Jangkau.com – Batu Bara: Polemik mengenai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan. M. Sakti Buana Siregar selaku pengawas kelompok Budidaya Ikan Air Tawar Bina Mandiri Lima Puluh menilai bahwa hasil RDP yang telah dilaksanakan belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh pihak Kecamatan Lima Puluh dan Kelurahan Lima Puluh.
Dalam RDP yang di hadiri oleh M. Syafi’i (Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara) , Antoni Ritonga (Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara) Adri Aulia Harahap(Camat Lima Puluh), Roby G Wibisono (Lurah Lima Puluh Kota), Indra H Matondang (Manager PT.PP Lonsum Perkebunan Dolok Estate), M.Sakti Buana Siregar (Pengawas Kelompok Perikanan).
Berbagai aspirasi dan permasalahan masyarakat tentang banjir yang melanda kelompok perikanan tiap tahun telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Batu Bara berdasarkan fakta dan dilengkapi dokumentasi dengan harapan adanya penyelesaian melalui koordinasi bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Namun, hingga saat ini, masyarakat menilai belum terlihat langkah nyata yang mencerminkan pelaksanaan hasil kesepakatan maupun rekomendasi yang dibahas dalam forum tersebut, ujar Sakti.
Beberapa warga berharap pemerintah kecamatan dan kelurahan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan tindak lanjut hasil RDP. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penyampaian aspirasi melalui lembaga legislatif.
Di sisi lain, masyarakat juga mengharapkan DPRD Kabupaten Batu Bara dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil RDP sehingga keputusan yang telah dibahas tidak berhenti sebatas forum rapat, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Mengingat saat ini sudah mulai memasuki musim penghujan, Di khawatirkan Hal ini akan terulang lagi jika belum adanya tindak lanjut dari pihak kecamatan dan juga kelurahan Limapuluh, ujar sakti
Hingga rilis ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Camat Lima Puluh maupun Lurah Lima Puluh terkait tanggapan atas penilaian tersebut. Apabila terdapat klarifikasi atau penjelasan resmi dari pihak terkait, informasi tersebut akan menjadi bagian penting dalam pemberitaan selanjutnya demi menjaga keseimbangan informasi dan memenuhi prinsip jurnalistik yang berimbang. (red)
