Jangkau.com – Batu Bara: Nampaknya, dalam kamus pemerintahan Bupati Baharuddin Siagian, istilah “memuliakan ulama dan pelayan umat” memiliki definisi yang sangat unik: membiarkan mereka berjuang sendiri tanpa bantuan negara. Setelah setahun bertahta, janji-janji manis saat Pilkada 2024 untuk memberikan insentif bagi imam masjid, bilal mayit, hingga guru mengaji, kini resmi menjadi fosil politik.
BACA: Setahun Baharuddin Siagian: Janji Pertanian Menguap, Petani Gigit Jari!
Publik tentu belum lupa bagaimana retorika Baharuddin saat kampanye dulu. Ia menjual narasi kesejahteraan bagi mereka yang mengabdi di jalan agama. Namun, alih-alih melihat saldo rekening bertambah, para pejuang spiritual ini justru mendapati kenyataan bahwa janji sang Bupati lebih hambar daripada air tawar.
Dari Insentif Menuju Nol: Prestasi “Luar Biasa” Pemkab Batu Bara
Fakta yang ditemukan redaksi di lapangan jauh lebih menyedihkan dari sekadar janji yang tertunda. KH, seorang bilal mayit di Batu Bara, membeberkan kenyataan pahit yang dialami profesinya. Jangankan kenaikan insentif yang dijanjikan bak angin surga, honor yang biasanya ada pun kini lenyap ditelan bumi.
“Di masa pemerintahan sekarang, boro-boro naik, tahun ini saja kami tidak menerima gaji lagi dari pemerintah,” ungkap KH dengan nada getir.
Ironisnya, KH terpaksa melakukan perbandingan sejarah yang seharusnya membuat wajah para pejabat di Pemkab Batu Bara memerah. Ia mengenang masa pemerintahan sebelumnya di bawah Pak Zahir, di mana meski nominalnya kecil, negara masih menunjukkan batang hidungnya melalui honor yang rutin diberikan. Kini? Negara seolah “mati suri” di hadapan para pengurus jenazah.
“Kesejahteraan” Lewat Jalur Mandiri (STM)
Ketika ditanya dari mana mereka menyambung hidup dan membiayai pengabdian tersebut, jawabannya sungguh ironis. Bukan dari APBD yang nilainya miliaran, melainkan dari uang recehan masyarakat melalui Serikat Tolong Menolong (STM).
Ini adalah sarkasme nyata bagi sebuah pemerintahan: warga yang membayar pajak, namun warga juga yang harus iuran mandiri untuk menggaji bilal mayit dan penggali kubur karena pemerintahnya terlalu sibuk dengan urusan lain selain menepati janji.
Analisis Tajam: Memanfaatkan Mimbar, Melupakan Marbot
Kegagalan Baharuddin Siagian dalam memenuhi komitmen terhadap elemen religius ini menunjukkan adanya disorientasi prioritas. Jika untuk mengurus insentif mereka yang mengabdi pada umat saja pemerintah “angkat tangan”, lantas untuk siapa sebenarnya anggaran Kabupaten Batu Bara ini dialokasikan?
BACA: Bahar Siagian Terus Umbar Janji-Janji Manis untuk Warga Batubara
Mungkin bagi pemerintah daerah, doa para imam masjid dan keikhlasan para bilal mayit dianggap cukup untuk membayar tagihan listrik dan dapur mereka. Baharuddin seolah lupa bahwa mereka yang mengurus jenazah dan mengajar mengaji tidak bisa membayar beras dengan “piagam penghargaan” atau janji-janji politik yang kadaluwarsa.
Selamat satu tahun menjabat, Pak Bupati. Anda telah berhasil membuktikan bahwa di Batu Bara, janji politik adalah sebuah karya seni yang indah untuk dipajang, namun terlalu rapuh untuk diwujudkan. (map)
