Jangkau.com – Batu Bara: Penderitaan Guru PPPK Paruh Waktu (PW) di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara tampaknya belum akan berakhir. Memasuki bulan keenam pasca-pelantikan, angin segar berupa pembayaran upah yang dijanjikan tak kunjung terealisasi.
Padahal, jeritan para guru ini telah dibawa ke meja legislatif hingga dua kali RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama Komisi III DPRD Batu Bara. Bahkan, langkah terakhir berupa kunjungan konsultasi bersama antara Komisi III dan Dinas Pendidikan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta pun seolah belum mampu mengetuk hati para penguasa daerah untuk segera mengeksekusi anggaran.
Pemkab Batu Bara Banyak Uang, Mengapa Gaji Guru Ditahan?
Mandeknya realisasi ini memicu kemarahan besar dari politisi senior sekaligus Tim Advokasi Forum Komunikasi Guru PPPK PW Disdik Batu Bara, M. Rafik. Pria berkumis tebal ini mengaku geram melihat lambannya respons pemerintah daerah dalam menangani urusan perut para guru.
“Ini masalah kesejahteraan guru yang nominal tuntutannya itu tidak banyak. Segeralah dibayarkan! Kalau Pemkab dalam hal ini memang tidak punya uang untuk menganggarkan, ya kita semua bisa maklum. Tapi kenyataannya, uang Pemkab Batu Bara saat ini banyak loh! Jangan cuma bisa menuntut guru-guru untuk bersikap profesional dan menunjukkan loyalitas saja, sementara hak dasar mereka dipangkas,” cerca M. Rafik dengan nada tinggi saat diwawancarai, Kamis (4/6/2026).
Dinas Pendidikan Membisu, Organisasi Profesi “Kena Mental”?
Selain menyoroti kinerja Dinas Pendidikan Batu Bara yang terus memilih jalan “aksi bungkam seribu bahasa”, Rafik juga melayangkan kritik menohok kepada sejumlah organisasi dan lembaga yang mengatasnamakan dunia pendidikan di Batu Bara.
Ia menilai, lembaga-lembaga yang harusnya menjadi garda terdepan pembela guru justru mempertontonkan kepalsuan dengan memilih diam dan cari aman.
“Kita sangat menyayangkan Dinas Pendidikan yang sampai detik ini masih diam. Tidak hanya mereka, lihat saja organisasi pendidikan seperti Dewan Pendidikan, PGRI, dan AGPAII. Mereka semua kompak bungkam, pura-pura buta dan tuli melihat kondisi memprihatinkan para guru saat ini. Di mana fungsi perjuangan mereka?” cecar Rafik.
Kebuntuan yang sengaja dipelihara ini dinilai publik sebagai preseden buruk bagi citra dunia pendidikan di bawah kepemimpinan Bupati saat ini. Ketika kas daerah dalam kondisi stabil namun hak pahlawan tanpa tanda jasa disandera hingga setengah tahun, moralitas birokrasi Batu Bara benar-benar sedang diuji di titik terendah. (map)
