Jangkau.com – Batu Bara: Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batu Bara, Zahir, melayangkan kritik terbuka yang cukup menohok terhadap arah kebijakan Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian. Zahir mengingatkan agar orang nomor satu di Pemkab Batu Bara tersebut fokus membenahi persoalan internal kabupaten ketimbang menyibukkan diri dengan agenda pemekaran provinsi baru.
BACA: Zahir dan Bahar Berbalas Pantun? Bahar: “Kau Disini 5 Tahun, Apa yang Kau Buat”
Dikutip dari waspada.id, pernyataan tegas tersebut disampaikan Zahir kepada di sela-sela kegiatan Dialog Interaktif DPC PDI Perjuangan Batu Bara yang digelar di halaman rumah pribadinya, kawasan Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kamis (28/5/2026).
Agenda konsolidasi ini dihadiri oleh sekitar 200 pengurus PAC dan Ranting, Sekretaris Umum Jalasmar Sitinjak, Bendahara Syafii, serta 10 anggota DPRD Batu Bara dari Fraksi PDI Perjuangan.
Kritik Keras Fasilitas Kantor Bupati untuk Rembug Pemekaran
Zahir secara khusus menyoroti dan menyayangkan keputusan Pemkab yang memfasilitasi peluncuran (launching) rembug pembangunan pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur di Kantor Bupati Batu Bara. Menurutnya, agenda tersebut tidak realistis di tengah kebijakan pusat yang masih mengunci rapat keran pemekaran daerah.
”Kita menyayangkan launching rembug pembangunan pemekaran Sumatera Pantai Timur ini dilakukan di Kantor Bupati Batu Bara. Sebab, agenda pemekaran daerah saat ini masih ditutup oleh pemerintah melalui moratorium. Kita khawatir ini bakal ada dampaknya terhadap Batu Bara ke depan,” cetus mantan Bupati Batu Bara tersebut.
Ia bahkan sempat memberikan sentilan bernada politis terkait ambisi kepemimpinan di tingkat provinsi. “Ya, kalau mau jadi gubernur ikuti saja dulu di Sumut. Nanti setelah moratorium dibuka, baru ikuti yang di provinsi baru,” tambah Zahir.
Sengkarut Gaji Guru PPPK Paruh Waktu dan Krisis Pejabat Definitif
Di saat bupati dinilai sibuk dengan isu luar daerah, Zahir menyayangkan kondisi riil di hilir pemerintahan Batu Bara yang saat ini sedang carut-marut. Salah satu yang paling disorot adalah nasib pilu puluhan Guru PPPK Paruh Waktu (PW) yang hingga kini belum juga menerima upah, serta banyaknya jabatan strategis yang dibiarkan lowong dan hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
”Sebenarnya wewenang Plt itu sama saja dengan definitif. Namun, jika itu (status Plt) menjadi salah satu problem serapan anggaran, ya itu yang perlu diperbaiki,” tegasnya menekankan pentingnya efisiensi anggaran.
Meski melayangkan kritik, Zahir menegaskan bahwa pada prinsipnya segenap program yang dirancang oleh Presiden RI Prabowo Subianto wajib didukung secara penuh, begitu pula dengan jalannya roda pemerintahan di Pemkab Batu Bara.
PDI Perjuangan Siap Kritisi Jika Kebijakan Melenceng
Sebagai partai pemenang di tingkat lokal dengan modal hulu 10 kursi di parlemen, PDI Perjuangan Batu Bara berjanji akan terus memberikan dukungan positif, dengan catatan, kebijakan Bupati berjalan tegak lurus sesuai visi dan misinya.
BACA: Dialog Interaktif PDI Perjuangan, Zahir Soroti Sejumlah Permasalahan di Batu Bara
”Namun jika melenceng dari visi misinya, kita akan ingatkan, kita kritisi agar pembangunan berjalan sesuai rencana. Dan membangun itu kan tidak mesti di dalam pemerintahan, di parlemen juga kita bisa membangun, bahkan masyarakat luas juga,” pungkas Zahir menutup wawancara. (map)
