Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- Penegakan Hukum UU Minerba di Batubara Harus Gunakan Kacamata Pasal 613, Bukan Kacamata Kuda
- Rajin Kunker Tapi Malas Rapat, Pansus Plasma DPRD Batu Bara Disorot Tajam: Cuma 3 Orang yang Hadir!
- S&P Global Ratings Beri INALUM Peringkat ‘BBB-‘, Tegaskan Peran Strategis dalam Hilirisasi Aluminium Nasional
- INALUM Perkuat Penanganan Karhutla di Mempawah – Kalimantan Barat, 60 Relawan Grup MIND ID Diterjunkan ke Sekitar Wilayah Operasional BAI
- Solidaritas Jadi Aksi Nyata, INALUM Kirim Bantuan & Relawan untuk Korban Gempa NTT
- INALUM Naik Kelas ke idAA/Stable, Tegaskan Ketangguhan Fundamental di Tengah Ketidakpastian Global
- Tanpa Perencanaan Baik, Tanggul Sungai Dalu Dalu Jebol
- Gaji Hampir 8 Bulan “Ghaib”, Guru PPPK Paruh Waktu Batu Bara Justru Didesak Asesmen Tanpa Kejelasan!
Penulis: Jangkau.com
Platform media cyber berbudaya baik. Lahir dengan semangat baru menjunjung tinggi standar jurnalisme dalam peliputan.
Jangkau.com – Sukabumi: Sebuah kasus heartbreaking baru saja terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang anak berusia 12 tahun berinisial NS, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan oleh ibu tirinya (TR). Kasus ini langsung mendapat atensi penuh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) karena dinilai menyimpan banyak red flag atau kejanggalan. Kehilangan Insting Self-Defense Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, langsung speak up soal anomali dalam kasus kekerasan ini. Logikanya, anak yang sudah menginjak usia 12 tahun biasanya memiliki insting self-defense (pertahanan diri) atau setidaknya bisa melawan dan kabur saat disakiti. Namun, yang terjadi pada NS justru sebaliknya. “Sekuat apa si ibu…
Jangkau.com – JAKARTA: Attention buat para abdi negara! Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru aja ngasih reminder penting nih buat kalian para ASN, TNI, dan Polri. Kalau warga sipil biasa dikasih waktu santai buat lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sampai 31 Maret 2026, aturan main buat kalian literally beda. Kalian wajib lapor paling lambat besok, Sabtu, 28 Februari 2026! Kenapa Harus Lebih Awal? Biar Jadi Panutan, Bestie! Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, spill alasannya. Walaupun Undang-Undang KUP bilang deadline itu 31 Maret, tapi khusus buat abdi negara ada jalur khusus alias aturan khusus. Kata…
Jangkau.com – Tebing Tinggi: Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sejatinya diciptakan sebagai pelampung bagi mahasiswa dari keluarga prasejahtera agar tidak tenggelam dalam mahalnya biaya pendidikan. Namun, di tangan pihak-pihak yang kelewat “kreatif”, program mulia ini rupanya bisa disulap menjadi ladang basah yang sangat menggiurkan. Praktik sulap-menyulap anggaran ini diduga kuat terjadi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hikmah, Kota Tebing Tinggi. Di kampus yang beralamat di Jalan Deblot Sundoro ini, dana KIP-K diduga mengalami fenomena gaib: cair di bank, ditarik oleh mahasiswa, lalu raib seketika diminta kembali oleh pihak yayasan. Korbannya adalah MRF. Mengutip laporan dari Media SIB (23/02/2026),…
Oleh: Khairuddin Lubis, S.H, M.H. Jangkau.com – Simalungun: Tidak ada tanah yang tiba-tiba menjadi “milik negara” dalam kesadaran orang-orang yang telah hidup di atasnya selama tiga generasi. Bagi warga Perlanaan, tanah bukan sekadar aset, ia ruang hidup, saksi kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Ia adalah rumah. Namun rasa aman itu bisa runtuh ketika sebuah pasal lama ditafsirkan secara mutlak. Dalam konteks ini, tafsir atas Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 yang lahir dari semangat anti-kolonial dipakai sebagai dasar klaim absolut atas tanah yang selama puluhan tahun tidak diusahai secara nyata oleh negara, tetapi justru dihidupi oleh rakyat. Di sinilah persoalan berubah…
