Jangkau.com – Batu Bara : INALUM tak bisa dipisahkan dari perjalanan dan perkembangan wilayah Batu Bara ini, walaupun nama Asahan tak tergantikan dengan nama Batu Bara pada penamaan perusahaan itu, namun seluruh sumber dukungan INALUM tak pernah surut kepada Kabupaten Batu Bara. Perusahaan plat merah ini bahkan satu-satunya penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dominan di dalam struktur keuangan Pemerintah Batu Bara. Sehingga layak kiranya, setiap suksesi kekuasaan selalu menghadirkan INALUM pada kali pertama persuaan di ruang penguasa daerah.
Bupati H. Baharuddin, SH., M.Si., telah bertemu dengan petinggi INALUM, Kamis 6/3/2025 di ruang kerjanya. Mungkin lebih elok dikata “bertemu” ketimbang INALUM beraudiensi karena diksi “bertemu” lebih menyatakan keseimbangan kedua belah pihak. Setidaknya hari ini, rumah dinas Bupati Batu Bara masih “menumpang” di tanah aset BUMN itu. Belum lagi proporsional dominan corporate sosial responsibility (CSR) INALUM masih diharap Pemerintah Kab. Batu Bara menjadi salah satu instrumen pembangunan di Kabupaten ini. Miris memang, Kab. Batu Bara ini banyak bergantung pada sebuah entitas perusahaan. Jauh sebelum ini, Pemerintah Zahir terendus patgulipat bermasalah pengurangan atau penghapusan pajak penerangan jalan (PPJ) bernilai ratusan milyar, masih dalam agenda memenangkan kepentingan BUMN ini.
BACA : Misteri Pajak Penerangan Jalan Gelap Sepanjang Jalan
Pada pertemuan Bupati Bahar, tim INALUM yang dikomandoi Bapak Benny Wiwoho, selaku Direktur Strategic Support & Human Capital, Mahyaruddin Ende selaku Kepala Group Sekretaris Perusahaan, Kuspriyono Kepala Group Keuangan, Daniel Hutauruk Kepala Group CSR, Ismail Midi Kepala Departemen Umum, Susyam Widodo Kepala Departemen CSR dan Rahmat Muhajir selaku VP Pajak. Disambut baik Bupati Bahar yang ramai diberitakan berkeinginan untuk berkolaborasi dalam pengelolaan CSR INALUM yang di gadang-gadang 2% dari laba bersih setelah dipotong pajak perseroan. Kalau mengutip laporan keuangan 2023, INALUM mencatat US $ 404,78 juta atau setara 6,29 T laba yang dapat didistribusikan ke entitas induk karena INALUM adalah group dari Mind.id sebagai holding tambang milik negara. Bila berandai-andai, angka 2% CSR itu bisa mencapai 125,8 Milyar bila dikonversi menjadi CSR.
Sungguh angka yang fantastis sehingga wajar kiranya Bupati terdahulu membuatkan Perbup khusus pengelolaan satu pintu CSR di Batu Bara ini agar bisa mengakomodir distribusi dan sirkulasi dalam mengkooptasi CSR INALUM. Terbukti, penggunaan CSR era itu dikuasai oleh Bupati, padahal perusahaan mempunyai visi dan misi sendiri didalam mengelola CSR sebagai alat taktis respon sosial tercepat stakeholder terdekat. Pengorganisiran CSR ini akhirnya menimbulkan kekecewaan pihak perseroan karena mengkebiri kontrol mereka terhadap pengelolaan CSR yang bersumber dari laba perseroan. Disisi lain, pembentukan tim pengelola CSR itu tidak pernah dengan baik melakukan laporan pertanggungjawaban publik dengan baik hasil aplikasi CSR yang diterima. Model pengelolaan CSR semacam ini terindakasi semacam pengelolaan proyek dan program pemerintah.
Sudut lain yang menarik, dideretan nama pejabat INALUM tersedia nama seorang Rahmat Muhajir selaku pejabat setingkat vice president, bidang perpajakan, walaupun hanya setingkat VP, namun posisi Muhajir sangat seksi diantara pejabat INALUM yang hadir. Tentunya ini tak lepas dari potensi pajak pajak yang ingin dikonsolidasikan oleh Pemerintah Batu Bara yang salah satunya terbesar adalah pajak penerangan jalan. Semoga tak ada yang lain selain hanya sebuah silaturahmi pada pertemuan kamis itu karena publik melihat dengan baik dan terang apa yang terjadi di Batu Bara ini. INALUM sebagai entitas dan juga identitas Kabupaten Batu Bara ini sudah sangat berjasa bagi masyarakat dan daerah ini, jangan menjadi ajang mendahulukan kepentingan kepala daerah dalam mengakomodir kepentingan golongannya.
