Jangkau.com – Batu Bara: Sepertinya kalender di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara berhenti berdetak sebelum tanggal 31 Desember 2025. Di saat daerah lain sibuk mematuhi instruksi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyudahi “musim” Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah, Batu Bara justru tampak asyik memelihara tradisi “status sementara” tersebut.
Hingga memasuki Semester Genap 2026, Plt Kadisdik Batu Bara, Wali Wala Azhari Sagala, terlihat masih sangat betah dengan koleksi Plt-nya. Berdasarkan data Kemendikdasmen, tercatat ada 47 Plt Kepala Sekolah Negeri dan 19 Plt Kepala Sekolah Swasta yang nasib definitifnya masih digantung layaknya jemuran di musim hujan.
Bukannya melantik pejabat definitif sesuai tenggat waktu yang diberikan pusat, manuver yang dilakukan pada 5 Januari kemarin justru mengundang gelak tawa sekaligus prihatin. Alih-alih memberikan kepastian, yang terjadi justru “tukar guling” jabatan; Plt diperpanjang, atau posisi Plt digantikan oleh Plt lainnya. Sebuah inovasi birokrasi yang mungkin hanya dipahami oleh internal Disdik Batu Bara.
Koordinator KORUM, Masro Mario Sitohang, yang selama ini vokal mengawal drama PPPK 2023, menyebut fenomena ini sebagai sebuah “anomali manajemen” yang naik kelas menjadi risiko tinggi.
“Pemimpin itu nahkoda. Kalau nahkodanya cuma titipan atau sementara dalam waktu lama, kapal (sekolah) ini bukan berlayar, tapi cuma mengapung tanpa arah. Kita seperti sedang menonton kapal yang mesinnya mati tapi kaptennya sibuk gonta-ganti baju seragam,” ujar Mario dengan nada menyindir, Kamis (15/1/2026).
Keganjilan tidak berhenti di situ. Di tengah hiruk-pikuk lelang jabatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Batu Bara, nama Wali Wala Azhari Sagala justru “gaib” dari daftar peserta. Hal ini memicu spekulasi di kedai-kedai kopi: apakah sang Plt Kadisdik sedang terlalu sibuk mengurus perpanjangan Plt Kepala Sekolah hingga lupa mendaftarkan dirinya sendiri, ataukah ada skenario lain yang lebih “magis”?
Mario pun mendesak agar Bupati Batu Bara segera sadar dari “hibernasi” dan mengevaluasi kinerja Wali Wala. Menurutnya, pendidikan bukan panggung sandiwara tempat bongkar-pasang pemain tanpa kejelasan status hukum.
“Masyarakat butuh pemimpin yang berani ambil keputusan, bukan yang hanya hobi koleksi SK perpanjangan Plt. Kalau terus begini, kualitas pendidikan kita bisa ikut-ikutan jadi ‘Plt’ alias Pelaksana Terlantar,” pungkas Mario. (map)
