Penulis: Jangkau.com

Jangkau.com – Batubara: Penerbitan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 228/DISTANBON/2024 menuai kritik tajam karena dinilai salah alamat dan secara mendasar mengabaikan amanat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Alih-alih memfasilitasi masyarakat di lingkar perkebunan PT SOCFINDO, program tersebut justru dialihkan ke kelompok tani di kecamatan lain yang lokasinya lebih jauh, sehingga mencederai rasa keadilan dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan hukum pemerintah daerah. Di atas kertas, program ini tampak sukses. Setidaknya 574 orang dari delapan kelompok tani di Kecamatan Lima Puluh Pesisir dan Datuk Lima Puluh merayakan apa yang mereka sebut sebagai “kebahagiaan tak terduga”. Mereka ditetapkan sebagai penerima fasilitas pembangunan kebun…

Jangkau.com – Batu Bara: Pemutusan Hubungan Kerja massal yang terjadi di PT Dinamika Mandiri Karya atau Koperasi Karyawan Inalum (Kokalum) pada 2021 silam menyisakan luka bagi para eks Karyawan. Pasalnya, para buruh korban PHK hingga kini belum menerima pesangon dari manajemen perusahaan. Tim pendamping hukum buruh, dari Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kabupaten Batubara Bara menilai, tidak ditunaikannya pemberian uang pesangon terhadap eks karyawan merupakan bentuk kebengisan. BACA: Alih-alih Pimpin Pasar Aluminium Dunia, INALUM Dinilai Gagal Alih Teknologi “Kisah pilu yang dialami para buruh korban PHK tanpa pesangon yang terjadi di lingkungan PT Inalum ini sungguh sangat mencederai prinsip…

Jangkau.com – Batu Bara: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Batu Bara telah melayangkan surat imbauan penghentian operasional sementara kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Sumber Agro Sejahtera (SAS). Langkah ini diambil menyusul pengakuan pihak perusahaan bahwa sistem pengolahan limbah mereka belum sesuai standar regulasi yang berlaku. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi IV DPRD Batu Bara di Lima Puluh, Selasa (9/9/2025). RDP ini diinisiasi sebagai tindak lanjut atas laporan dari Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Batu Bara mengenai dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PKS tersebut. BACA: REFORMA AGRARIA…

Jangkau.com – Batu Bara: Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara terhadap pelaksanaan program Reforma Agraria kembali dipertanyakan. Sejumlah elemen masyarakat menilai Pemkab tidak serius dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksaanan Reforma Agraria. BACA: Cerita Perkebunan Tanah Gambus dari Sejarah, Upaya Penundaan Izin dan Signifikansi Legal Kritik itu muncul karena hingga kini, upaya penataan ulang struktur penguasaan tanah di Batubara tak kunjung memunculkan titik terang. Padahal Reforma Agraria merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan menciptakan pemerataan akses atas tanah, menekan ketimpangan agraria, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan masyarakat adat. “Banyak…

Jangkau.com – Batu Bara: Kabar yang sangat menginspirasi datang dari dunia pendidikan Kabupaten Batu Bara. Dalam sebuah demonstrasi kreativitas pengelolaan anggaran yang luar biasa, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, JM (53), akhirnya mendapatkan “penghargaan” atas dedikasinya. Ia dan dua rekannya kini resmi menjadi tamu kehormatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku. Penghargaan ini diberikan atas “keberhasilan” mereka menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Sertifikasi Guru tahun 2024, sebuah program yang tampaknya tidak hanya bertujuan meningkatkan mutu guru, tetapi juga mutu kantong pribadi. BACA: Ex. Kadisdik Batu Bara Resmi Ditahan Kajari Batu Bara Tentu saja, sebuah pencapaian besar tidak…

Jangkau.com – Batu Bara: Sebuah prestasi gemilang kembali terukir di dunia infrastruktur Indonesia! Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) baru-baru ini memberikan apresiasi khusus kepada delapan individu super kreatif yang terlibat dalam proyek sulap jalan di Kabupaten Batu Bara. Atas dedikasi mereka dalam “mengoptimalkan” anggaran senilai Rp43,74 miliar, mereka dihadiahi kesempatan untuk bertukar pikiran dan menikmati fasilitas eksklusif di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, Medan. Delapan visioner ini, yang terdiri dari para wakil direktur perusahaan-perusahaan terkemuka dan seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sangat suportif, dituduh—tentunya secara keliru—melakukan korupsi. Padahal, mereka hanya menerapkan metode konstruksi super efisien yang mungkin belum tertulis…

Jangkau.com – Batu Bara: Di sebuah negeri yang konon katanya menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kemandirian warganya sesuai amanat UUD 1945. Selain itu, UU HAM No. 39 Tahun 1999 melarang perampasan hak milik sewenang-wenang. Hal ini diperkuat oleh UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Undang-undang tersebut menyatakan setiap orang berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi dirinya. Sebuah “hadiah” tak terduga datang dari Batu Bara, konstitusi dan seabrek undang-undang yang menjamin hak warga untuk menentukan nasib dan layanan kesehatannya sendiri tampaknya sedang cuti bersama di kabupaten tersebut. BACA: UHC Diklaim Program Bupati, Eksekusi Menuai Friksi Adalah SHR (34), seorang warga…

Jangkau.com – Serdang Bedagai: Pabrik Karet milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional I yang berlokasi di Kebun Gunung Parah, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, diduga kuat telah melakukan pencemaran lingkungan. Limbah dari proses pengolahan karet diduga sengaja dibuang ke aliran Sungai Bahilang, yang melintasi Desa Gunung Para dan Desa Dolok Merawan. Dugaan ini menguat setelah munculnya laporan dari sejumlah warga penambang pasir di sekitar aliran sungai yang mengalami gatal-gatal parah pada kulit mereka. Kondisi ini, menurut warga, baru terjadi dalam beberapa bulan terakhir dan disinyalir kuat berhubungan langsung dengan kualitas air sungai yang memburuk. “Kejadiannya baru dua hingga…

JANGKAU.COM – Batubara : Sebuah pernyataan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, baru-baru ini telah menggoreskan luka di hati para pendidik di seluruh nusantara. Dalam sebuah forum, terlontar pernyataan yang menempatkan guru seolah sebagai “beban negara” karena porsi anggaran yang besar untuk gaji dan tunjangan mereka. Terlepas dari konteks fiskal dan angka-angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), frasa “beban negara” terasa seperti sebuah tamparan keras bagi profesi yang menjadi tulang punggung peradaban bangsa. Di tengah riuh rendah kekecewaan dan kemarahan para guru di media sosial dan ruang-ruang diskusi informal, sebuah keheningan yang memekakkan justru datang dari organisasi yang seharusnya…

Jangkau.com – Batu Bara: Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Batu Bara, Sudarman, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kabupaten Batu Bara. Acara ini berlangsung pada Jum’at, 8 Agustus 2025, di Warkop Pringsewu, Desa Tanah Rendah, Kecamatan Air Putih. BACA: Sudarman Terpilih Sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Secara Aklamasi, Siap Majukan Pemuda Pancasila Kabupaten Batu Bara Dalam sambutannya, Sudarman menegaskan bahwa BPPH dibentuk sebagai garda terdepan edukasi dan pendampingan hukum, baik kepada kader Pemuda Pancasila maupun kepada masyarakat umum yang membutuhkan. “BPPH hadir untuk memberikan pendampingan dan advokasi hukum…