi PPMKB Kabupaten Batu Bara. Selain itu Ridho menyampaikan bantuan yang diberikan dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat penerima. Sementara Ketua PPMKB Kabupaten Batu Bara, Abdul Wahab Nasution menyampaikan PT Inalum sebagai…
Jangkau.com – Anggota Koperasi Mandiri Gaharu Seratus Bosar Maligas mengeluhkan sistem kepengurusan yang tidak becus dan dinilai tidak transfaran. Salah saeorang anggota Koperasi tersebut yang meminta dirahasiakan namanya, mengungkapkan, jika sistem Koperasi Produsen Mandiri Gaharu 100 yang terletak di Jalan Kapten Kahar Sinaga, Bosar Maligas, Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun penuh manifulatif. “Pengurus koperasi Produsen Mandiri Gaharu 100 sangat mengecewakan, semena-mena dan tidak transparan. Dinilai tidak menjalankan ketentuan undang-undang dan AD ART terkait Koperasi,” ucap narasumber, Kamis, (05/09/2024). Ada bebera alasan mendasar ketidakbecusan dari para pengurus dalam menjalankan tugas mereka. Pertama, dalam kurun waktu berkisar 4 tahun berdiri, belum pernah mengundang…
Jangkau.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batubara membenarkan Partai Golkar tidak terdaftar di aplikasi sistem pencalonan (Silon) KPU sebagai partai pengusung bakal pasangan calon Baharuddin Siagian-Syafrizal di Pilkada Batubara. “Partai Golkar tidak menjadi partai pengusul calon mana pun,” kata Ketua KPU Batubara, Erwin kepada Jangkau.com, kamis (05/09/2024). Erwin menyampaikan, KPU pada prinsipnya menjalankan aturan proses penyelenggaraan Pilkada 2024 mengikuti aturan main pilkada merujuk pada aturan-aturan yang berlaku, dan tidak mencampuri internaal partai politik. BACA JUGA: GOLKAR SUMUT ULTIMATUM BAHARUDDIN SIAGIAN TAK CATUT LAMBANG GOLKAR Persoalan usungan bakal calon bupati dan wakil bupati dari partai Golkar, ketua KPU Batubara, Erwin…
Jangkau.com – Partai Golkar dipastikan tidak mengusung pasangan Baharuddin Siagian – Syafrizal pada Pilkada Batubara 2024. Sebab, Bahar dinilai belum layak untuk dicalonkan. Hal tersebut dibenarkan Sekretaris DPD Golkar Sumatera Utara, Ilhamsyah, menyampaikan terkait Pilkada kabupaten Batubara 2024, partai berlambang pohon beringin itu tidak ada mengusulkan pasangan mana pun untuk didaftarkan ke KPU setempat. “Untuk Pilkada Batubara itu Golkar tidak mendukung ke paslon mana pun,” ucap Ilhamsyah kepada jangkau.com, kamis (05/09/2024. Anggota DPRD Medan itu menyampaikan, dengan tidak adanya Golkar mengusung ke salah satu bapaslon kepala daerah di Batubara, diingatkan supaya tidak ada pihak yang mengakui diusung Golkar, apalagi sampai…
JANGKAU.COM – Para guru honorer di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi mengajar di Polda Sumut. Didampingi LBH Medan, mereka meminta polisi segera mengungkap kasus kecurangan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Langkat. Para guru sudah berulang kali melakukan aksi demonstrasi di Mapolda Sumut. Namun, titik terang kasus ini, belum juga didapat. “Karena ini prosesnya tidak jelas, maka para guru ‘pindah mengajar’ ke Polda Sumut,” ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Irvan Saputra. Pada aksi tersebut, ada seorang guru honorer yang melakukan teatrikal mengajar. Mereka memberikan penjelasan soal pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses seleksi PPPK…
JANGKAU.COM – DPP PDI Perjuangan meminta Polda Sumatera Utara (Sumut) menunda sementara proses hukum mantan Bupati Batubara Zahir dalam kasus penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sebab Zahir merupakan peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebagai Calon Bupati. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengatakan aturan itu sesuai dengan Surat Telegam (ST) dengan nomor: ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024. Ronny mengatakan, menunda sementara tidak sama dengan menghentikan perkara, apalagi Surat Telegram Kapolri tersebut belum dicabut sampai saat ini dan masih berlaku. Sehingga…
Jangkau.com – Puluhan orang tua siswa mengamuk di UPT SD Negeri 19 Sumber Padi, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batu Bara, Rabu (4/9/2024). Kedatangan para orang tua tersebut guna melayangkan aksi protes lantaran tidak minimnya fasilitas sekolah hingga menggangu aktivitas proses belajar siswa. Salah satu orang tusa, Wahyuni Asari (40), mengungkapkan rasa kesalnya lantaran kondisi tempat anaknya bersekolah yang dianggap tidak layak untuk dijadikan lokasi belajar. “Selama dua tahun ini anak kami belajar di lantai. Tiap hari anak saya pulang mengeluh sakit leher dan pusing. Bagaimana mereka bisa belajar dengan baik kalau tidak ada kursi?” ungkap Wahyuni dalam aksi protes yang sempat…
JANGKAU.COM – Memasuki tahapan pilkada 2024 politisi “kutu loncat” menjamur di negeri Indonesia ini. Politisi yang berhajad nangguk jabatan publik, Kerap kali melakukan akrobat. Manuver-manuver politiknya yang terlihat tidak setia terhadap proses kaderisasi kepartaian seakan mengqiyaskan ketidaksetiaan terhadap rakyat. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui laman resminya menjelaskan, istilah “Politisi Kutu Loncat” dipahami sebagai sebutan bagi para politikus maupun pejabat publik yang berpindah dari parpol satu ke parpol lainnya. Kehadiran politisi “Kutu Loncat” menambah buruk proses kaderisasi kepartaian yang akan menjelma duri dalam daging. Para pelakunya seakan melupakan jasa partai yang mengantarkannya duduk di singgasana kekuasaan. Patron gerakan politik “Kutu…
