Politeknik Tak Kunjung Berdiri, Beasiswa Belum Terasa, Kesejahteraan Guru Dipertanyakan, Guru PPPK Paruh Waktu Belum Digaji, Program Pendidikan Dinilai Kalah Oleh Seremoni
Jangkau.com – Batu Bara: Satu tahun pemerintahan Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian berjalan, tetapi sektor pendidikan justru dinilai masih berkutat pada janji-janji lama yang belum berubah menjadi kerja nyata. Alih-alih menghadirkan lompatan kebijakan, publik justru melihat pendidikan tetap berjalan tanpa arah terobosan yang jelas.
Padahal, sejak awal Bahar datang dengan sederet komitmen besar di bidang pendidikan. Dalam daftar program prioritasnya, ia menjanjikan pendirian Politeknik Kelautan dan Perikanan, perluasan beasiswa daerah, percepatan kesejahteraan guru, peningkatan literasi masyarakat, hingga mendorong anak-anak muda mengajar di pedesaan. Namun, setelah setahun memimpin, sederet janji itu dinilai belum menjelma menjadi capaian yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat.
BACA: Beda Perlakuan Bahar Siagian: “Tancap Gas” Gaji Perangkat Desa, Guru PPPK Tiga Bulan “Puasa”
Kritik terhadap sektor ini tidak datang tanpa alasan. Pendidikan dikepemimpinan Bahar disebut masih jauh dari sasaran. Bahar bahkan dinilai lebih sibuk mengurus agenda lain ketimbang memastikan pondasi pendidikan daerah bergerak maju. Di tengah harapan besar masyarakat, sektor pendidikan justru dianggap kalah prioritas oleh kegiatan seremonial dan agenda-agenda yang tidak langsung menyentuh kebutuhan dasar warga.
Salah satu titik kritik paling keras muncul pada isu kesejahteraan guru. Janji mempercepat kesejahteraan tenaga pendidik dinilai bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Sebagai contoh pada beberapa bulan yang lalu tunjangan guru agama bahkan harus diperjuangkan lewat demonstrasi di DPRD. Bila benar demikian, maka yang dipertanyakan bukan hanya keberpihakan anggaran, tetapi juga keseriusan kepala daerah dalam menempatkan guru sebagai pilar pembangunan daerah.
Persoalan itu menjadi kian serius dengan munculnya keluhan mengenai Guru PPPK Paruh Waktu. Hingga akhir bulan ketiga setelah dilantik, mereka disebut belum juga menerima sepeser pun gaji. Kondisi ini menambah daftar panjang masalah di sektor pendidikan, sebab pemerintah dinilai gagal memastikan hak dasar tenaga pendidik dibayarkan tepat waktu. Lebih ironis lagi, keterlambatan itu disebut tidak terjadi secara merata, karena PPPK paruh waktu di OPD lain justru sudah berada dalam kondisi berbeda. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan serius soal prioritas, keadilan anggaran, dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap tenaga pendidik.
Masalah lain muncul pada program literasi. Alih-alih tampil sebagai gerakan pendidikan yang terstruktur, peningkatan minat literasi dalam kritik tersebut justru digambarkan hanya menumpang di sela-sela kegiatan kepala daerah. Ini memperlihatkan bahwa literasi belum diposisikan sebagai agenda strategis, melainkan sekadar pelengkap citra kegiatan pemerintahan.
Begitu pula dengan program makan bergizi gratis. Pemerintah Kabupaten Batu Bara dinilai belum menunjukkan kontribusi kuat, baik dari sisi percepatan, dukungan, maupun insentif terhadap proses pelaksanaannya. Dalam bahasa politik anggaran, ini memperlihatkan lemahnya keberanian pemerintah daerah untuk mengambil peran dalam program yang seharusnya menyentuh langsung masa depan anak-anak sekolah.
BACA: Pemkab Sedang Amnesia: Ratusan PPPK Batu Bara Belum Gajian
Yang membuat kritik ini terasa semakin tajam adalah kenyataan bahwa publik sejak awal menaruh ekspektasi tinggi pada Bahar. Rekam jejak birokrasi yang kuat seharusnya menjadi modal untuk mengubah janji menjadi program, dan program menjadi hasil. Namun dalam evaluasi setahun pertama ini, pendidikan justru disebut belum bergerak ke mana-mana. Harapan besar masyarakat bertemu dengan kenyataan yang dianggap minim kabar dan miskin terobosan.
Jika situasi ini terus berlanjut, maka sektor pendidikan berisiko hanya menjadi panggung retorika, ramai saat kampanye, sunyi saat kekuasaan sudah di tangan. Ketika politeknik tak kunjung berdiri, beasiswa tak terasa, tunjangan guru dipersoalkan, dan guru PPPK paruh waktu belum juga menerima gaji, maka yang sesungguhnya sedang ditunda bukan sekadar program pemerintahan, melainkan masa depan pendidikan di Batu Bara. (red)