Jangkau.com – BATU BARA: Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara berinisial DS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022. Selain DS, penyidik juga menetapkan satu tersangka lain berinisial E. (kumparan) Penyidik menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah mengantongi alat bukti yang dianggap cukup. Kerugian Negara Rp 1,158 Miliar dari Pagu Rp 5,17 Miliar Dalam perkara ini, Kejari mengungkap kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 1.158.081.211 (sekitar Rp 1,1 miliar). Dugaan kerugian itu berasal dari realisasi dana BTT untuk beberapa pekerjaan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada Tahun Anggaran 2022, dengan…
Jangkau.com – JAKARTA: Timnas Indonesia U-23 terancam tidak bisa tampil di cabang sepak bola putra Asian Games 2026. Isu ini mencuat setelah adanya perubahan regulasi yang dikaitkan dengan penentuan peserta, sehingga memengaruhi peluang Indonesia untuk mendapat slot di ajang multievent terbesar Asia tersebut. Merespons situasi itu, Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) menyatakan telah melayangkan protes kepada Olympic Council of Asia (OCA). KOI menilai perubahan aturan ini perlu ditinjau kembali karena berdampak pada partisipasi negara, termasuk Indonesia, di sepak bola Asian Games 2026. Di sisi lain, PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengatakan pihaknya belum menerima surat resmi terkait…
Jangkau.com – SIMALUNGUN – Upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lapas Narkotika Kelas II A Pematang Siantar berhasil digagalkan. Seorang anak magang berinisial DAD (22) diduga terlibat setelah kedapatan membawa paket berisi narkotika yang diduga akan diserahkan kepada narapidana. Kasus ini terungkap pada 31 Januari 2026, saat petugas lapas mencurigai barang yang dibawa DAD dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pengecekan, ditemukan sabu seberat 15,67 gram, ganja 9,11 gram, serta empat butir pil ekstasi. Temuan tersebut kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi menyebut narkotika itu diduga akan diserahkan kepada dua narapidana berinisial AF dan AP. DAD juga diduga…
Jangkau.com – Jakarta: Dunia kepolisian kembali tercoreng oleh aksi kekerasan oknum anggotanya. Kali ini, seorang pelajar di Tual, Maluku, dilaporkan tewas setelah diduga menjadi korban penganiayaan oleh oknum anggota Brimob. Insiden tragis ini memicu reaksi keras dari pemerintah, khususnya Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM), Mugiyanto, memberikan teguran keras terhadap tindakan represif tersebut. Ia secara khusus menyinggung semboyan Polri, Rastra Sewakottama, yang berarti “Pelayan Utama Bangsa”. Wamen HAM: Semboyan Bukan Sekadar Pajangan Mugiyanto menegaskan bahwa setiap anggota Polri seharusnya meresapi makna dari semboyan tersebut dalam menjalankan tugas di lapangan. Kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa…
Jangkau.com – Jakarta: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global lewat penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan ini membawa dua isu utama: penurunan tarif impor untuk produk Indonesia di pasar AS dan komitmen transfer data konsumen lintas batas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ART memuat dorongan transfer data konsumen Indonesia ke AS dalam skema terbatas. Pemerintah menegaskan langkah tersebut tetap berada dalam koridor hukum nasional dan aturan perlindungan data yang berlaku. “Pemerintah mendorong transfer data lintas batas yang terbatas. Sebagai imbal balik, Amerika Serikat berkomitmen memberikan perlindungan data…
Jangkau.com – Batu Bara: Gelombang dukungan terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Batu Bara terkait kewajiban plasma 20 persen terus menguat. Kali ini, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Batu Bara secara resmi menyatakan sikap mendukung langkah parlemen tersebut untuk mengevaluasi Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan di wilayah tersebut. BACA: Perusahaan Bersikeras Pola Kemitraan, DPRD Batu Bara “Tabuh Genderang” Lewat Pansus Plasma Ketua MPC PP Batu Bara, Sudarman SE, menegaskan bahwa langkah lima fraksi di DPRD untuk mendorong perusahaan perkebunan—baik milik BUMN, swasta, maupun Penanaman Modal Asing (PMA)—adalah langkah krusial guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi. “Program…
