Jangkau.com – Batu Bara: Tepuk tangan patut diberikan kepada Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Wali Wala Azhari Sagala. Datang dengan seragam kebesarannya dan didampingi pasukan elite Dinas Pendidikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua, Jumat (22/5/2026), Wali Wala sukses memukau ruang sidang Komisi III DPRD Batu Bara dengan satu keahlian khusus, diam seribu bahasa alias “planga-plongo”.
Niat hati ingin terlihat gagah sebagai pucuk pimpinan, kedok sang Plt. Kadis justru dikuliti hingga ke akar-akarnya oleh Tim Advokasi Forum Komunikasi PPPK PW.
RDP Pertama Mangkir demi “Rapat Penting” di Warung Kopi
Misteri ketidakhadiran Wali Wala pada RDP pertama akhirnya terpecahkan dengan sangat estetik. Rudi Harmoko, Tim Advokasi Guru, membeberkan fakta bahwa saat ratusan guru meratap menanti kehadirannya minggu lalu, Wali Wala ternyata sedang sibuk menunaikan tugas kenegaraan yang amat krusial, ngopi santai di sebuah kafe di daerah Kecamatan Lima Puluh.
Diberondong fakta memuakkan tersebut di depan anggota dewan, sang Kadis “super sibuk” ini hanya bisa melongo dan sama sekali tidak menampik.
“Wali Wala tidak menghargai DPRD sebagai wakil dari para guru-guru yang hadir dan apakah ketika mengundang Wali Wala dalam acara resmi harus diadakan diwarung kopi?,” sindir Rudi, yang langsung disambut senyum getir seisi ruangan.
Maklum Saja “Tak Paham”, Kan Rangkap Jabatan
Pesona Wali Wala kian luntur saat Ary, anggota tim advokasi lainnya, menguliti ketidakpahaman sang Kadis dalam mencerna isi surat dari Kemendikdasmen terkait Relaksasi Dana BOSP TA 2026.
Dengan nada super sarkas, Ary meminta para guru memaklumi kapasitas berpikir sang Plt. Kadis. “Kami maklum kalau Kepala Dinas tidak memahami surat Relaksasi dari Kemendikdasmen, mungkin pak kadis terlalu sibuk dengan rangkap jabatannya,” cetus Ary menohok, membuat wajah Wali Wala berubah pucat pasi.
Dongeng Anggaran Wali Wala yang Dipatahkan Realita
Puncak komedi birokrasi terjadi saat klaim sepihak Wali Wala kepada Ketua Komisi III DPRD saat pembahasan KUA-PPAS tempo hari dibahas. Kala itu, dengan percaya diri Wali Wala sesumbar bahwa anggaran gaji guru PPPK Paruh Waktu sudah aman masuk porsi APBD.
Sayangnya, dongeng indah itu langsung dihantam hancur oleh Erwin, perwakilan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang hadir di ruangan.
“Anggaran Gaji PPPK Paruh Waktu tidak ada dianggarkan di APBD,” tegas Erwin, singkat dan padat mematahkan ucapan Wali Wala ketika ditanya Ketua Komisi III.
Gaya Kolonial: Tebar Teror Video “Settingan” atau Copot!
Tak cukup dengan membohongi dewan dan menelantarkan perut guru selama lima bulan, “prestasi” Wali Wala dilengkapi dengan terungkapnya jaringan intimidasi gaya kolonial. Tim advokasi membongkar adanya pesan broadcast berisi ancaman yang disebar ke sekolah-sekolah.
Para Kepala Sekolah dan guru paruh waktu dipaksa membuat video deklarasi settingan yang menyatakan mereka tidak ikut dalam Forum Komunikasi Guru. Jika menolak? Ancaman Wali Wala sangat fasis. “Bagi sekolah yang tidak membuat videonya, PW, Kepsek akan dinon-jobkan”
Dan tebak apa respons Wali Wala? Benar, beliau kembali diam, seolah mengamini bahwa teror adalah jalan ninja birokrasinya.
Petisi Rakyat: Kembalikan Wali Wala ke Warung Kopi!
Menutup sirkus birokrasi tersebut, Rudi Harmoko secara resmi mengetuk palu permohonan kepada Komisi III DPRD Kabupaten Batu Bara untuk segera mengeluarkan rekomendasi tunggal kepada Bupati.
“Kami memohon dengan sangat, keluarkan rekomendasi untuk MEMBERHENTIKAN dan MENCOPOT Wali Wala Azhari Sagala dari jabatan Plt Kadisdik,” pungkas Rudi disambut tepuk tangan para guru. (map)
