Jangkau.com – Jakarta: Di tengah seremonial peresmian 218 jembatan yang disiarkan dari Jakarta pada Senin (9/3/2026), Presiden Prabowo Subianto mendadak meniupkan peluit tanda bahaya geopolitik. Alih-alih melulu bicara soal infrastruktur, Kepala Negara secara terbuka meminta seluruh elemen bangsa bersiap mengencangkan ikat pinggang menghadapi hempasan krisis akibat perang global, khususnya eskalasi di Timur Tengah.
Narasi yang dibangun Prabowo cukup lugas: pemerintah tidak sedang memakai kacamata kuda. Ia mengakui bahwa dinamika geopolitik dunia saat ini berpotensi memicu gelombang tekanan ekonomi dan ketidakpastian yang akan menghantam pesisir ibu pertiwi.
“Kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan. Kita tidak menutupi kesulitan, kita tidak pura-pura tidak ada kesulitan,” ujar Prabowo, sebuah pengakuan jujur yang patut diapresiasi, meski sekaligus menjadi sinyal peringatan keras bagi ketahanan ekonomi domestik.
Kambing Hitam Bernama “Kondisi Global”
Bukan rahasia lagi bahwa konflik di Timur Tengah adalah jalur cepat menuju meroketnya harga minyak dunia dan terganggunya rantai pasok. Namun, peringatan dari Kepala Negara ini juga harus dikawal ketat oleh publik. Jangan sampai, narasi “krisis global” ini ke depannya malah dijadikan tameng atau kambing hitam pamungkas oleh para menteri dan birokrat di bawahnya setiap kali gagal mengeksekusi program atau menstabilkan harga bahan pokok di pasar.
Rakyat sudah terlalu kenyang disuguhi alasan klise “dampak global” saat daya beli mereka merosot, sementara di saat bersamaan, anggaran negara di daerah justru kerap bocor oleh oknum yang bermain proyek—seperti kasus sunat-menyunat dana bantuan hingga proyek gizi yang belakangan santer terdengar.
Persatuan Nasional: Senjata Pamungkas atau Sekadar Retorika?
Untuk menghadapi badai ini, Prabowo menyodorkan satu resep klasik: Persatuan Nasional. Presiden meyakini bahwa Indonesia memiliki modal kekuatan besar untuk tidak sekadar bertahan, tetapi keluar dari krisis ini dengan kepala tegak.
“Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tetapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Bersatu kita kuat, bersatu kita akan menghadapi semua kesulitan, kita akan keluar dari semua krisis,” tegasnya.
Pernyataan ini jelas membakar semangat kebangsaan. Namun, PR terbesarnya bukan pada retorika persatuan itu sendiri, melainkan pada keadilan. “Bersatu” menghadapi kesulitan akan sangat sulit diminta dari rakyat bawah jika para elit di atas masih sibuk mencari celah memperkaya diri. Rakyat tentu siap diajak susah bersama demi negara, asalkan kesusahan itu benar-benar ditanggung secara adil, bukan hanya dibebankan ke pundak kelas pekerja dan masyarakat prasejahtera.
Pemerintah kini berpacu dengan waktu. Peringatan sudah dikeluarkan, kini publik menanti: apa langkah konkret istana untuk membentengi ekonomi rakyat dari dampak perang tersebut? (red)
